Jakarta | Partai Hanura mulai membenahi organisasi dan mengonsolidasikan kekuatan politik di Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda elektoral mendatang. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat struktur partai, tetapi juga menyiapkan kader yang berpotensi mengisi jabatan eksekutif di daerah. Dengan pembinaan dan pemetaan yang lebih terarah, partai berharap dapat membangun kesiapan sejak dini, sebelum tahapan pemilihan kepala daerah dimulai.
Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menjelaskan arah persiapan tersebut setelah mengikuti konsolidasi bersama pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Tenggara. Pertemuan itu berlangsung di Kendari pada Jumat, 23 Oktober. Keterangan mengenai agenda dan hasil konsolidasi disampaikan Patrice di Jakarta pada Sabtu. Konsolidasi tersebut menjadi ruang untuk menyamakan langkah jajaran pusat dan daerah sekaligus membahas penguatan organisasi di tingkat wilayah.
Menurut arah yang disampaikan, pembenahan internal perlu berjalan beriringan dengan upaya mengembangkan kapasitas kader. Partai perlu mengenali potensi kader di setiap daerah, memperkuat komunikasi antarpengurus, serta menjaga kerja organisasi agar lebih terukur. Proses itu menjadi bekal untuk menghadirkan figur yang memiliki kesiapan politik dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Konsolidasi juga diharapkan membantu struktur daerah bekerja lebih solid dalam menjalankan agenda partai.
Persiapan Hanura diarahkan lebih dahulu pada Pemilu 2029. Tahap tersebut dipandang penting untuk memperkuat posisi politik partai sebelum memasuki pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 2031. Penguatan dukungan dan kerja organisasi pada Pemilu 2029 dapat menjadi pijakan bagi langkah berikutnya, termasuk dalam menentukan kader yang layak didorong menuju jabatan eksekutif. Karena itu, agenda konsolidasi tidak berhenti pada pertemuan, tetapi perlu diteruskan melalui kerja rutin dan koordinasi yang konsisten.
Dengan urutan persiapan tersebut, Hanura berupaya menghubungkan pembenahan organisasi, penguatan posisi politik, dan kesiapan kader dalam satu proses bertahap. Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang dipersiapkan melalui konsolidasi lintas struktur. Hasil akhirnya akan bergantung pada kemampuan partai menjaga kesinambungan pembinaan dan merespons dinamika politik daerah menjelang kedua agenda tersebut.
Evaluasi Hanura terhadap pengalaman politik di Sulawesi Tenggara pada periode sebelumnya menyoroti belum adanya kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten maupun kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keterlibatan kader dalam pemerintahan daerah merupakan salah satu ukuran kesiapan partai menghadapi kontestasi eksekutif. Menurut Rio Capella, keadaan itu menunjukkan bahwa kader yang tersedia pada masa tersebut belum dipersiapkan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Penilaian ini menjadi titik berangkat bagi partai untuk meninjau kembali proses pembinaan politik yang telah berjalan.
Evaluasi itu tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan penyebab lain di luar kesiapan kader. Fokusnya adalah mengenali bahwa persiapan menuju pilkada perlu dilakukan secara lebih terarah, sehingga kader memiliki waktu dan dukungan untuk membangun kapasitas politik sebelum memasuki masa pemilihan. Dengan melihat pengalaman sebelumnya, Hanura dapat mengidentifikasi kebutuhan pembenahan dalam kaderisasi, termasuk pentingnya menyiapkan calon potensial sejak dini. Pematangan tidak hanya diletakkan menjelang pendaftaran atau kampanye, tetapi dipahami sebagai proses yang harus berlangsung lebih awal dan berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Hanura menata strategi menghadapi Pilkada 2031 di Sulawesi Tenggara. Ketiadaan kepala daerah dari kalangan kader pada periode lalu dijadikan bahan pembelajaran agar kesempatan berikutnya dapat dihadapi dengan kesiapan yang lebih baik. Karena itu, pembinaan dan pematangan politik diarahkan untuk membantu kader memahami tantangan pemilihan eksekutif serta menyiapkan diri dalam proses pencalonan. Penekanan pada persiapan lebih awal juga memberi ruang bagi partai untuk menilai perkembangan kader secara bertahap. Evaluasi ini menegaskan bahwa sasaran ke depan bukan semata memiliki kader, melainkan memastikan mereka memperoleh pembekalan yang relevan untuk berkompetisi dalam pilkada. Dengan demikian, pengalaman sebelumnya mendorong Hanura memperbaiki kaderisasi dan memulai persiapan politik lebih dini, tanpa mengabaikan bahwa keberhasilan pencalonan tetap bergantung pada kesiapan kader dalam menghadapi kontestasi di daerah masing-masing.
