Jakarta | Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% setiap tahun merupakan target yang sangat besar. Pertumbuhan pada level tersebut tergolong langka dalam sejarah ekonomi global dan hanya berhasil diwujudkan oleh sedikit negara. Karena itu, sasaran Indonesia membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar mengandalkan momentum ekonomi atau kebijakan jangka pendek.
Pandangan tersebut disampaikan Robinson ketika menjadi pembicara kunci dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober. Robinson, yang juga dikenal sebagai penulis buku Why Nations Fail, tidak menyebut target pertumbuhan 8% sebagai sesuatu yang mustahil. Namun, ia mengingatkan bahwa pencapaiannya tidak akan berlangsung secara otomatis. Diperlukan arah kebijakan yang konsisten, kapasitas negara yang kuat, serta lingkungan ekonomi yang mampu mendorong produktivitas dan investasi.
Menurut Robinson, kunci utama untuk mendukung ambisi tersebut terletak pada pembangunan institusi yang inklusif. Institusi semacam itu harus memberikan insentif yang jelas bagi masyarakat untuk bekerja, berinovasi, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Pada saat yang sama, institusi tersebut perlu membuka peluang nyata agar manfaat pertumbuhan dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang lebih luas, bukan hanya oleh pihak yang telah memiliki modal dan koneksi.
Kerangka institusional yang inklusif juga penting untuk menciptakan kepercayaan terhadap aturan, memperkuat persaingan yang sehat, dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi berjalan secara adil. Dengan fondasi tersebut, pertumbuhan tinggi dapat ditopang oleh partisipasi masyarakat, bukan hanya oleh keputusan pemerintah atau kinerja sejumlah sektor tertentu. Bagi Indonesia, tantangannya adalah menerjemahkan ambisi tersebut ke dalam reformasi yang konsisten dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Menurut James Robinson, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi yang masuk ke suatu negara. Tabungan domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemajuan teknologi memang menjadi fondasi penting untuk memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas. Investasi dapat membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja, sementara pendidikan membantu tenaga kerja menguasai keterampilan yang relevan dengan perubahan ekonomi. Teknologi, di sisi lain, memungkinkan proses produksi berlangsung lebih efisien dan membuka peluang bagi lahirnya industri baru.
Namun, seluruh faktor tersebut tidak akan menghasilkan lompatan ekonomi yang berkelanjutan apabila tidak didukung kualitas institusi yang baik. Institusi menentukan bagaimana aturan dibuat, bagaimana hak ekonomi dilindungi, dan siapa yang dapat menikmati kesempatan untuk berkembang. Dalam pandangan Robinson, institusi ekonomi yang inklusif membuka akses pasar secara luas, memberikan kepastian hukum, serta memastikan persaingan berlangsung secara adil. Pelaku usaha kecil maupun perusahaan besar dapat memperoleh pembiayaan, memasuki pasar, menggunakan teknologi, dan mengembangkan usahanya tanpa menghadapi hambatan yang sengaja diciptakan untuk melindungi kelompok tertentu.
Institusi yang inklusif juga mendorong mobilitas sosial. Seseorang tidak semestinya terhambat oleh latar belakang keluarga, wilayah tempat tinggal, atau status ekonomi ketika ingin menjadi pengusaha, mendapatkan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan akses yang lebih merata, potensi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas nasional serta menciptakan inovasi dari berbagai lapisan.
Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kesempatan ekonomi pada kelompok terbatas. Akses terhadap sumber daya, perizinan, kontrak, dan pasar dikendalikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, sehingga masyarakat luas hanya memperoleh ruang yang sempit untuk berkembang. Kondisi ini dapat mengurangi persaingan, melemahkan inovasi, dan membuat investasi serta teknologi hanya menguntungkan segelintir pihak. Karena itu, perhatian utama Robinson bukan sekadar menambah modal atau mengadopsi teknologi, melainkan membangun aturan dan mekanisme yang memungkinkan lebih banyak masyarakat memperoleh kesempatan ekonomi secara adil.
James Robinson menggunakan Korea Selatan sebagai contoh historis untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan teknis, tetapi juga oleh perubahan institusional. Pada era 1950-an, Korea Selatan menghadapi perbankan yang tidak sehat, monopoli kartel bahan pokok, serta praktik kapitalisme politik yang membuat akses terhadap peluang ekonomi bergantung pada kedekatan dengan penguasa. Kondisi tersebut membatasi persaingan dan memperlambat munculnya kegiatan produktif.
