Kota Peruri | Pemerintah menegaskan bahwa gaji pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) tetap dibayarkan melalui mekanisme yang selama ini berlaku. Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan bahwa pembayaran gaji ASN tidak dialihkan ke koperasi desa/kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dengan demikian, skema yang berjalan saat ini tetap menjadi acuan pembayaran, sementara wacana mengenai peran koperasi masih dibahas.
Rini menyatakan belum ada rencana untuk memindahkan mekanisme penggajian ASN ke Kopdes Merah Putih. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan mengenai koperasi tidak sama dengan keputusan untuk mengubah saluran pembayaran gaji. Karena itu, kabar tentang kemungkinan keterlibatan koperasi perlu dipahami sebagai wacana yang belum menjadi kebijakan. Pemerintah belum menetapkan perubahan terhadap cara gaji ASN disalurkan, dan pegawai tetap menerima pembayaran melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana sebelumnya.
Dalam menjelaskan prinsip yang perlu diperhatikan, Rini menekankan bahwa layanan penggajian bagi ASN harus nyaman, transparan, dan mudah. Aspek kenyamanan berkaitan dengan proses yang dapat digunakan pegawai tanpa menambah kesulitan dalam menerima hak mereka. Transparansi dan kemudahan juga menjadi pertimbangan penting apabila pemerintah membahas pilihan layanan atau mekanisme pada masa mendatang. Namun, penyebutan prinsip-prinsip tersebut tidak berarti bahwa perubahan saluran penggajian telah diputuskan atau akan segera diterapkan.
Untuk saat ini, kepastian yang disampaikan pemerintah adalah pembayaran gaji ASN tetap mengikuti tata cara yang sudah berjalan. Pembahasan mengenai Kopdes Merah Putih berlangsung terpisah dari keputusan operasional terkait penggajian. Jika kelak terdapat perubahan kebijakan, pemerintah perlu menyampaikan informasi resmi mengenai dasar, tahapan, dan penerapannya. Sampai ada keterangan lebih lanjut, ASN dapat merujuk pada mekanisme pembayaran yang berlaku, bukan menganggap koperasi desa atau kelurahan telah ditetapkan sebagai jalur baru untuk menerima gaji.
Rini mengatakan bahwa dirinya masih perlu meminta informasi lebih lanjut kepada Menteri Keuangan terkait wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Karena mekanisme tersebut masih dibahas, ia belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana skema itu akan diterapkan maupun pihak yang akan menjalankannya. Pernyataan tersebut mencerminkan perlunya memperoleh keterangan dari kementerian yang berwenang sebelum menyampaikan pandangan yang lebih lengkap.
Dalam menanggapi usulan tersebut, Rini menekankan bahwa hal utama yang perlu diperhatikan ialah kemudahan ASN dalam menerima haknya. Gaji merupakan hak pegawai, sehingga proses pembayarannya perlu dapat diakses dengan baik oleh para penerima. Namun, penekanan itu tidak dengan sendirinya berarti ia menyatakan dukungan ataupun penolakan terhadap rencana penyaluran melalui Kopdes Merah Putih. Sikapnya masih sebatas menyampaikan kebutuhan untuk memahami informasi dan mekanisme yang diusulkan.
Rini juga belum menguraikan apakah wacana itu akan mengubah cara pembayaran yang selama ini berlaku. Dengan demikian, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan Kopdes sebagai saluran pembayaran belum dapat dipahami sebagai keputusan yang telah ditetapkan. Rincian seperti tata cara penyaluran, kesiapan koperasi, serta konsekuensi bagi ASN masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait. Informasi dari Menteri Keuangan diharapkan dapat membantu memperjelas bagaimana gagasan tersebut dirancang dan apakah terdapat perubahan terhadap prosedur yang sudah berjalan.
