Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) atas upaya menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerja lintas sektor yang dilakukan selama kurang lebih 11 bulan dinilai telah menghasilkan kemajuan berarti dalam memulihkan kehidupan masyarakat serta berbagai layanan dan fasilitas yang terdampak.
Apresiasi tersebut diberikan seiring dengan capaian pekerjaan yang tercatat di tiga provinsi. Untuk kegiatan yang memperoleh alokasi anggaran pada tahun anggaran 2026, progres realisasi berada di kisaran 96–98 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang dibiayai melalui alokasi tahun tersebut telah dilaksanakan atau mendekati penyelesaian sesuai target yang ditetapkan. Capaian itu juga mencerminkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satgas PRR, dan pihak-pihak terkait di lapangan.
Namun, persentase 96–98 persen perlu dipahami sesuai ruang lingkupnya. Angka tersebut merujuk pada kegiatan yang telah memperoleh anggaran dalam tahun anggaran 2026, bukan ukuran bahwa seluruh proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah selesai. Rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup banyak jenis pekerjaan dengan kebutuhan, tahapan, serta jadwal pelaksanaan yang berbeda-beda.
Karena itu, pemulihan secara keseluruhan masih berlangsung. Sejumlah pekerjaan perlu diselesaikan secara bertahap mengikuti rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyesuaian terhadap kondisi lokasi dan kebutuhan warga. Pemerintah dan Satgas PRR tetap perlu memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai perencanaan, mutu pekerjaan terjaga, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terdampak. Dengan membedakan capaian anggaran tahunan dari kemajuan pemulihan menyeluruh, perkembangan di lapangan dapat disampaikan secara lebih tepat. Kemajuan yang telah tercapai menjadi dasar penting untuk melanjutkan pekerjaan yang masih tersisa, sekaligus menjaga pemulihan di ketiga provinsi berlangsung terarah dan berkelanjutan.
Sugiono menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatra. Apresiasi itu disampaikan saat ia mengunjungi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, yang berada di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (26/10). Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk meninjau perkembangan penanganan sekaligus mendengar langsung laporan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan dan tantangan yang masih dihadapi di wilayah terdampak.
Dalam kunjungan itu, Sugiono menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Satgas PRR. Sugiono sendiri merupakan ketua tim pengarah satgas. Laporan yang disampaikan mencakup capaian pemulihan di lapangan, serta kendala yang belum terselesaikan. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada progres yang telah dicapai, tetapi juga pada kebutuhan lanjutan agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sugiono menilai berbagai langkah pemerintah menunjukkan kerja keras untuk memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada warga yang terdampak bencana. Upaya tersebut lain dilakukan melalui penerbitan regulasi, pemberian dukungan anggaran, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar. Ketiga aspek itu menjadi bagian penting dalam mendorong kehidupan masyarakat kembali berjalan, sekaligus memastikan kebutuhan mendasar warga di tiga provinsi Sumatra dapat ditangani selama proses pemulihan berlangsung.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sugiono, upaya yang telah dilakukan mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan kewajiban pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Pernyataan itu menegaskan pentingnya menjaga koordinasi dan melanjutkan dukungan bagi wilayah terdampak. Laporan Satgas menjadi salah satu dasar untuk melihat kemajuan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang masih perlu dituntaskan dalam proses pemulihan pascabencana.
Sugiono menekankan bahwa capaian pemulihan yang telah mencapai 96–98 persen di tiga provinsi Sumatra tetap perlu diikuti percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa. Penuntasan itu penting agar warga terdampak dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari dengan aman dan normal. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait perlu dijaga secara erat, mulai dari penentuan prioritas hingga pelaksanaan di lapangan.
Kerja bersama juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi hambatan yang dapat memperlambat pemulihan, memastikan dukungan sumber daya tersedia, dan menyelaraskan langkah antarlembaga. Pekerjaan yang tersisa harus diselesaikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk pemulihan hunian, fasilitas umum, dan layanan dasar. Dengan komunikasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang jelas, pemerintah dapat mempercepat pemulihan tanpa mengabaikan keselamatan maupun kualitas hasil pembangunan.
Namun, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seharusnya sekadar mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Sugiono mengingatkan bahwa pembangunan kembali perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul pada masa mendatang. Infrastruktur, tata ruang, dan fasilitas publik perlu dirancang dengan memperhitungkan kondisi lingkungan serta potensi ancaman setempat. Pendekatan ini membantu mengurangi kerentanan masyarakat, sehingga kerusakan dan gangguan terhadap kehidupan warga dapat ditekan apabila bencana kembali terjadi.
Pertimbangan tersebut semakin penting karena perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Menurut Sugiono, dalam beberapa dekade mendatang wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sementara wilayah selatan cenderung menjadi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Perubahan pola ini dapat membawa dampak berbeda antardaerah, sehingga perencanaan pemulihan dan pembangunan perlu disesuaikan dengan proyeksi risiko, bukan hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya.
Oleh sebab itu, mitigasi dan kesiapsiagaan perlu berjalan seiring dengan percepatan pemulihan. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat pemantauan, menyusun langkah antisipasi, serta memastikan informasi risiko dapat dipahami dan ditindaklanjuti. Jika mitigasi diperhitungkan sejak tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, kesiapan menghadapi bencana dapat meningkat. Pada saat yang sama, penanggulangan saat keadaan darurat maupun rehabilitasi setelahnya diharapkan dapat dilakukan secepat mungkin, dengan koordinasi yang konsisten dan berorientasi pada keselamatan warga.
Di tengah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatra, bencana susulan masih menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan. Tito melaporkan hujan berintensitas tinggi kembali memicu banjir di sejumlah wilayah, meskipun pekerjaan pemulihan telah berlangsung. Di Sumatra Barat, banjir kembali terjadi di Padang dan Solok. Di Sumatra Utara, Tapanuli Tengah juga terdampak, sementara beberapa daerah di Aceh menghadapi kejadian serupa. Kondisi tersebut mengingatkan bahwa capaian pekerjaan fisik dapat menghadapi gangguan baru apabila cuaca ekstrem berulang. Karena itu, pemulihan tidak hanya bergantung pada pembangunan kembali, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko kerusakan lanjutan di kawasan terdampak.
Salah satu faktor yang meningkatkan risiko itu ialah sedimentasi pada sungai-sungai terdampak. Endapan material di dasar dan alur sungai dapat mengurangi kapasitas aliran, sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan deras turun. Tito menjelaskan bahwa banjir susulan berpotensi mengenai infrastruktur yang sebelumnya sudah diperbaiki. Dengan demikian, pekerjaan yang telah dilakukan dapat kembali terdampak sebelum manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Situasi ini menambah kompleksitas rehabilitasi dan rekonstruksi, sebab pemulihan harus berjalan bersamaan dengan penanganan penyebab yang membuat banjir berulang. Pemantauan kondisi sungai dan langkah pengurangan risiko menjadi bagian penting agar fasilitas publik serta permukiman tidak terus-menerus menghadapi ancaman yang sama.
Terdapat 137 sungai terdampak sedimentasi di tiga provinsi tersebut yang perlu ditangani dengan segera. Tito meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembersihan dan penanganan sungai-sungai itu. Percepatan diperlukan agar kapasitas aliran dapat ditingkatkan dan potensi luapan saat hujan deras bisa dikurangi.
