Jakarta | Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) mengapresiasi langkah Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) yang mengerahkan personel dari berbagai daerah untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak sekaligus dukungan nyata bagi upaya penanganan karhutla. Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Jenderal EN-LMND, Julfikar Hasan, dalam keterangan di Jakarta pada Jumat.
Menurut Julfikar, kontribusi Karang Taruna tidak hanya ditunjukkan melalui pernyataan dukungan, tetapi juga lewat kehadiran kader dan anggota di lapangan. Mereka terlibat dalam membantu penanganan situasi yang dihadapi warga di wilayah terdampak. Pengurus nasional juga mengoordinasikan pengumpulan serta mobilisasi bantuan logistik untuk masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan agar kebutuhan warga dapat memperoleh perhatian selama bencana berlangsung, dengan partisipasi dari personel di berbagai daerah.
Langkah PNKT itu memperlihatkan bahwa organisasi kepemudaan dapat mengambil bagian dalam respons terhadap bencana melalui kerja langsung dan dukungan bagi warga. Mobilisasi personel dan logistik menjadi dua bentuk kontribusi yang disebutkan EN-LMND dalam mengapresiasi upaya tersebut. Bagi masyarakat terdampak, bantuan yang terhimpun dan keterlibatan relawan dapat menjadi bagian dari dukungan sosial yang dibutuhkan ketika kebakaran hutan dan lahan mengganggu kehidupan sehari-hari. Keterlibatan lintas daerah juga menunjukkan adanya upaya menghubungkan kepedulian organisasi dengan kebutuhan di lapangan.
Julfikar menyampaikan apresiasi itu sebagai tanggapan atas pengerahan sumber daya Karang Taruna dalam penanganan karhutla. Pernyataan tersebut menyoroti peran kader, anggota, dan pengurus dalam membantu warga, tanpa mengabaikan pentingnya bantuan logistik. Informasi yang disampaikan EN-LMND menempatkan aksi PNKT sebagai kontribusi organisasi masyarakat dalam situasi bencana. Dengan personel yang dikerahkan dan bantuan yang dimobilisasi, Karang Taruna turut mengambil peran dalam mendampingi masyarakat terdampak. Apresiasi ini sekaligus menegaskan nilai kerja bersama dalam merespons kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika warga membutuhkan dukungan di tengah keadaan darurat.
Julfikar menilai organisasi kepemudaan tidak seharusnya berdiri sebagai penonton ketika masyarakat menghadapi bencana. Dalam situasi karhutla, warga membutuhkan dukungan yang hadir secara nyata, bukan sekadar ungkapan prihatin. Karena itu, keterlibatan Karang Taruna dalam membantu korban mencerminkan tanggung jawab sosial sekaligus kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kaum muda dapat mengambil bagian penting dalam upaya kemanusiaan, terutama ketika dampak bencana dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karang Taruna memiliki kedekatan dengan kehidupan warga dan memahami kondisi sosial di lingkungannya. Kedekatan ini menjadi modal untuk mengenali kebutuhan, menjangkau keluarga terdampak, dan menghubungkan kepedulian dengan tindakan yang sesuai. Bantuan dapat diwujudkan melalui pengumpulan kebutuhan pokok, dukungan bagi warga yang harus mengungsi, maupun koordinasi dengan pihak lain. Bentuk dukungan perlu mengikuti keadaan di lapangan dan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan relawan serta warga.
Menurut Julfikar, organisasi kepemudaan dapat menjadi kekuatan sosial yang mengubah solidaritas menjadi aksi bersama. Kepemimpinan PNKT dinilai mampu menggerakkan semangat gotong royong, sehingga kepedulian tidak berhenti pada ajakan, tetapi diteruskan melalui kesediaan untuk membantu. Kehadiran relawan dan bantuan yang terkoordinasi dapat meringankan beban warga, baik dalam memenuhi kebutuhan mendesak maupun menghadapi masa pemulihan setelah bencana. Kesediaan bergerak menjadi unsur penting karena dukungan yang cepat dan terarah dapat membantu masyarakat melewati situasi sulit.
Keterlibatan Karang Taruna juga penting karena organisasi ini tumbuh di tengah masyarakat, bukan jauh dari kehidupan sehari-hari warga. Jaringan lokalnya berpotensi menggerakkan solidaritas hingga tingkat kampung atau kelurahan, sekaligus memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan unsur kemanusiaan lainnya. Dengan mengandalkan komunikasi, gotong royong, dan pemahaman atas kebutuhan setempat, pemuda dapat membantu memastikan dukungan menjangkau mereka yang memerlukannya. Peran tersebut tidak menggantikan tanggung jawab negara dalam penanganan bencana, tetapi menjadi wujud partisipasi masyarakat yang memperkuat respons bersama dan menjaga kepedulian tetap hadir di lapangan.
