Jakarta | Menteri Perang AS Pete Hegseth mengeluarkan arahan yang melarang personel militer menggunakan informasi rahasia atau informasi resmi yang belum tersedia bagi publik untuk memasang taruhan di pasar prediksi. Memo tersebut, tertanggal Selasa, menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang diperoleh karena jabatan tidak boleh dimanfaatkan demi keuntungan pribadi melalui transaksi semacam itu. Larangan ini berlaku ketika informasi tersebut belum diumumkan secara terbuka, terlepas dari apakah taruhan dilakukan secara langsung atau melalui akun pihak lain.
Secara khusus, memo itu menyoroti platform seperti Polymarket dan Kalshi. Layanan tersebut memungkinkan pengguna mempertaruhkan uang pada hasil berbagai peristiwa nyata, termasuk pemilu dan aksi militer. Pasar prediksi biasanya menyajikan peluang atau kontrak yang nilainya berubah mengikuti perkiraan pengguna tentang hasil suatu kejadian. Karena taruhan dapat dibuat dan diperbarui menjelang peristiwa berlangsung, aktivitas di platform tersebut berpotensi berkaitan erat dengan informasi yang belum diketahui masyarakat luas.
Hegseth memperingatkan bahwa transaksi berdasarkan informasi nonpublik bukan sekadar persoalan etika atau keuntungan yang tidak adil. Pola taruhan dan perubahan nilai pasar dapat menjadi sinyal bagi pihak lawan mengenai apa yang mungkin akan terjadi. Aktivitas tersebut juga berisiko membuka rencana militer, termasuk waktu atau arah operasi, apabila transaksi mencerminkan pengetahuan internal personel. Bahkan tanpa pengungkapan langsung, pergerakan taruhan yang mencurigakan dapat membantu pihak luar menyimpulkan informasi sensitif.
Arahan itu juga menyoroti kemungkinan dampak terhadap keputusan operasional. Jika personel terdorong mengambil tindakan demi melindungi taruhan atau menghindari kerugian, kepentingan pribadi dapat berbenturan dengan tugas dan keselamatan misi. Karena itu, pemanfaatan informasi resmi yang belum dipublikasikan dinilai dapat merusak kepercayaan, keamanan, serta integritas pengambilan keputusan militer. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga batas yang jelas tugas kedinasan dan aktivitas finansial pribadi.
Personel yang melanggar dapat menghadapi tindakan disipliner, tuntutan pidana, atau keduanya, berdasarkan hukum militer maupun hukum federal yang berlaku. Ancaman konsekuensi ini menunjukkan bahwa larangan mencakup bukan hanya penyebaran rahasia secara terang-terangan, tetapi juga penggunaan informasi yang diperoleh melalui tugas untuk bertaruh. Arahan Hegseth menempatkan pasar prediksi sebagai perhatian keamanan bagi militer AS, terutama ketika taruhan dapat mengungkap atau memengaruhi kepentingan operasional.
Arahan militer Amerika Serikat untuk melarang taruhan yang memanfaatkan informasi rahasia muncul setelah penuntutan terhadap Sersan Utama Gannon Ken Van Dyke. Ia merupakan tentara pasukan khusus AS yang dituduh menggunakan pengetahuan awal tentang operasi militer pada Januari untuk memperoleh keuntungan di pasar prediksi. Operasi tersebut, menurut dakwaan, bertujuan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kasus ini menyoroti risiko ketika informasi sensitif yang diperoleh dalam tugas militer diduga digunakan untuk aktivitas taruhan daring.
Jaksa menyatakan Van Dyke menggunakan informasi yang ia dapatkan melalui keterlibatannya dalam operasi tersebut untuk memasang taruhan di Polymarket. Nilai taruhannya disebut melampaui US$32.500, sementara keuntungan yang diduga diraupnya mencapai lebih dari US$400.000. Sebagian besar taruhan itu, menurut jaksa, dipasang hanya beberapa jam sebelum serangan ke Caracas. Waktu pemasangan tersebut menjadi bagian penting dari tuduhan, karena dinilai bertepatan dengan saat informasi mengenai operasi belum tersedia secara terbuka bagi masyarakat.
