Jakarta | Bertambahnya kapasitas pusat data di Indonesia kerap dipandang sebagai tanda kemajuan ekonomi digital. Namun, pertumbuhan itu belum otomatis memperkuat kedaulatan kecerdasan buatan. Pusat data menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan memproses informasi, tetapi tidak dengan sendirinya memberi kemampuan untuk merancang cip, mengembangkan model AI, menguasai perangkat lunak, atau mengendalikan teknologi yang menentukan cara sistem tersebut bekerja. Jika komponen penting dan keahlian teknis tetap bergantung pada pihak luar, fasilitas yang dibangun di dalam negeri belum tentu membuat Indonesia mandiri dalam memanfaatkan AI.
Pemerintah memandang kemandirian AI sebagai persoalan yang lebih luas daripada penyediaan kapasitas komputasi. Negara perlu menguasai fondasi teknologi sekaligus mengamankan titik-titik strategis dalam rantai pasok global. Rantai ini mencakup beragam unsur, mulai dari semikonduktor dan perangkat keras hingga komputasi awan, data, model, serta talenta yang mampu mengembangkan dan mengoperasikan teknologi. Ketergantungan pada satu atau beberapa pemasok asing dapat membatasi pilihan, meningkatkan kerentanan terhadap gangguan pasokan, dan menyulitkan Indonesia menetapkan arah pengembangan teknologi sesuai kebutuhan nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan perlunya mengamankan sejumlah titik strategis dalam rantai pasok global agar Indonesia dapat membangun industri AI yang mandiri. Pesan tersebut menempatkan pembangunan pusat data sebagai salah satu bagian dari agenda, bukan ukuran tunggal keberhasilan. Infrastruktur fisik tetap penting untuk mendukung pengolahan data dan layanan digital, tetapi manfaat jangka panjangnya bergantung pada kemampuan nasional membangun ekosistem yang lebih utuh. Ini termasuk memperkuat riset, menyiapkan tenaga ahli, mendorong perusahaan lokal, dan memastikan akses terhadap teknologi pendukung yang dibutuhkan. Dengan demikian, ukuran kedaulatan digital bukan sekadar berapa banyak pusat data berdiri atau seberapa besar kapasitasnya. Ukurannya juga mencakup sejauh mana Indonesia mampu mengembangkan, mengoperasikan, dan menguasai teknologi yang menopang AI. Tanpa penguasaan tersebut, pertumbuhan infrastruktur berisiko hanya memperbesar kapasitas untuk menjalankan teknologi yang dirancang dan dikendalikan pihak lain. Kemandirian menuntut investasi yang menghubungkan fasilitas, pengetahuan, industri, dan kendali atas komponen penting, sehingga kapasitas domestik benar-benar memperkuat kemampuan nasional.Menurut Nezar, kedaulatan digital tidak dapat dinilai hanya dari jumlah pusat data yang dibangun atau kapasitas penyimpanan yang tersedia. Kedaulatan mencakup keseluruhan ekosistem yang memungkinkan Indonesia mengelola teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab. Unsurnya meliputi infrastruktur fisik, penguasaan dan perlindungan data, keamanan siber, tata kelola yang jelas, serta kapasitas riset dan inovasi. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan: infrastruktur menyediakan sarana, aturan mengarahkan pemanfaatannya, sementara keahlian dan penelitian menentukan sejauh mana teknologi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan nasional. Karena itu, penguatan satu bagian saja belum cukup untuk memastikan kendali yang bermakna atas ruang digital.
Di tengah persaingan teknologi global, daya komputasi menjadi fondasi penting bagi pengembangan kecerdasan buatan, layanan digital, dan industri berbasis data. Kemampuan memproses informasi dalam skala besar memengaruhi kecepatan riset, kualitas produk, serta daya saing perusahaan dan negara. Namun, kapasitas komputasi tidak hadir dengan sendirinya. Ia membutuhkan pasokan energi yang andal agar sistem beroperasi konsisten, konektivitas tangguh untuk mengalirkan data, serta pusat data dan layanan komputasi awan yang mampu memenuhi permintaan. Ekosistem ini juga bergantung pada industri semikonduktor, yang menyediakan komponen utama bagi perangkat dan mesin komputasi. Keterbatasan pada salah satu penopang dapat menimbulkan hambatan bagi seluruh rantai teknologi.
