Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mengkaji kemungkinan aturan yang mendorong perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) memberikan label autentisitas pada video dan produk media digital yang dihasilkan menggunakan teknologi tersebut. Kajian ini membahas peraturan menteri sebagai salah satu bentuk aturan yang dapat digunakan. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap pengkajian dan belum menjadi ketentuan yang ditetapkan. Karena itu, gagasan pelabelan perlu dipahami sebagai upaya yang sedang dipertimbangkan, bukan kewajiban yang sudah berlaku bagi seluruh pengembang AI.
Label autentisitas yang dibahas dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengenali asal-usul konten digital. Dengan adanya penanda, pengguna diharapkan lebih mudah membedakan video atau materi media yang dibuat dengan bantuan AI dari konten asli. Tujuan ini menjadi penting ketika teknologi generatif dapat menghasilkan materi yang tampak meyakinkan dan menyerupai rekaman maupun karya manusia. Informasi mengenai proses pembuatannya dapat memberi konteks tambahan kepada orang yang melihat atau membagikan konten tersebut.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Komdigi tengah mengkaji aturan terkait pelabelan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah sedang menelaah pendekatan yang dapat mendorong pengembang mencantumkan informasi autentisitas pada produk digital hasil AI. Pernyataan tersebut tidak berarti bahwa format label, cara penerapan, cakupan produk, atau sanksi tertentu telah diputuskan. Rincian-rincian itu tidak dapat dianggap sebagai bagian dari aturan yang sudah berlaku, sebab pembahasan kebijakan masih berlangsung.
Jika kelak dirumuskan, aturan ini diarahkan untuk memperjelas identifikasi konten yang dibuat oleh teknologi AI, sehingga masyarakat memiliki dasar yang lebih baik ketika menilai informasi yang diterima. Pelabelan bukan dengan sendirinya memastikan bahwa suatu konten benar atau salah; fungsinya, sesuai tujuan yang disampaikan, adalah memberi petunjuk tentang apakah materi tersebut dihasilkan AI atau merupakan konten asli. Untuk saat ini, perhatian utama adalah proses kajian Komdigi dan tujuan membantu publik membedakan kedua jenis konten itu. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada hasil pembahasan dan kebijakan yang kemudian ditetapkan secara resmi.
Kemajuan kecerdasan buatan membuat video, gambar, dan suara sintetis semakin menyerupai konten yang dibuat atau direkam secara nyata. Dengan perangkat yang kian mudah diakses, materi buatan dapat menampilkan wajah, meniru suara, atau menyusun adegan yang tampak meyakinkan bagi penonton. Perubahan ini membuka peluang kreatif dan produktif, tetapi sekaligus menyulitkan masyarakat untuk membedakan konten autentik dari hasil manipulasi hanya berdasarkan tampilan atau bunyinya. Dalam arus informasi yang bergerak cepat, orang dapat menerima dan meneruskan suatu materi sebelum sempat memeriksa siapa pembuatnya atau bagaimana materi itu dihasilkan.
Nezar menyoroti risiko penipuan dan manipulasi informasi yang muncul ketika konten buatan semakin sulit dikenali. Suara tiruan, misalnya, berpotensi digunakan untuk menyamar sebagai orang lain, sedangkan gambar atau video yang telah direkayasa dapat membentuk kesan seolah-olah suatu peristiwa benar terjadi. Materi seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menyesatkan publik, merusak reputasi, atau mendorong seseorang mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan terhadap sumber informasi dan bukti visual secara lebih luas. Karena itu, kemampuan memeriksa konteks dan asal suatu konten menjadi semakin penting.
Di tengah tantangan tersebut, sejumlah perusahaan teknologi diketahui mengembangkan mekanisme autentikasi dan penelusuran asal-usul konten digital melalui meta digital. Upaya ini diarahkan untuk membantu memberi informasi mengenai latar belakang suatu materi, sehingga pengguna memiliki petunjuk tambahan saat menilai keasliannya. Pendekatan tersebut tidak berarti bahwa semua konten dapat dipastikan benar secara otomatis, atau bahwa pemeriksaan manusia tidak lagi diperlukan. Namun, keterlacakan dapat menjadi salah satu unsur pendukung dalam ekosistem informasi yang lebih tepercaya. Pembahasan tentang label keaslian bagi produk digital berbasis AI berkaitan dengan kebutuhan untuk menghadirkan penanda yang membantu publik memahami sifat konten, sekaligus mengurangi ruang bagi penipuan dan penyebaran informasi yang dimanipulasi.