Dalam menyiapkan langkah menuju Pilkada 2031, Hanura di Sulawesi Tenggara akan menilai potensi kader melalui survei sebagai salah satu bahan pertimbangan. Proses itu dimaksudkan untuk membaca tingkat penerimaan publik, mengenali kekuatan dan kelemahan calon, serta memetakan peluang politik di masing-masing daerah. Hasil survei tidak berdiri sendiri, melainkan akan dipadukan dengan evaluasi internal dan dinamika politik setempat. Dengan demikian, penjaringan diharapkan berjalan lebih terukur dan tidak hanya bertumpu pada popularitas sesaat. Kader yang dipertimbangkan juga perlu menunjukkan kapasitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, kesiapan bekerja untuk masyarakat, serta kemampuan membangun dukungan.
Selain menilai elektabilitas, partai akan menjalankan proses pematangan politik bagi kader yang dinilai memiliki potensi. Persiapan ini mencakup penguatan pemahaman mengenai kebutuhan masyarakat, komunikasi dengan berbagai kelompok, serta kesiapan menghadapi tahapan kontestasi. Langkah tersebut penting agar calon yang diusung bukan sekadar dikenal publik, tetapi juga mampu menjelaskan visi dan menawarkan solusi atas persoalan daerah. Konsolidasi organisasi di tingkat wilayah dan daerah menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan tersebut. Melalui tahapan yang berkelanjutan, Hanura berupaya memastikan kader memiliki dukungan politik dan kapasitas yang memadai sebelum keputusan pencalonan ditetapkan. Survei dan proses internal menjadi bahan evaluasi, bukan jaminan otomatis bagi seseorang untuk memperoleh rekomendasi partai.
Rio Capella menyampaikan optimisme bahwa konsolidasi dan persiapan sejak dini dapat membuka peluang bagi Hanura untuk mendorong kadernya dalam kontestasi kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Ia berharap satu hingga dua kader dapat menduduki jabatan kepala daerah pada Pilkada 2031. Angka tersebut merupakan harapan atau target yang disampaikan narasumber, bukan hasil yang telah dipastikan. Peluang akhirnya akan bergantung pada proses penjaringan, hasil evaluasi dan survei, kesiapan kandidat, serta perkembangan politik menjelang pemilihan. Karena itu, target tersebut menjadi dorongan bagi partai untuk memperkuat kerja organisasi dan mematangkan kader, sementara keputusan mengenai calon maupun hasil pemilihan tetap akan ditentukan melalui proses politik dan suara masyarakat.
Penguatan organisasi hingga tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah Hanura untuk menyiapkan mesin partai menghadapi Pemilu 2029 dan kontestasi daerah setelahnya. Dalam agenda konsolidasi nasional, Sulawesi Tenggara disebut sebagai provinsi ke-25 yang dikunjungi Tim Task Force DPP Hanura. Kunjungan tersebut menjadi ruang untuk meninjau perkembangan kepengurusan, menyelaraskan kerja tingkat pusat dan daerah, serta mendorong pengurus setempat mempercepat pembentukan struktur yang belum lengkap.
Berdasarkan laporan pengurus daerah, pembentukan kepengurusan kecamatan di Sulawesi Tenggara telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi telah berjalan di sebagian besar wilayah, meski masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Rio Capella berharap seluruh kepengurusan kecamatan dapat rampung pada akhir November 2026. Target tersebut memberi batas waktu yang jelas bagi jajaran daerah untuk melengkapi struktur, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap wilayah memiliki pengurus yang dapat menjalankan fungsi organisasi secara aktif.
Kelengkapan kepengurusan bukan sekadar urusan administratif. Struktur yang berfungsi di tingkat kecamatan dapat membantu partai menjangkau masyarakat, menghimpun aspirasi, serta menjaga komunikasi dengan kader dan simpatisan secara lebih teratur. Jaringan lokal juga menjadi landasan untuk mengenali persoalan daerah dan menyiapkan kerja politik yang sesuai dengan kebutuhan pemilih. Dengan demikian, konsolidasi organisasi dapat berlangsung sebagai proses berkelanjutan, bukan hanya kegiatan menjelang pemungutan suara.
Persiapan kader sejak dini diharapkan berjalan seiring dengan pembentukan struktur tersebut.
