Jakarta | Sarwendah melaporkan 46 akun media sosial ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Langkah hukum tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Pablo Benua. Ia menyampaikan keterangan itu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/10/2026). Laporan tersebut, menurut Pablo, diambil sebagai respons atas serangan dan penggiringan opini yang dinilai telah mencederai harkat serta martabat kliennya.
Jumlah akun yang dilaporkan menunjukkan bahwa persoalan ini berkaitan dengan sejumlah unggahan atau aktivitas di media sosial, bukan hanya satu akun. Namun, keterangan yang disampaikan Pablo tidak merinci identitas akun, bentuk konten yang dipersoalkan, ataupun rincian lain mengenai laporan tersebut. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan pada tahap ini terbatas pada jumlah akun, dugaan pelanggaran, serta alasan umum yang mendasari keputusan Sarwendah menempuh jalur hukum.
Pablo menggambarkan adanya serangan dan penggiringan opini yang dianggap merugikan kliennya. Dalam konteks laporan itu, tindakan hukum dipilih untuk merespons hal-hal yang dinilai menyentuh reputasi dan kehormatan Sarwendah. Pernyataan kuasa hukum tersebut menjadi konfirmasi bahwa laporan telah diambil, sekaligus menjelaskan dasar pertimbangan yang disampaikan kepada publik. Meski demikian, dugaan yang disebutkan tetap merupakan hal yang perlu dinilai melalui proses hukum, dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu.
Kasus ini kembali menyoroti dampak percakapan di ruang digital terhadap individu, terutama ketika sebuah narasi dinilai menyerang nama baik. Sarwendah melalui kuasa hukumnya memilih membawa dugaan tersebut ke ranah hukum, alih-alih membiarkannya hanya menjadi perdebatan di media sosial. Belum ada keterangan tambahan dalam informasi yang disampaikan mengenai perkembangan selanjutnya ataupun langkah-langkah proses hukum. Dengan demikian, pokok berita yang telah dikonfirmasi adalah pelaporan terhadap 46 akun dan alasan umum di balik keputusan tersebut, sebagaimana dijelaskan Pablo Benua di Tebet pada Kamis itu.
Menurut penelusuran tim kuasa hukum Sarwendah, akun-akun media sosial yang dilaporkan dipetakan ke dalam dua kelompok. Pengelompokan tersebut digunakan untuk menjelaskan perbedaan cara akun menyebarkan konten yang dinilai bermasalah, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh pihak telah terbukti melakukan pelanggaran. Penilaian mengenai dugaan fitnah dan tanggung jawab masing-masing akun tetap menjadi ranah proses hukum. Karena itu, keterangan tentang identitas maupun peran akun perlu dipahami sebagai informasi yang disampaikan kuasa hukum berdasarkan penelusuran mereka.
Kelompok pertama, sebagaimana dijelaskan pihak kuasa hukum, terdiri atas figur yang menampilkan identitas secara terbuka di media sosial. Di antaranya terdapat influencer atau pihak yang menyampaikan narasi mengenai Sarwendah melalui unggahan dan bentuk komunikasi daring lainnya. Sejumlah akun dalam kelompok ini, menurut penelusuran tersebut, juga kerap menggunakan fitur siaran langsung untuk berbicara kepada pengikutnya. Penyebutan figur atau pola aktivitas itu tidak dengan sendirinya memastikan isi narasi yang disampaikan sebagai fitnah; hal tersebut merupakan bagian dari dugaan yang dilaporkan dan perlu diuji melalui proses yang berlaku.
Kelompok kedua mencakup akun-akun yang disebut sebagai pemotong video atau clipper. Pablo, selaku pihak yang menyampaikan keterangan mengenai hasil penelusuran tim, menyatakan bahwa beberapa akun dalam kelompok ini teridentifikasi sebagai akun milik penyedia jasa clipper. Akun semacam itu dapat mengunggah potongan dari materi yang lebih panjang, sehingga konteks awal suatu pernyataan mungkin tidak seluruhnya terlihat oleh penonton. Namun, hubungan akun dengan jasa pemotongan video maupun perannya dalam penyebaran konten merupakan keterangan yang diatribusikan kepada Pablo dan kuasa hukum, bukan kesimpulan yang telah ditetapkan pengadilan.
Pemetaan dua kelompok tersebut memberi gambaran tentang pihak-pihak yang menjadi sasaran laporan, sekaligus menunjukkan bahwa dugaan penyebaran konten dapat melibatkan pola aktivitas yang berbeda. Kuasa hukum dapat menggunakan informasi mengenai identitas terbuka, siaran langsung, unggahan narasi, dan aktivitas clipper untuk menelusuri keterkaitan akun dengan materi yang dipersoalkan. Meski demikian, setiap akun perlu dinilai secara individual, termasuk memperhatikan unggahan yang relevan, konteksnya, serta bukti yang tersedia. Sampai ada penetapan dari pihak berwenang, keterangan tersebut tetap merupakan dugaan dan klaim yang disampaikan dalam proses pelaporan.