Nezar mengibaratkan daya komputasi pada era kecerdasan buatan seperti listrik bagi ekonomi digital. Listrik memungkinkan kegiatan ekonomi modern berjalan; demikian pula komputasi menjadi sumber daya dasar bagi aplikasi AI, analisis data, dan layanan daring. Analogi tersebut menegaskan bahwa membangun pusat data saja tidak memadai apabila energi, jaringan, perangkat keras, dan kemampuan pengelolaan belum tersedia secara serasi. Indonesia perlu memperkuat tiap lapisan sekaligus, termasuk menyiapkan talenta, mendorong riset lokal, dan membangun tata kelola yang menjaga keamanan serta kepentingan publik. Dengan pendekatan menyeluruh, pertumbuhan infrastruktur dapat diterjemahkan menjadi kapasitas nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menopang inovasi dalam jangka panjang, bukan sekadar menambah fasilitas fisik.
Kapasitas pusat data Indonesia diperkirakan berada di kisaran 580 megawatt, sementara target peningkatannya mencapai 1,3 gigawatt pada 2027–2028. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas penyimpanan dan pemrosesan data sedang bergerak cepat, seiring bertambahnya kebutuhan layanan digital, komputasi awan, dan kecerdasan buatan. Namun, besarnya kapasitas terpasang tidak dengan sendirinya mencerminkan kesiapan Indonesia mengelola seluruh kebutuhan ekonomi digital. Pertumbuhan perlu disertai perencanaan yang mempertimbangkan lokasi, pasokan energi, konektivitas, dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan serta masyarakat.
Sebagai pembanding terbatas, kapasitas pusat data Malaysia disebut berada di sekitar 3 gigawatt. Perbandingan ini memberi gambaran tentang skala investasi dan infrastruktur yang berkembang di kawasan, tetapi tidak cukup untuk menilai daya saing suatu negara secara menyeluruh. Kondisi pasar, kebutuhan pengguna, ketersediaan lahan dan energi, serta definisi kapasitas yang digunakan dapat berbeda. Karena itu, angka kapasitas sebaiknya dibaca sebagai salah satu indikator, bukan ukuran tunggal kedaulatan digital atau kemampuan nasional dalam mengembangkan teknologi.
Nezar menilai Indonesia perlu membenahi perencanaan dan tata kelola pembangunan pusat data. Pemerintah perlu memastikan bahwa ekspansi berlangsung terarah, memiliki standar yang jelas, dan selaras dengan kebutuhan ekonomi digital nasional. Perlindungan atau safeguard dapat menjadi bagian penting dari kerangka tersebut, lain untuk mendorong penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab dan menjaga agar investasi memberi manfaat yang berkelanjutan. Tata kelola juga perlu memperhitungkan kebutuhan sektor publik dan dunia usaha, sehingga kapasitas baru tidak hanya dibangun untuk memenuhi permintaan jangka pendek, tetapi mendukung layanan digital dalam jangka panjang.
Dengan demikian, target 1,3 gigawatt perlu diikuti langkah konkret untuk mengoordinasikan pembangunan, menetapkan prioritas, serta memantau dampaknya. Kepastian aturan dan proses perizinan yang transparan dapat membantu pelaku industri merencanakan investasi, sementara pengawasan yang memadai menjaga kepentingan publik. Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kapasitas berjalan seiring dengan ketahanan infrastruktur, efisiensi pemanfaatan energi, dan perlindungan data. Fokus pada tata kelola membantu memastikan pusat data menjadi fondasi yang andal bagi ekonomi digital Indonesia, bukan sekadar capaian angka dalam rencana ekspansi.
Penguatan kedaulatan AI tidak hanya bergantung pada pembangunan pusat data dan ketersediaan komputasi, tetapi juga pada kemampuan menguasai teknologi yang menopangnya. Salah satu agenda penting adalah memperkuat industri semikonduktor dari sisi hulu, sehingga Indonesia tidak berhenti sebagai pengguna chip atau pemasok bahan mentah. Dalam pandangan Nezar, kekayaan mineral nasional—termasuk nikel, bauksit, timah, emas, serta sejumlah logam tanah jarang—dapat menjadi landasan untuk membangun rantai industri yang lebih bernilai tambah. Potensi tersebut perlu dipetakan secara realistis, disertai kajian teknis dan investasi jangka panjang.
Alih-alih hanya mengekspor mineral dalam bentuk bahan baku, Indonesia dapat mengembangkan kemampuan pengolahan dan manufaktur komponen yang dibutuhkan industri elektronik dan semikonduktor. Langkah ini menuntut teknologi pemurnian, fasilitas produksi, tenaga ahli, standar mutu, serta kepastian pasokan energi dan modal. Tidak setiap mineral otomatis cocok untuk seluruh jenis komponen, sehingga riset perlu menentukan jalur pengolahan yang layak dan kompetitif. Kebijakan yang konsisten juga penting agar pelaku usaha berani membangun kapasitas, sementara perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya tetap dijaga.
Industri hulu yang kuat harus berjalan seiring dengan pengembangan komputasi nasional, riset, dan inovasi.
