Jakarta | Pada 2027, Kementerian Pertanian berencana melibatkan kelompok tani bernama Brigade Pangan untuk mengolah lahan persawahan dan perkebunan. Rencana itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa dalam Agrifood Forum 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin (19/10). Brigade Pangan beranggotakan anak muda, sehingga kelompok tersebut menjadi bagian dari rencana pelibatan generasi muda dalam kegiatan pengolahan lahan yang dipaparkan kementerian.
Pokok rencana yang disampaikan adalah keterlibatan kelompok tani tersebut pada dua jenis lahan, yakni sawah dan perkebunan. Penyebutan keduanya menunjukkan cakupan pengolahan lahan sebagaimana disampaikan dalam forum, tanpa menjelaskan rincian teknis mengenai pelaksanaan kegiatan. Tahun 2027 menjadi waktu yang disebut untuk rencana pelibatan itu. Karena masih berupa rencana, informasi tersebut perlu dibedakan dari keterangan tentang program yang telah berjalan atau hasil yang sudah dicapai.
Saleh Mustafa menyampaikan rencana itu dalam forum yang membahas sektor pangan dan pertanian. Dalam konteks tersebut, Brigade Pangan disebut sebagai kelompok yang akan dilibatkan, bukan sekadar istilah untuk kegiatan pengolahan lahan. Keanggotaan anak muda merupakan ciri yang disampaikan mengenai kelompok itu. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci jumlah anggota, daerah sasaran, mekanisme pembentukan, maupun bentuk dukungan yang akan diberikan. Hal-hal tersebut karena itu tidak dapat dipastikan hanya dari paparan yang disampaikan.
Informasi utama dari paparan ini adalah adanya rencana Kementerian Pertanian untuk mengikutsertakan Brigade Pangan dalam pengolahan lahan persawahan dan perkebunan mulai 2027. Keterangan tersebut memberi gambaran awal tentang kelompok yang akan terlibat dan jenis lahan yang menjadi sasaran. Bagi pembaca, penting untuk mencatat bahwa rincian pelaksanaan belum termasuk dalam informasi yang disampaikan pada Agrifood Forum 2026. Dengan batas informasi itu, rencana tersebut dapat dipahami sebagai arah pelibatan kelompok tani muda yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Pertanian, bukan sebagai penjelasan lengkap mengenai cara kerja atau dampak program.
Dalam skema Brigade Pangan yang dipaparkan Wakil Menteri Pertanian Saleh, petani muda direncanakan bekerja secara berkelompok untuk mengelola kegiatan pertanian, terutama pada lahan yang dipersiapkan bagi pencetakan sawah baru. Pola kelompok ini diharapkan membuat pekerjaan lebih terorganisasi, mulai dari pengolahan tanah dan penanaman hingga pemeliharaan serta panen. Hasil usaha kemudian akan dibagikan sesuai pola bagi hasil yang disepakati. Besaran bagian dan aturan pembagiannya perlu ditetapkan secara jelas oleh pihak-pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan kontribusi kerja, penggunaan sarana, dan biaya produksi. Saleh memaparkan skema tersebut sebagai rencana peluang penghasilan, bukan sebagai bukti bahwa pembagian hasil telah berjalan atau seluruh kelompok sudah beroperasi.
Dukungan sarana menjadi bagian penting dari rencana itu. Kementerian Pertanian disebut akan mendukung Brigade Pangan dengan fasilitas alat dan mesin pertanian (alsintan), sehingga kelompok dapat mengerjakan lahan secara lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Peralatan seperti traktor dan mesin pertanian lain dapat membantu mempercepat pengolahan lahan maupun kegiatan budidaya, menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Namun, penyebutan dukungan alsintan tidak dengan sendirinya berarti seluruh bantuan telah disalurkan atau tersedia di setiap lokasi. Kesiapan alat, kebutuhan kelompok, pengaturan pemakaian, dan perawatan tetap perlu diperhatikan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan merata.
