Jakarta | Survei Poltracking Indonesia pada dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah lebih tinggi daripada kepuasan atas kinerjanya. Sebanyak 64,8 persen responden menyatakan cukup percaya atau sangat percaya kepada pemerintah. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tercatat sebesar 55,3 persen. Perbedaan ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap hasil kerja belum sepenuhnya sejalan dengan keyakinan mereka terhadap pemerintahan.
Di sisi lain, survei tersebut mencatat 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya kepada pemerintah. Adapun 40,9 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya. Angka-angka itu memperlihatkan bahwa meskipun mayoritas responden masih memberikan kepercayaan, terdapat bagian masyarakat yang menyampaikan penilaian negatif. Karena itu, tingkat kepercayaan yang relatif lebih tinggi tidak serta-merta dapat dibaca sebagai kepuasan luas atas kebijakan maupun hasil yang telah dirasakan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, memaknai selisih kedua indikator tersebut sebagai tanda bahwa keyakinan masyarakat masih lebih tinggi daripada penilaian mereka atas hasil kerja pemerintah. Dengan kata lain, publik dapat tetap memiliki kepercayaan terhadap arah atau kemampuan pemerintahan, sementara kepuasan terhadap pelaksanaan dan dampak kinerjanya masih tertinggal. Kedua ukuran ini menangkap aspek yang berbeda, sehingga perlu dibaca secara berdampingan, bukan dipertukarkan.
Kepercayaan publik dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk menjalankan agenda, tetapi kepuasan bergantung pada pengalaman nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, tantangan berikutnya, menurut Hanta, ialah meningkatkan kepuasan melalui hasil kebijakan yang lebih dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada penerimaan terhadap pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan dan memberi manfaat yang dapat dikenali. Data survei ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dukungan yang ada perlu dijaga dengan kinerja yang konsisten. Pemerintah perlu memperhatikan jarak kepercayaan dan kepuasan, serta memastikan keluaran kebijakan diterjemahkan menjadi dampak konkret. Dengan demikian, perkembangan kedua indikator pada periode selanjutnya dapat menunjukkan apakah keyakinan publik diikuti perbaikan penilaian terhadap hasil kerja pemerintah.
Alasan yang disampaikan responden memperlihatkan bahwa penilaian terhadap pemerintah berkaitan erat dengan pengalaman mereka atas kebijakan dan kondisi sehari-hari. Di warga yang menyatakan puas, alasan yang paling banyak disebut adalah bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran, dengan persentase 16,5 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk evaluasi positif terhadap kinerja pemerintah. Ketika dukungan sosial dianggap menjangkau penerima yang membutuhkan, kebijakan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi alasan yang menonjol di kelompok responden yang puas. Sebanyak 15,0 persen menyebut program tersebut sebagai pertimbangan atas penilaian mereka. Angka ini menempatkan MBG sebagai salah satu kebijakan yang memperoleh pengakuan dari publik, berdampingan dengan penilaian mengenai bantuan sosial. Meski demikian, persentase tersebut menggambarkan alasan yang disebut responden, bukan ukuran menyeluruh atas dampak program. Persepsi terhadap pelaksanaan dan manfaatnya dapat berbeda menurut pengalaman masing-masing kelompok masyarakat.
Di sisi lain, kritik terutama berpusat pada persoalan ekonomi. Alasan ketidakpuasan yang paling dominan adalah kondisi ekonomi yang belum stabil, disebut oleh 18,9 persen responden. Berikutnya, 15,4 persen menilai harga kebutuhan pokok masih mahal, sementara 14,3 persen menyebut bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Tiga alasan ini memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup dan pemerataan bantuan menjadi catatan utama bagi warga yang belum puas. Perbedaan penilaian atas ketepatan sasaran juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diapresiasi sebagian orang tetap dapat dipandang belum menjangkau kelompok lain secara memadai.
