JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta hingga mencakup sektor transportasi laut dan udara. Rencana tersebut tercantum dalam rancangan peraturan daerah mengenai perubahan bentuk badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta. Perubahan ini menjadi dasar hukum bagi Transjakarta untuk mengembangkan layanan di luar angkutan umum berbasis jalan yang selama ini menjadi kegiatan utamanya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana itu dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10). Ia menjelaskan, perluasan kegiatan usaha Transjakarta meliputi penyelenggaraan layanan angkutan perairan dan udara. Selain itu, badan usaha tersebut akan diberi ruang untuk menyediakan serta mengelola sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas warga di berbagai wilayah Jakarta.
Ruang lingkup yang diusulkan juga mencakup pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan. Dengan cakupan tersebut, Transjakarta tidak hanya berperan sebagai operator bus, tetapi dapat terlibat dalam pengelolaan ekosistem transportasi secara lebih terpadu. Pengembangan sistem pendukung diperlukan agar layanan antarmoda berjalan aman, teratur, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Salah satu arah pengembangan yang mendapat perhatian ialah layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu. Kehadiran angkutan perairan diharapkan memperkuat hubungan daratan Jakarta dan pulau-pulau berpenghuni, sekaligus memberikan pilihan perjalanan yang lebih layak bagi warga. Namun, pelaksanaannya tetap perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kesiapan infrastruktur, keselamatan pelayaran, serta keterjangkauan tarif. Perluasan usaha ini pada akhirnya tidak semata-mata berorientasi pada penambahan kegiatan bisnis, melainkan harus memastikan layanan transportasi publik mampu menjangkau kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkomitmen memperluas akses transportasi publik hingga Kepulauan Seribu. Menurutnya, rencana pengembangan layanan Transjakarta laut dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dan daratan Jakarta.
Ramly menilai, keterhubungan tersebut harus dipandang sebagai kebutuhan mendasar warga, bukan semata-mata inovasi layanan atau tambahan dalam daftar fasilitas transportasi ibu kota. Masyarakat Kepulauan Seribu membutuhkan sarana mobilitas yang teratur, aman, terjangkau, dan sesuai dengan pola perjalanan sehari-hari, termasuk untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan administrasi dan ekonomi.
Karena itu, ia mengingatkan agar penyusunan layanan Transjakarta laut tidak berhenti pada penyediaan armada atau peluncuran rute baru. Pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan kebutuhan mobilitas warga, menentukan jadwal yang relevan, menjaga keterjangkauan tarif, dan memastikan kesinambungan operasional. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur tingkat keterpakaiannya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penumpang.
Ramly berharap perluasan transportasi publik ke Kepulauan Seribu dirancang dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dengan pendekatan tersebut, layanan yang dibangun tidak hanya terlihat baik secara program, tetapi benar-benar menjawab persoalan akses warga. Kehadiran transportasi laut harus menjadi instrumen pemerataan pelayanan publik, sekaligus memperkuat posisi Kepulauan Seribu sebagai bagian integral dari pembangunan Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ramly, menilai kebutuhan utama masyarakat Kepulauan Seribu bukan semata-mata pembangunan pelabuhan atau penambahan armada, melainkan tersedianya layanan transportasi laut yang cepat, teratur, dan dapat diandalkan. Bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan, kapal merupakan penghubung penting untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari di daratan Jakarta.
Menurut Ramly, waktu tunggu yang terlalu panjang dapat menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Ketidakpastian jadwal membuat warga harus datang lebih awal ke dermaga, sementara keterlambatan atau perubahan keberangkatan dapat mengganggu seluruh rangkaian kegiatan mereka. Karena itu, rencana layanan Transjakarta laut perlu disusun dengan memperhatikan pola mobilitas warga dan kepastian waktu, bukan hanya berorientasi pada tersedianya moda baru.
Salah satu contoh yang disampaikan Ramly adalah penerapan jadwal keberangkatan rutin dengan interval yang jelas. Ia menyebut frekuensi perjalanan setiap 15 menit sekali sebagai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan untuk memudahkan masyarakat. Dengan jarak keberangkatan yang lebih rapat, warga tidak perlu menunggu terlalu lama ketika tiba di dermaga. Pola ini juga dapat membantu penumpang merencanakan perjalanan secara lebih akurat, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal kerja atau keperluan pelayanan publik.
Frekuensi tersebut tentu perlu disesuaikan dengan jumlah penumpang, kondisi cuaca, kapasitas armada, serta keamanan pelayaran. Namun, gagasan itu menunjukkan pentingnya standar layanan yang terukur dan konsisten. Warga membutuhkan informasi jadwal yang mudah diakses, keberangkatan yang tepat waktu, serta pengelolaan operasional yang mampu menjaga kesinambungan layanan. Dengan demikian, keberadaan transportasi laut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan layanan Transjakarta laut agar dapat berjalan berdasarkan landasan regulasi yang jelas, model bisnis efisien, serta orientasi kuat pada kebutuhan pelanggan. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan layanan tidak hanya layak secara administratif dan finansial, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Kepulauan Seribu. Pengembangan transportasi laut diharapkan memperkuat konektivitas antarpulau dan memudahkan masyarakat mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar di wilayah Jakarta.
Selain mendukung mobilitas penduduk, keberadaan layanan ini berpotensi memperlancar arus barang dan jasa menuju pulau-pulau permukiman. Akses yang lebih teratur juga dapat membantu meningkatkan pergerakan wisatawan dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Namun, sejumlah aspek teknis dan operasional masih dimatangkan oleh Pemprov DKI. Hal itu mencakup penentuan skema operasional, penerapan standar keselamatan pelayaran, pemeriksaan kelayakan dermaga, hingga penyesuaian tarif. Struktur tarif perlu dirancang agar layanan tetap terjangkau bagi warga, sekaligus memiliki dukungan pembiayaan yang memadai untuk menjaga keberlanjutan operasional.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly meminta agar perhatian terhadap pengembangan transportasi laut tidak mengesampingkan pemenuhan layanan transportasi publik gratis bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Pemprov DKI juga menjamin bahwa pengoperasian layanan laut tidak akan menurunkan mutu maupun frekuensi layanan utama Transjakarta di darat. Bus koridor, bus non-koridor, dan armada penunjang lainnya tetap diarahkan beroperasi secara optimal. Dengan demikian, pengembangan konektivitas laut diharapkan menjadi tambahan layanan, bukan pengganti atau pengurang kualitas transportasi publik yang selama ini digunakan warga di daratan.