Untuk memperkuat laporan terkait dugaan fitnah yang diarahkan kepada Sarwendah melalui 46 akun media sosial, tim kuasa hukum menempuh sejumlah langkah pendukung. Upaya tersebut mencakup investigasi terhadap persoalan yang dilaporkan, pelibatan tenaga ahli, serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah-langkah ini menjadi bagian dari proses yang dijalankan tim dalam menyiapkan penanganan hukum atas dugaan penyebaran konten bermasalah di ruang digital. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci temuan investigasi ataupun materi yang telah dikumpulkan.
Tim juga melibatkan sejumlah praktisi siber untuk mendukung proses penguatan laporan. Kehadiran pihak dengan keahlian terkait aktivitas digital dapat membantu tim menelaah perkara dari sisi yang relevan dengan media sosial dan ruang siber. Pelibatan tenaga ahli dan praktisi tersebut disebut sebagai bagian dari upaya yang dilakukan, tetapi tidak ada rincian mengenai identitas mereka, bentuk pemeriksaan, maupun pendapat teknis yang diberikan. Karena itu, belum dapat dipastikan aspek tertentu apa yang telah dianalisis atau bagaimana kontribusi masing-masing pihak dalam proses tersebut.
Selain menjalankan investigasi dan melibatkan keahlian eksternal, tim kuasa hukum berkoordinasi dengan Komdigi mengenai akun-akun yang dilaporkan. Koordinasi itu berkaitan dengan penanganan laporan atas 46 akun media sosial, tetapi isi pembicaraan, langkah yang disepakati, dan tindak lanjutnya tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Belum ada pula keterangan terperinci mengenai bukti tertentu atau hasil koordinasi tersebut. Dengan demikian, informasi yang dapat disampaikan terbatas pada adanya rangkaian upaya investigasi, pelibatan tenaga ahli dan praktisi siber, serta komunikasi dengan kementerian terkait untuk mendukung proses hukum yang ditempuh Sarwendah dan timnya.
Perkembangan penanganan laporan Sarwendah disampaikan oleh Pablo Benua, yang menyebut laporan tersebut telah diajukan sejak minggu sebelumnya. Keterangan itu memberi gambaran mengenai waktu awal perkara dibawa ke pihak berwenang, sekaligus menegaskan bahwa prosesnya telah memasuki agenda pemeriksaan. Informasi yang tersedia dalam perkembangan ini masih terbatas pada pengajuan laporan dan dimulainya pemeriksaan saksi, sehingga belum dapat digunakan untuk menarik kesimpulan lebih jauh mengenai hasil penyelidikan.
Menurut Pablo, penyidik telah mulai menjalankan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Tahap ini menjadi bagian dari penanganan laporan mengenai dugaan fitnah yang dikaitkan dengan sejumlah akun media sosial. Pemeriksaan tersebut berlangsung dalam lingkup proses yang sedang berjalan, sementara keterangan mengenai siapa saja saksi yang telah dimintai keterangan, materi yang disampaikan, maupun hasil pemeriksaannya tidak disampaikan dalam informasi yang menjadi dasar perkembangan ini. Karena itu, statusnya dapat dijelaskan sebatas bahwa agenda pemeriksaan saksi sudah mulai dilaksanakan.
Penjelasan tersebut juga belum memuat rincian mengenai langkah penyidik setelah pemeriksaan, penilaian terhadap bukti, ataupun kesimpulan atas dugaan yang dilaporkan. Dengan demikian, perkembangan perkara perlu disampaikan secara hati-hati: laporan disebut telah diajukan sejak minggu sebelumnya, dan penyidik telah memulai pemeriksaan saksi. Belum ada dasar dari keterangan tersebut untuk menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai atau bahwa suatu pihak telah terbukti melakukan pelanggaran. Informasi berikutnya mengenai proses ini tetap bergantung pada keterangan resmi atau pembaruan yang disampaikan oleh pihak terkait, tanpa mendahului hasil pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Baca juga: Pimpinan Redaksi dan Seluruh Anggota Media Dua Putri Group Berduka atas Wafatnya Letjen TNI Purn. K. Koswara | Jelajah Hukum Atas Berakhirnya HGU Nomor 21 Tahun 1995, PTPN 1 Regional 7 Belum Membayar Tanah Warga
