Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ketujuh di negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia berdasarkan purchasing power parity (PPP). Ia merujuk pada daftar yang baru dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam penjelasannya, PPP mencerminkan kemampuan daya beli nyata, sehingga pernyataan tersebut menggambarkan posisi ekonomi Indonesia menurut ukuran itu. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Penyebutan peringkat itu menjadi salah satu pokok dalam pidato presiden di hadapan peserta rapat koordinasi nasional. Dengan mengaitkannya pada daftar IMF, Prabowo menyampaikan dasar rujukan bagi posisi Indonesia yang ia paparkan. Penjelasan mengenai daya beli nyata juga membantu menjelaskan bagaimana istilah PPP digunakan dalam pernyataannya. Peringkat ketujuh yang disebutnya secara khusus merujuk pada ekonomi berdasarkan PPP, bukan klaim yang disampaikan tanpa ukuran atau sumber. Karena itu, konteks daftar dan penjelasan presiden penting untuk memahami pernyataan tersebut secara tepat.
Agenda pertemuan itu berfokus pada percepatan akses keuangan daerah, sementara pernyataan tentang posisi Indonesia memberikan konteks ekonomi yang lebih luas dalam acara tersebut. Prabowo hadir di JIExpo Kemayoran pada Kamis, 22 Oktober 2026, ketika menyampaikan bahwa Indonesia berada pada posisi ketujuh dalam daftar yang baru dirilis IMF. Ia menerangkan PPP sebagai cerminan kemampuan daya beli nyata. Dengan demikian, inti pesannya adalah posisi Indonesia dalam pemeringkatan ekonomi dunia yang menggunakan ukuran tersebut. Pernyataan itu menjadi landasan bagi pembahasan mengenai kedudukan ekonomi nasional, sebagaimana disampaikan presiden pada kesempatan tersebut, tanpa mengubah konteks ukuran maupun sumber yang ia sebut.
Prabowo menilai posisi ekonomi Indonesia sebagai cerminan bahwa negara ini memiliki kekuatan dan kekayaan yang besar. Penilaian tersebut berkaitan dengan kapasitas ekonomi nasional serta sumber daya yang tersedia, baik dari kekayaan alam maupun kegiatan produktif masyarakat. Posisi itu dapat menjadi gambaran mengenai potensi Indonesia dalam persaingan ekonomi global. Namun, capaian tersebut perlu dibaca secara proporsional: kedudukan ekonomi yang kuat tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh warga telah menikmati tingkat kesejahteraan yang sama.
Menurut penekanan Prabowo, tantangan penting berikutnya adalah mengelola kekayaan dan kekuatan ekonomi itu dengan baik. Sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab, sementara kegiatan ekonomi perlu diarahkan agar nilai yang dihasilkan tidak hanya terkumpul pada sebagian pihak. Pengelolaan yang efektif juga berarti memastikan kebijakan, investasi, dan hasil pembangunan saling mendukung. Dengan demikian, potensi nasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata, bukan sekadar tercermin dalam indikator atau posisi ekonomi.
Perhatian khusus diberikan pada bagaimana manfaat tersebut sampai kepada masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Pertumbuhan dan kapasitas ekonomi dapat membuka ruang bagi peningkatan layanan, kesempatan kerja, serta akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi hasilnya bergantung pada cara sumber daya dan peluang didistribusikan. Karena itu, pembahasan tentang kekuatan Indonesia berkaitan erat dengan agenda pemerataan. Pencapaian ekonomi menjadi modal untuk memperluas kesejahteraan, sedangkan ketimpangan yang masih dirasakan menunjukkan perlunya pengelolaan dan kebijakan yang lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan kerangka ini, posisi Indonesia dipandang sebagai tanda potensi yang besar sekaligus pengingat bahwa pekerjaan untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan luas masih harus dilakukan.