Namun, tuduhan tersebut belum merupakan fakta yang telah dibuktikan di pengadilan. Van Dyke mengaku tidak bersalah, dan proses hukum akan menentukan apakah ia melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Karena itu, rincian mengenai penggunaan informasi rahasia dan keuntungan taruhan harus dipahami sebagai klaim jaksa, bukan kesimpulan hukum. Kasus ini juga belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aktivitas di pasar prediksi melibatkan penyalahgunaan informasi. Meski demikian, dugaan tersebut mendorong perhatian terhadap pengawasan transaksi, kepatuhan personel militer, dan perlindungan informasi operasional. Bagi institusi pertahanan, persoalan utamanya adalah memastikan bahwa akses yang diberikan untuk menjalankan tugas tidak menjadi sarana mencari keuntungan pribadi. Penanganan perkara ini akan memperlihatkan bagaimana aturan terkait informasi nonpublik diterapkan ketika taruhan ditempatkan secara daring dan dapat menghasilkan pembayaran besar. Hingga proses peradilan berlangsung, baik dugaan tindakannya maupun penjelasan mengenai transaksi perlu dinilai berdasarkan bukti yang diajukan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.Laporan mengenai pasar prediksi Polymarket menyoroti sejumlah akun yang baru dibuat dan memasang taruhan besar menjelang pengumuman Presiden Donald Trump tentang gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran pada April. Aktivitas tersebut menarik perhatian karena taruhan dilakukan sebelum informasi penting itu diketahui publik, sementara pengumuman tersebut berpotensi mengubah peluang hasil yang diperdagangkan di platform. Sejumlah laporan menyebut pemilik akun meraih keuntungan hingga ratusan ribu dolar. Waktu pembuatan akun dan penempatan taruhan yang berdekatan dengan pengumuman memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan informasi nonpublik, meskipun dugaan itu perlu dibedakan dari temuan resmi regulator.
Perkembangan tersebut mendorong Gedung Putih mengingatkan staf bahwa mereka tidak boleh melakukan transaksi berdasarkan informasi rahasia yang diperoleh melalui pekerjaan. Peringatan itu menegaskan bahwa aturan etika dan larangan perdagangan dengan informasi material nonpublik berlaku di luar pasar saham konvensional, termasuk ketika seseorang bertaruh pada hasil peristiwa politik atau kebijakan. Pasar prediksi memungkinkan pengguna mengambil posisi atas berbagai kemungkinan, tetapi akses istimewa terhadap rencana pemerintah dapat memberi keuntungan yang tidak tersedia bagi peserta lain. Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas staf dan perlindungan informasi internal menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai integritas platform semacam ini.
Kasus lain yang terpisah melibatkan mantan operator teleprompter Trump. Regulator menyatakan ia memanfaatkan akses awal terhadap naskah pidato presiden untuk memasang taruhan tentang kata-kata yang akan diucapkan Trump. Sebagai bagian dari sanksi, ia diperintahkan menyerahkan keuntungan lebih dari US$107.500 dan membayar denda sebesar US$65.000. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan akses kerja untuk memperoleh keunggulan dalam taruhan dapat berujung pada konsekuensi finansial dan penegakan aturan. Meski kasus operator teleprompter berbeda dari laporan tentang akun Polymarket menjelang pengumuman gencatan senjata, keduanya mengangkat persoalan serupa: informasi yang belum tersedia bagi publik berisiko mengganggu keadilan pasar. Peristiwa-peristiwa ini juga memperluas perhatian terhadap batas taruhan yang sah dan transaksi yang memanfaatkan pengetahuan rahasia dari lingkungan pemerintahan.
Serangkaian kontroversi, termasuk larangan militer Amerika Serikat terhadap taruhan berbasis informasi rahasia, membuat pasar prediksi semakin mendapat perhatian publik dan pembuat kebijakan. Platform-platform ini memungkinkan pengguna mengambil posisi atas kemungkinan terjadinya peristiwa, mulai dari hasil pemilu hingga keputusan politik dan perkembangan ekonomi. Ketika informasi yang tidak tersedia bagi publik dapat memengaruhi nilai kontrak, muncul pertanyaan tentang integritas pasar, akses yang adil, serta risiko penyalahgunaan informasi. Perhatian tersebut meluas melampaui perilaku pengguna tertentu: sifat layanan, cara kontrak dipasarkan, dan lembaga yang berwenang mengawasinya kini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas.
Sejumlah negara bagian AS menuduh platform pasar prediksi menawarkan produk yang pada hakikatnya menyerupai perjudian, tetapi berupaya menghindari aturan perjudian negara bagian. Para pejabat negara bagian juga menyoroti perlindungan konsumen, termasuk persyaratan perizinan, pengawasan praktik bisnis, dan langkah untuk membatasi risiko bagi pengguna. Di sisi lain, pemerintahan Trump berpendapat bahwa pengawasan pasar tersebut semestinya berada di bawah otoritas keuangan federal, bukan mengikuti undang-undang perjudian yang berbeda-beda di tiap negara bagian. Perbedaan pandangan ini menimbulkan perselisihan mengenai batas kewenangan regulator dan kategori hukum yang tepat untuk produk-produk tersebut.
Baca juga: Revit Sekolah Nganjuk Jadi Bola Panas: Potongan dan Kualitas Bangunan Disorot | Aktivitas PT Trisaka Adi Rajasa di Tuban Disorot, Dugaan Pengambilan Solar dari Lapak Penampungan Dipertanyakan | Hendro Kacung Dicari Kerabat, Warga Tasikmadu Tuban Diharapkan Bantu Sebarkan Informasi