Pernyataan itu disampaikan saat Rini ditemui di Taman Kota Peruri, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa dirinya perlu berkomunikasi lebih dahulu dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan keterangan mengenai wacana tersebut. Karena belum ada penjelasan lebih lengkap yang disampaikan, perkembangan pembahasan dan mekanisme yang mungkin dipilih masih perlu ditunggu. Untuk saat ini, yang ditekankan Rini adalah agar hak ASN tetap dapat diterima dengan mudah, sementara detail usulan pembayaran melalui Kopdes Merah Putih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan seperti yang berlaku saat ini. Pemerintah, menurut penjelasannya, masih menyalurkan gaji secara langsung ke rekening masing-masing pegawai. Dengan demikian, tidak ada perubahan pada jalur pembayaran yang selama ini digunakan, meskipun muncul pembahasan mengenai kemungkinan pembayaran melalui koperasi desa atau Kopdes.
Penegasan tersebut disampaikan Suahasil ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai wacana penyaluran gaji ASN lewat koperasi. Ia memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa skema yang berjalan tetap menjadi acuan pembayaran. Pernyataan tersebut memperjelas posisi pemerintah terkait mekanisme pencairan gaji pegawai negeri di tengah diskusi tentang peran koperasi.
Artinya, wacana Kopdes belum mengubah tata cara pembayaran gaji ASN yang sudah diterapkan. Pegawai tetap menerima pembayaran melalui rekening mereka, sementara pembahasan mengenai opsi koperasi masih berlangsung. Penjelasan ini penting agar informasi mengenai skema baru tidak dipahami sebagai kebijakan yang sudah diberlakukan. Selama pemerintah belum menetapkan perubahan, pembayaran gaji tetap dilakukan melalui mekanisme yang ada, yakni transfer langsung ke rekening pegawai. Suahasil tidak menyampaikan adanya perubahan jadwal maupun cara pencairan dalam keterangan tersebut. Karena itu, perhatian utama dari pernyataannya adalah kesinambungan mekanisme pembayaran, bukan penerapan jalur baru melalui koperasi. Wacana itu tetap menjadi bahan pembicaraan, sedangkan kepastian mengenai gaji ASN merujuk pada skema yang berlaku sekarang.Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa koperasi menawarkan diri untuk ikut menjadi salah satu instrumen pembayaran gaji pegawai dan pensiunan. Pernyataan tersebut menjelaskan adanya gagasan agar jaringan koperasi dapat dilibatkan dalam penyaluran pembayaran, tetapi belum menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan perubahan mekanisme. Ferry menyampaikan bahwa ide itu masih perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait. Karena itu, wacana keterlibatan koperasi sebaiknya dipahami sebagai usulan yang sedang dijajaki, bukan sebagai keputusan resmi yang sudah berlaku.
Ferry menyebut pembahasan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara akan dilakukan setelah keduanya berbicara dalam rapat kabinet paripurna. Pertemuan atau komunikasi tersebut menjadi langkah untuk membicarakan gagasan secara lebih rinci. Namun, pada saat keterangan itu disampaikan, detail skema belum dibahas. Belum ada penjelasan mengenai mekanisme pembayaran, cakupan pegawai atau pensiunan yang mungkin terlibat, maupun tata cara kerja sama dengan koperasi. Dengan demikian, tahapan pembicaraan berikutnya masih diperlukan sebelum gagasan dapat dinilai secara menyeluruh.
Ferry juga menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan satu-satunya instrumen yang mungkin dibicarakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa usulan tersebut tidak secara khusus menetapkan Kopdes Merah Putih sebagai saluran pembayaran, sekaligus membuka kemungkinan adanya pilihan lain dalam pembahasan. Meski begitu, penyebutan koperasi sebagai instrumen potensial tidak berarti semua koperasi akan langsung mengambil peran. Skala, kesiapan, dan pengaturan pelaksanaannya belum dipaparkan. Untuk saat ini, gaji aparatur sipil negara dan pensiunan tetap dibayarkan melalui skema yang berlaku. Wacana pelibatan koperasi masih berada dalam tahap pembicaraan, sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai kebijakan yang telah disepakati atau akan segera diterapkan. Keputusan mengenai perubahan, jika kelak dipertimbangkan, masih bergantung pada pembahasan antarpihak dan penetapan resmi pemerintah.