Dalam pelaksanaan yang direncanakan, petani muda juga akan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri untuk mengawal program pencetakan sawah baru. Kolaborasi itu dimaksudkan untuk mendukung kelancaran kegiatan dan koordinasi di lapangan, sementara kelompok tani menjalankan pekerjaan pertanian sesuai pembagian tugas. Saleh menyampaikan arah kerja sama tersebut sebagai bagian dari rancangan program. Karena itu, penting membedakan pengumuman rencana dengan capaian pelaksanaan: keterlibatan para pihak, kesiapan lahan, ketersediaan alsintan, serta penerapan bagi hasil masih bergantung pada tindak lanjut dan kondisi masing-masing daerah. Kejelasan peran dan kesepakatan sejak awal dapat membantu membangun kepercayaan, menjaga akuntabilitas, dan memberi petani muda gambaran yang realistis mengenai peluang pendapatan dari Brigade Pangan.Saleh memaparkan bahwa Brigade Pangan dapat membuka peluang penghasilan bagi petani muda melalui pengelolaan lahan secara berkelompok. Dalam hitungan bisnis yang ia sampaikan, potensi keuntungan dapat mencapai Rp21 juta per hektare. Angka tersebut menggambarkan kemungkinan hasil usaha dalam kondisi tertentu, bukan pendapatan tetap yang otomatis diterima setiap petani. Besarnya hasil dapat dipengaruhi oleh produktivitas lahan, biaya sarana produksi, harga jual, serta pengelolaan kegiatan dari awal hingga panen. Karena itu, perhitungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran peluang yang bisa ditelaah, bukan sebagai kepastian hasil.
Skala pengelolaan menjadi salah satu unsur penting dalam ilustrasi Saleh. Jika sebuah kelompok mengolah sekitar 10 hektare, potensi keuntungan berdasarkan hitungan per hektare itu dapat mendekati Rp200 juta dalam sekali panen. Perkiraan tersebut menunjukkan bagaimana kerja bersama dapat menggabungkan kapasitas lahan dan tenaga, sekaligus memberi ruang untuk mengatur kegiatan usaha dengan lebih terkoordinasi. Namun, hasil aktual mungkin berbeda dari angka ilustratif itu. Kelompok perlu memperhitungkan kebutuhan modal, biaya operasional, kondisi tanaman, akses pasar, dan pembagian hasil di anggota sebelum menyusun rencana usaha.
Paparan tersebut sejalan dengan pandangan Saleh bahwa profesi petani memiliki peluang untuk mendatangkan kekayaan, khususnya ketika usaha tani dikelola secara produktif dan berorientasi pada hasil. Pesan ini menempatkan pertanian bukan semata pekerjaan tradisional, melainkan kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan dengan perencanaan dan kerja sama. Bagi petani muda, potensi pendapatan menjadi salah satu alasan untuk melihat sektor ini sebagai pilihan usaha. Meski demikian, peluang itu tetap disertai risiko dan membutuhkan pengelolaan yang cermat. Angka Rp21 juta per hektare dan hampir Rp200 juta untuk 10 hektare merupakan hitungan yang dipaparkan Saleh, sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai jaminan keuntungan bagi setiap kelompok atau musim panen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Wakil Menteri Pertanian Saleh menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terus meningkat. Pada 2024, sektor ini menyerap sekitar 38,3 juta orang. Angka tersebut kemudian bertambah menjadi 38,9 juta orang pada 2025, sebelum mencapai 40,11 juta orang pada 2026. Perkembangan ini menggambarkan besarnya peran pertanian sebagai sumber mata pencaharian sekaligus ruang kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.
Rincian pertumbuhan yang disampaikan Saleh menunjukkan adanya penambahan sebanyak 691.540 pekerja pada 2025, atau sekitar 1,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, jumlah tenaga kerja kembali meningkat lebih besar, yakni bertambah 1.119.882 orang atau sekitar 2,9 persen. Dengan demikian, peningkatan jumlah pekerja tidak hanya berlanjut dari tahun ke tahun, tetapi juga menunjukkan laju pertambahan yang lebih kuat pada periode berikutnya. Data tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai perhatian dan keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pertanian.
Saleh menyoroti perbedaan angka penambahan tenaga kerja 2025 dan 2026. Dari sekitar 691 ribu orang, jumlah tambahan itu naik menjadi lebih dari 1,1 juta orang. Ia menyebut kenaikan jumlah penambahan pekerja tersebut setara dengan pertumbuhan sekitar 50 persen. Penekanan ini merujuk pada besarnya kenaikan tambahan tenaga kerja, bukan sekadar perubahan jumlah keseluruhan pekerja dari satu tahun ke tahun berikutnya. Bagi Saleh, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peluang di sektor pertanian tetap terbuka dan dapat menarik lebih banyak orang, termasuk generasi muda.
Angka tenaga kerja itu juga memberi konteks bagi upaya memperkuat keterlibatan petani muda melalui program seperti Brigade Pangan.
Baca juga: DCT CYBEREX SGS 2026 Paparkan Analisis Serangan, Perkuat Pertahanan Siber | Perkuat Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Dampingi Petani Panen Semangka