Prabowo menilai filosofi ekonomi yang selama ini diterapkan di Indonesia perlu ditinjau kembali karena, menurut pandangannya, belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengaitkan amanat konstitusi tersebut dengan cita-cita kemakmuran bersama dan pengelolaan sumber daya yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, pembahasan tentang arah kebijakan ekonomi, menurutnya, tidak cukup hanya melihat pertumbuhan atau posisi Indonesia di negara lain. Pemerataan kesempatan dan pembagian manfaat pembangunan juga perlu menjadi perhatian.
Dalam menyampaikan kritiknya, Prabowo menyerukan keberanian untuk mengoreksi diri. Ia menyebut bahwa selama ini ekonomi dinikmati oleh kurang dari satu persen kelompok di atas. Pernyataan itu merupakan penilaian yang ia sampaikan untuk menegaskan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, bukan angka yang dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Klaim tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa pertumbuhan dan pengelolaan kekayaan belum dirasakan secara seimbang oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ajakan untuk melakukan koreksi, dalam kerangka pandangan Prabowo, berkaitan dengan bagaimana negara mengelola kekayaan nasional dan menentukan siapa yang memperoleh manfaatnya. Ia menekankan bahwa hasil pengelolaan tersebut seharusnya tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan memberi dampak lebih luas bagi rakyat. Gagasan ini menuntut evaluasi terhadap kebijakan, kelembagaan, dan pelaksanaan program ekonomi, termasuk cara memastikan manfaatnya menjangkau berbagai kelompok dan wilayah.
Seruan tersebut juga membuka ruang untuk menilai kembali ukuran keberhasilan pembangunan. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mempertimbangkan akses masyarakat terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan peluang usaha, serta seberapa merata hasil pembangunan tersebar. Dengan demikian, koreksi arah kebijakan bukan sekadar perubahan retorika, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam langkah yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Pandangan Prabowo menempatkan pemerataan sebagai persoalan penting dalam menafsirkan amanat konstitusi dan membangun ekonomi yang manfaatnya dirasakan lebih luas.
Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia berada di jalur yang benar, meskipun pemerataan kekayaan masih menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai posisi ekonomi nasional. Pernyataan tersebut menempatkan optimisme dan evaluasi sebagai dua hal yang dapat berjalan berdampingan: Indonesia memiliki arah yang diyakini tepat, sementara pengelolaan hasil pembangunan tetap perlu berpijak pada amanat konstitusi. Keyakinan itu, sebagaimana disampaikan Prabowo, bukan berarti mengabaikan persoalan yang telah berlangsung. Ia justru mengaitkan pandangan tentang arah negara dengan pentingnya kembali pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan komitmen untuk kembali menjalankan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan kekayaan nasional. Kedua pasal tersebut disebut dalam konteks tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Penekanan ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang kekayaan Indonesia tidak hanya menyangkut besarnya potensi ekonomi, tetapi juga kerangka konstitusional yang seharusnya menjadi acuan. Prabowo menyampaikan komitmen tersebut sebagai penegasan arah, tanpa merinci langkah kebijakan tertentu dalam keterangan yang menjadi dasar pembahasan ini. Karena itu, yang dapat dicatat adalah penekanan pada prinsip dan amanat konstitusi.
Prabowo juga menyinggung adanya penyimpangan dari UUD 1945 serta kebocoran kekayaan yang, menurut keterangannya, telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyebut persoalan itu sebagai bagian dari catatan yang perlu diperhatikan ketika menilai perjalanan pengelolaan kekayaan nasional. Keterangan tersebut tidak menjelaskan penyebab, pihak yang bertanggung jawab, ataupun bentuk langkah khusus untuk menanganinya, sehingga hal-hal itu tidak dapat disimpulkan lebih jauh. Pada akhirnya, pesan yang disampaikan memadukan keyakinan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dengan penegasan komitmen untuk kembali menjadikan Pasal 33 dan Pasal 34 sebagai landasan. Arah tersebut menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam pembahasan tentang kekayaan dan kesejahteraan bangsa.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