Selain mengkaji label keaslian bagi produk digital berbasis kecerdasan artifisial (AI), pemerintah juga tengah menyusun peta jalan nasional AI. Penyusunan ini menjadi bagian dari upaya merumuskan arah pengembangan dan tata kelola teknologi tersebut di Indonesia untuk periode 2026 hingga 2029. Dengan adanya kerangka waktu itu, proses pembahasan diarahkan pada kebutuhan dan konteks nasional, tanpa terlepas dari perkembangan AI yang berlangsung di berbagai sektor.
Proses penyusunan peta jalan melibatkan lebih dari 400 pihak dari beragam latar belakang. Unsur yang berpartisipasi mencakup lembaga, komunitas, kementerian, serta pelaku industri. Keterlibatan yang luas ini membuka ruang bagi berbagai sudut pandang dalam membahas perkembangan AI, termasuk pengalaman institusi dan kebutuhan sektor yang berbeda. Para pihak tersebut bersama-sama merumuskan arah pengembangan sekaligus tata kelola AI di Indonesia untuk rentang 2026–2029.
Partisipasi banyak pemangku kepentingan juga mencerminkan bahwa pembahasan mengenai AI tidak hanya berada dalam lingkup pemerintah. Lembaga dan kementerian dapat membawa pertimbangan sesuai tugas serta bidangnya, sementara komunitas dan industri turut memberikan perspektif dari praktik dan kebutuhan yang mereka hadapi. Berbagai masukan itu menjadi bagian dari proses perumusan, bukan keterangan mengenai hasil akhir yang telah ditetapkan.
Peta jalan nasional ini perlu dipahami sebagai agenda yang masih disusun. Karena itu, informasi yang tersedia saat ini berfokus pada keterlibatan para pihak, arah pengembangan, tata kelola, dan periode perencanaan. Belum ada rincian lebih lanjut dalam keterangan tersebut mengenai target, kebijakan khusus, atau hasil yang akan tercantum dalam dokumen. Pembahasan ini berjalan berdampingan dengan kajian label keaslian untuk produk digital berbasis AI, tetapi keduanya merupakan hal yang berbeda: label berkaitan dengan penandaan produk, sedangkan peta jalan membahas arah dan tata kelola AI secara nasional. Kejelasan mengenai proses dan lingkup penyusunan membantu publik memahami tahap yang sedang berlangsung, tanpa mendahului rumusan yang masih dibahas oleh para pemangku kepentingan.
Imbauan Nezar agar masyarakat dan organisasi meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab menegaskan bahwa literasi digital tidak cukup berhenti pada keterampilan mengoperasikan perangkat. Pengguna juga perlu memahami cara kerja kecerdasan buatan, mengenali keterbatasannya, serta mempertimbangkan dampak dari setiap pemanfaatan. Kemampuan tersebut membantu masyarakat menilai keluaran teknologi secara kritis, terutama ketika informasi yang dihasilkan tampak meyakinkan tetapi belum tentu akurat. Organisasi pun perlu menetapkan panduan yang jelas mengenai penggunaan AI, termasuk perlindungan data, pemeriksaan fakta, dan keterbukaan kepada pihak yang terdampak. Dengan pemahaman yang memadai, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan tanpa mengabaikan kepentingan publik. Tanggung jawab ini penting karena penggunaan yang tidak cermat dapat mempercepat penyebaran kekeliruan, memperkuat bias, atau menimbulkan kerugian bagi individu maupun lembaga.
Dalam pandangan tersebut, AI sebaiknya ditempatkan sebagai alat atau mitra kerja, bukan sebagai pengganti nalar manusia. Sistem dapat membantu merangkum bahan, menyusun pilihan, dan mempercepat proses, tetapi hasilnya tetap membutuhkan peninjauan. Manusia harus memeriksa sumber, menguji konteks, dan mempertimbangkan apakah jawaban sesuai dengan fakta serta nilai yang berlaku. Keputusan akhir juga perlu berada pada pihak yang memiliki wewenang dan memahami konsekuensinya. Ketika suatu keputusan menimbulkan dampak, penggunaan teknologi tidak menghapus kewajiban untuk menjelaskan dasar pertimbangan dan memperbaiki kesalahan. Karena itu, organisasi sebaiknya memastikan ada orang yang bertanggung jawab pada setiap tahap, dari pemilihan sistem hingga evaluasi hasil.
Baca juga: Cyber Competition 2026 Jadi Wadah Cetak Talenta Muda di Ranah Digital