Catatan survei turut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah relatif stagnan selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Dengan demikian, munculnya alasan positif terkait bantuan dan MBG belum mengubah gambaran kepuasan secara berarti dalam rentang tersebut. Pada saat yang sama, keluhan ekonomi tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca respons publik. Data ini membedakan alasan di balik kepuasan dan ketidakpuasan, sekaligus menegaskan bahwa persepsi terhadap program pemerintah berjalan berdampingan dengan penilaian terhadap daya beli serta kestabilan ekonomi rumah tangga.
Penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antarbidang. Pendidikan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 66,3 persen. Angka ini menempatkan pendidikan di posisi teratas dibandingkan bidang lain yang dinilai. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari enam dari sepuluh responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di sektor pendidikan, meskipun capaian ini tidak serta-merta menggambarkan penilaian yang seragam dari seluruh masyarakat.
Di bawah pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan serta sosial budaya sama-sama memperoleh kepuasan sebesar 63,7 persen. Kesehatan menyusul dengan angka 62,1 persen. Sementara itu, kepuasan terhadap politik dan stabilitas nasional tercatat 53,6 persen. Dengan demikian, penilaian pada sejumlah bidang tersebut masih berada di atas separuh responden, tetapi angkanya lebih rendah dibandingkan sektor pendidikan. Perbedaan ini memberi gambaran bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemerintah bergantung pada isu dan layanan yang mereka alami atau anggap penting.
Penilaian lebih rendah terlihat pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi, dengan kepuasan 43,1 persen. Ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan paling rendah, hanya 36,8 persen. Jarak angka ekonomi dan sektor dengan kepuasan tertinggi cukup lebar, yakni 29,5 poin persentase. Rendahnya penilaian terhadap ekonomi menjadi catatan penting di tengah temuan bahwa kepercayaan kepada pemerintahan secara umum lebih tinggi daripada kepuasan. Data ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak selalu sejalan dengan evaluasi atas hasil kebijakan pada bidang tertentu.
Masalah ekonomi juga tampak dalam jawaban responden mengenai persoalan paling mendesak untuk diselesaikan. Sebanyak 45,9 persen menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama. Proporsi ini jauh lebih besar daripada responden yang menyoroti sulitnya mencari pekerjaan, sebesar 9,3 persen, ataupun pemberantasan korupsi, sebesar 8,9 persen. Tingginya perhatian terhadap harga barang sehari-hari sejalan dengan rendahnya kepuasan pada bidang ekonomi. Bagi banyak rumah tangga, perubahan harga kebutuhan pokok dirasakan langsung dalam pengeluaran rutin, sehingga menjadi ukuran konkret atas kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, perbandingan tersebut menempatkan pendidikan sebagai kekuatan dalam penilaian sektoral, sedangkan ekonomi, terutama persoalan harga, masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Survei nasional yang menjadi dasar pembacaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dilaksanakan secara tatap muka pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Pengumpulan data melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi. Cakupan tersebut dimaksudkan untuk menangkap pandangan masyarakat dari berbagai wilayah, sementara pelaksanaan langsung memungkinkan peneliti memperoleh jawaban responden melalui wawancara di lapangan.
Dalam pemilihan sampel, survei menggunakan metode stratified multistage random sampling. Metode ini membagi populasi ke dalam lapisan atau strata, kemudian memilih sampel secara bertahap dengan prosedur acak. Dengan rancangan tersebut, survei berupaya menghadirkan gambaran nasional berdasarkan komposisi wilayah dan kelompok responden yang ditetapkan. Temuan survei perlu dibaca dalam konteks metode, jumlah responden, dan rentang waktu pengumpulan data tersebut, terutama ketika digunakan untuk menilai kepercayaan, kepuasan, serta catatan publik terhadap kondisi ekonomi.
Hanta menyebut dua tahun pertama pemerintahan sebagai tahap konsolidasi kekuasaan yang telah selesai.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