Lompatan ekonomi Korea Selatan dikaitkan dengan perombakan mekanisme melalui kesepakatan kontrak sosial baru pemerintah dan dunia usaha. Perlindungan terhadap monopoli dihentikan, sementara perusahaan swasta didorong untuk berkompetisi di pasar global. Negara tetap berperan aktif, tetapi fasilitas dan dukungannya tidak diberikan tanpa syarat. Perusahaan harus membuktikan kinerja melalui pencapaian target, terutama dalam ekspor.
Setiap bulan, pemerintah mengadakan rapat promosi ekspor bersama pimpinan perusahaan swasta atau chaebol. Forum tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengidentifikasi hambatan yang perlu diselesaikan. Robinson menggambarkan disiplin pelaksanaannya melalui kebiasaan pejabat Korea Selatan melaporkan data ekspor harian dari seluruh kantor bea cukai kepada presiden setiap pagi pukul 05.00. Apabila ekspor suatu perusahaan menurun, CEO perusahaan itu diminta memberikan penjelasan pada hari yang sama.
Model ini membantu meruntuhkan hambatan birokrasi dan mengubah hubungan pemerintah dengan pelaku usaha menjadi lebih berbasis hasil. Terbukanya persaingan turut memperluas mobilitas sosial, mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan elektronik, serta menciptakan ruang bagi perusahaan baru untuk berkembang. Robinson juga menyinggung pendiri Hyundai, yang memulai usaha dari nol sebagai anak petani, sebagai gambaran peluang yang dapat muncul ketika struktur ekonomi tidak sepenuhnya dikunci oleh privilese lama.
Pengalaman tersebut relevan bagi pembahasan pertumbuhan Indonesia karena menunjukkan pentingnya institusi yang menghargai kinerja, persaingan, dan akuntabilitas. Namun, kisah Korea Selatan bukan cetak biru yang harus disalin seluruhnya. Perbedaan sejarah, kapasitas negara, struktur masyarakat, dan kondisi pasar menuntut Indonesia merancang perubahan institusional yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri.
James Robinson menekankan bahwa tidak ada satu model pembangunan yang dapat diterapkan secara seragam kepada semua negara. Setiap bangsa memiliki peluang, tantangan, sejarah, serta tradisi yang membentuk strategi ekonominya sendiri. Karena itu, Indonesia tidak perlu meniru Korea Selatan secara mentah, meskipun pengalaman negara tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran. Kebijakan yang berhasil di satu tempat belum tentu menghasilkan dampak serupa apabila diterapkan tanpa menyesuaikan kondisi sosial, politik, dan kelembagaan di Indonesia.
Menurut Robinson, Indonesia memiliki modal sosial yang penting melalui Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun masyarakat dan institusi ekonomi yang inklusif, yakni sistem yang membuka kesempatan bagi kelompok berbeda untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya bergantung pada angka investasi atau peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan negara menciptakan kepercayaan, memperluas akses, dan memastikan bahwa kemajuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Robinson juga mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila memiliki motivasi yang jelas. Pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia secara nyata, bukan sekadar mengejar statistik ekonomi. Untuk mencapainya, kebijakan perlu bersifat pragmatis dan terbuka terhadap penyesuaian berdasarkan bukti. Pemerintah pun harus bersedia menerima kritik, sebab evaluasi yang jujur diperlukan untuk memperbaiki keputusan dan mencegah kesalahan berulang.
Di sisi lain, pemimpin perlu berani mengambil keputusan jangka panjang tanpa berharap selalu disukai. Target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan memang sulit, tetapi Robinson menyebut hal itu pernah terjadi dalam sejarah. Peluang tersebut hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat, strategi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, serta pembangunan institusi yang tepat. Dengan fondasi nilai, kepemimpinan, dan kelembagaan yang kokoh, ambisi pertumbuhan tinggi dapat diarahkan menjadi kemajuan yang lebih inklusif dan tahan lama.
Baca juga: Warga juga mengejar Pimpinan Proyek bernama Heri sebelum diamankan polisi
