Bekasi | Pemerintah menyiapkan proyek percontohan perumahan berbasis energi bersih yang memadukan jaringan gas bumi (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Konsep ini dirancang untuk menghadirkan hunian dengan pasokan energi yang lebih efisien, andal, serta memiliki emisi lebih rendah. Penerapannya menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan agenda transisi energi nasional.
Proyek percontohan tersebut disiapkan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Maluku Utara. Ketiga lokasi itu dipilih sebagai kawasan yang memiliki potensi pengembangan perumahan sekaligus peluang untuk menerapkan infrastruktur energi bersih sejak tahap perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, jaringan utilitas tidak hanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar penghuni, tetapi juga diarahkan agar mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.
Dalam rancangan ini, jargas akan menyediakan bahan bakar gas untuk kebutuhan rumah tangga, seperti memasak. Pemanfaatan jaringan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni, sekaligus mengurangi ketergantungan pada penggunaan tabung gas secara individual. Sementara itu, PLTS akan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dari sumber energi terbarukan. Kombinasi keduanya dapat membantu menekan biaya energi dan mengurangi jejak karbon kawasan perumahan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sinergi lintas kementerian diperlukan untuk menyelaraskan penyediaan infrastruktur energi dengan pembangunan rumah, tata ruang, serta kebutuhan masyarakat. Kementerian ESDM berperan dalam aspek pengembangan dan pemanfaatan energi, sedangkan Kementerian PKP mendukung integrasinya ke dalam perencanaan kawasan hunian.
Pelaksanaan percontohan ditujukan bagi kawasan perumahan yang sedang dikembangkan pemerintah. Hasil penerapannya dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan standar teknis, skema pembiayaan, dan model pengelolaan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Jika berjalan sesuai rencana, konsep hunian dengan jargas dan PLTS berpotensi menjadi acuan pembangunan perumahan pemerintah yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan tangguh dalam jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemerintah sedang membahas konsep hunian dengan dukungan dua sumber energi, yaitu jaringan gas dan listrik berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Konsep tersebut diarahkan untuk menjadi bagian dari pembangunan perumahan yang lebih efisien, terjangkau, dan sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
Pernyataan Bahlil disampaikan setelah pertemuan di Kementerian ESDM, Jakarta, dan dikutip pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Dalam pembahasan itu, integrasi jaringan gas dan listrik dari PLTS menjadi salah satu perhatian utama. Jaringan gas dapat mendukung kebutuhan energi rumah tangga, sementara pembangkit surya menyediakan pasokan listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Penggabungan kedua sistem tersebut diharapkan dapat membentuk tata kelola energi yang lebih beragam pada kawasan hunian.
Menurut penjelasan tersebut, integrasi energi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas rumah, tetapi juga dengan perencanaan infrastruktur sejak tahap awal pembangunan. Ketersediaan jaringan gas dan PLTS perlu disesuaikan dengan desain kawasan, kebutuhan penghuni, serta kapasitas layanan yang dapat dikembangkan secara bertahap. Dengan perencanaan terpadu, pembangunan perumahan diharapkan tidak bergantung sepenuhnya pada satu sumber energi.
Fokus pembahasan itu berkaitan dengan pembangunan perumahan di sejumlah kawasan yang dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah berupaya memastikan bahwa pengembangan hunian di kawasan tersebut turut mempertimbangkan aspek ketahanan energi dan penggunaan sumber energi yang lebih bersih. Konsep ini masih berada dalam tahap pembahasan antarlembaga, sehingga pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, model pengelolaan, dan kebijakan teknis yang disepakati.
Pengembangan perumahan energi bersih di kawasan industri disiapkan untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal para pekerja yang terus meningkat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pembangunan hunian tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan pusat-pusat industri. Ketika investasi masuk dalam skala besar, kebutuhan terhadap rumah yang layak, terjangkau, dan berada dekat dengan lokasi kerja juga ikut bertambah. Penyediaan hunian di sekitar kawasan industri diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh pekerja, menekan biaya transportasi, serta mendukung terbentuknya lingkungan kerja dan tempat tinggal yang lebih terintegrasi.
Maluku Utara menjadi salah satu wilayah yang menghadapi peningkatan kebutuhan perumahan tersebut. Besarnya investasi industri, terutama yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya dan pembangunan fasilitas pendukung, mendorong kedatangan tenaga kerja dalam jumlah lebih besar. Kondisi ini perlu diimbangi dengan perencanaan permukiman yang memadai agar pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan tempat tinggal. Konsep perumahan energi bersih dapat menjadi bagian dari solusi melalui pemanfaatan teknologi hemat energi, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dan penyediaan prasarana dasar yang sesuai dengan perkembangan kawasan.
Konsep serupa juga disiapkan untuk pusat industri di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Kedua daerah tersebut memiliki aktivitas manufaktur dan investasi yang berkembang, sehingga kebutuhan hunian bagi pekerja diperkirakan terus bertambah. Di Kabupaten Bekasi, salah satu lokasi yang direncanakan berada di atas lahan hibah seluas 30 hektare di Meikarta. Pemanfaatan lahan tersebut akan dikaji untuk mendukung pembangunan kawasan hunian yang terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan penyediaan perumahan yang layak, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat pekerja.
Pembangunan perumahan energi bersih tersebut dirancang melalui kerja sama pemerintah, Badan Pengelola Investasi Danantara, dan investor. Keterlibatan Danantara diharapkan dapat memperkuat struktur pembiayaan sekaligus membuka peluang mobilisasi modal jangka panjang untuk mendukung proyek perumahan yang terintegrasi dengan prinsip efisiensi energi. Investor juga akan berperan dalam penyediaan pendanaan, pengembangan kawasan, serta kemungkinan penerapan teknologi yang mendukung penggunaan energi bersih. Skema tersebut masih disusun agar pembagian peran, tanggung jawab, dan risiko setiap pihak dapat ditetapkan secara jelas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar menilai proyek ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat. Pendekatan pembangunan di kawasan industri dipandang penting karena dapat mendekatkan hunian dengan pusat kegiatan ekonomi dan tempat kerja. Dengan demikian, perumahan yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga dirancang untuk mendukung terbentuknya lingkungan hunian yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan. Lokasi percontohan yang disiapkan mencakup pusat industri di Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi.
Ketiga wilayah tersebut menjadi bagian dari tahap awal untuk menguji kesesuaian konsep, kebutuhan infrastruktur, serta model investasi yang akan digunakan. Pelaksanaan proyek saat ini masih berada dalam tahap pematangan teknis. Pemerintah bersama pihak terkait perlu menyiapkan sejumlah aspek pendukung, termasuk regulasi, kepastian dan ketersediaan lahan, serta skema pembiayaan yang layak dan berkelanjutan. Pembahasan juga diperlukan untuk memastikan rancangan perumahan dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing kawasan industri. Seluruh unsur tersebut akan menjadi dasar sebelum pelaksanaan proyek memasuki tahap berikutnya, tanpa menetapkan jadwal pembangunan pada tahap ini.