EN-LMND menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat, termasuk Karang Taruna dan relawan setempat, dalam membantu korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) patut dihargai. Namun, kerja sukarela warga tidak boleh ditafsirkan sebagai pengganti kewajiban pemerintah ataupun alasan untuk mengurangi anggaran, layanan, dan tanggung jawab negara. Warga dapat membantu evakuasi, menyampaikan informasi, atau menyalurkan bantuan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan dan sumber daya yang sebanding dengan lembaga negara. Penanganan karhutla membutuhkan kebijakan, personel terlatih, peralatan, koordinasi lintas lembaga, serta pendanaan yang memadai. Karena itu, negara tetap harus hadir secara nyata sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi.
Secara khusus, Kementerian Kehutanan berkewajiban memperkuat perlindungan kawasan hutan melalui pencegahan yang konsisten dan pengawasan yang efektif. Upaya tersebut mencakup pemantauan titik rawan, pengelolaan lahan dan gambut, kesiapan sarana pemadaman, serta penindakan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan. Kegiatan yang berpotensi memicu karhutla juga harus diawasi, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pihak lain, dengan pemeriksaan yang transparan dan tindak lanjut yang jelas. Selain memadamkan api, pemerintah perlu memastikan warga terdampak memperoleh perlindungan layak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, tempat aman, informasi risiko, dan bantuan pemulihan. Kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu, harus diperhatikan dalam setiap respons.
EN-LMND memandang karhutla bukan semata-mata persoalan teknis kehutanan atau urusan pemadaman. Peristiwa ini juga merupakan masalah ekologis, sosial, dan kemanusiaan yang dampaknya dapat berlangsung jauh setelah api padam. Asap berisiko mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari, sementara kerusakan hutan mengancam habitat, keanekaragaman hayati, serta fungsi ekosistem. Warga yang menggantungkan hidup pada hutan dan lahan dapat kehilangan mata pencaharian, menghadapi gangguan pendidikan dan pekerjaan, bahkan terpaksa meninggalkan tempat tinggal. Dengan demikian, penanganan yang bertanggung jawab perlu menghubungkan pencegahan kebakaran, pemulihan lingkungan, perlindungan sosial, dan pertanggungjawaban pihak terkait. Partisipasi masyarakat penting sebagai bagian dari solidaritas, tetapi kepemimpinan dan pemenuhan hak warga tetap menjadi kewajiban negara.
EN-LMND meminta Kementerian Kehutanan mengevaluasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga pemulihan kawasan terdampak. Evaluasi tersebut perlu menilai apakah aturan yang berlaku telah dijalankan secara konsisten, apakah pengawasan lapangan memadai, dan apakah penanganan darurat mampu melindungi warga serta lingkungan. Jika ditemukan kelemahan, kementerian didorong membenahi kebijakan dan pelaksanaannya, termasuk memperjelas pembagian tanggung jawab antarlembaga. Upaya pemulihan juga tidak sepatutnya berhenti pada penanganan kerusakan fisik kawasan, tetapi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, akses, atau rasa aman akibat kebakaran. Dengan demikian, pencegahan, respons, dan pemulihan menjadi bagian dari satu kebijakan yang terukur dan berpihak pada keselamatan warga.
Koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, relawan, dan masyarakat setempat perlu diperkuat. Para pihak tersebut memiliki peran dan pengetahuan lapangan yang berbeda, sehingga komunikasi yang rutin dapat membantu mengenali risiko lebih awal dan mempercepat penyampaian informasi ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang jelas, menyediakan informasi yang dapat diakses, serta memastikan dukungan dan arahan bagi kelompok yang terlibat. Keterlibatan warga tidak boleh sekadar diminta saat keadaan darurat, sementara tanggung jawab utama negara untuk mencegah dan menangani karhutla tetap harus dijalankan. Koordinasi yang baik juga memungkinkan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan, tanpa tumpang tindih dan tanpa mengabaikan keselamatan relawan maupun penduduk.
EN-LMND mendorong agar gotong royong Karang Taruna berkembang menjadi gerakan berkelanjutan, bukan hanya respons sesaat terhadap bencana.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
