PADANG, SUMATERA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan jasa-jasanya. Penganugerahan tersebut menjadi perhatian karena diterima hanya beberapa hari setelah Djamari tidak lagi menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Pemberian tanda kehormatan itu berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 5 Oktober 2026. Prosesi tersebut menjadi bagian dari agenda kenegaraan yang memperingati perjalanan serta kontribusi TNI, sekaligus memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh yang dinilai telah memberikan jasa penting bagi negara.
Dasar hukum penganugerahan tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 87/TK Tahun 2026. Melalui keputusan tersebut, pemerintah menetapkan para penerima penghargaan berdasarkan pertimbangan atas pengabdian, kontribusi, dan rekam jasa mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bintang Mahaputera Adipurna merupakan salah satu tanda kehormatan tinggi yang diberikan kepada warga negara atas jasa luar biasa dalam bidang tertentu.
Djamari termasuk salah satu dari tujuh penerima Bintang Mahaputera yang berasal dari kalangan purnawirawan dan pejabat TNI. Penerimaan penghargaan itu menempatkannya bersama sejumlah tokoh dengan latar belakang pengabdian di bidang pertahanan dan keamanan. Momentum tersebut juga memperlihatkan kesinambungan penghargaan negara terhadap peran para perwira senior, baik ketika masih aktif maupun setelah menyelesaikan tugas kedinasan.
Dalam kesempatan yang sama, Djamari menerima penghargaan bersama Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kehadiran ketiganya mencerminkan penghormatan terhadap kontribusi dari berbagai posisi strategis dalam penyelenggaraan pertahanan, keamanan, serta koordinasi kebijakan nasional. Bagi Djamari, penganugerahan ini menjadi penanda atas perjalanan pengabdiannya, termasuk masa tugas sebagai Menko Polkam sebelum kembali menyandang status purnawirawan.
Penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Djamari Chaniago diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas dharma bakti dan jasa yang telah diberikan selama mengemban pengabdian dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penghargaan tersebut menegaskan pengakuan resmi terhadap kontribusinya dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Dengan demikian, alasan penganugerahan tidak dipisahkan dari peran serta pengabdian Djamari dalam membantu memperkuat dan mengembangkan institusi pertahanan negara.
Pokok keterangan dalam Keputusan Presiden mengenai penganugerahan itu menyebutkan bahwa dharma bakti dan jasa Djamari diakui secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memberikan tanda kehormatan atas pengabdian yang dinilai memiliki arti bagi kemajuan TNI. Pernyataan dalam keputusan itu menempatkan jasa Djamari sebagai bagian dari kontribusi yang memperoleh penghargaan resmi melalui penganugerahan Bintang Mahaputera.
Makna penghargaan tersebut terletak pada hubungan langsung tanda kehormatan negara dan pengabdian Djamari dalam lingkungan TNI. Bintang Mahaputera merepresentasikan apresiasi atas jasa luar biasa yang mendukung proses kemajuan, pengembangan, serta pembangunan TNI. Keputusan Presiden itu sekaligus mencatat bahwa pengabdian dan jasa tersebut telah memperoleh pengakuan secara luas. Karena itu, penganugerahan kepada Djamari menjadi bentuk formal penghormatan negara terhadap dharma baktinya serta perannya dalam mendukung kepentingan dan perkembangan TNI.
Rangkaian perubahan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) berlangsung dalam dinamika pemerintahan Prabowo Subianto. Pada September 2025, Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dan memberhentikan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan susunan kabinet untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan serta memperkuat koordinasi di bidang politik dan keamanan.
Setelah pemberhentian Budi Gunawan, Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam pada 17 September 2025. Pelantikan itu menandai masuknya Djamari ke dalam jajaran menteri koordinator dan menempatkannya sebagai salah satu tokoh yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai urusan strategis negara. Dalam kedudukannya tersebut, ia menjalankan fungsi koordinasi kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan politik, keamanan, pertahanan, serta stabilitas nasional.
Masa tugas Djamari dalam kabinet pemerintahan Prabowo berakhir pada 1 Oktober 2026. Pada tanggal tersebut, Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam yang baru. Pelantikan Dudung didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.
Keputusan presiden tersebut menjadi landasan resmi bagi pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada posisi Menko Polkam. Dengan dilantiknya Dudung, tanggung jawab koordinasi bidang politik dan keamanan beralih kepada pejabat baru, sementara Djamari mengakhiri perannya sebagai anggota kabinet. Pergantian itu berlangsung setelah sekitar satu tahun Djamari berada dalam pemerintahan Prabowo, sejak pelantikannya pada September 2025 hingga perubahan jabatan pada awal Oktober 2026. Rangkaian ini memperlihatkan bahwa susunan kabinet dapat mengalami penyesuaian sesuai keputusan presiden dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia menempuh pendidikan militer dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971 dari kecabangan infanteri. Latar belakang tersebut menjadi pijakan bagi perjalanan panjangnya di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dalam tahap awal pengabdian, Djamari menjalani berbagai penugasan dan membangun pengalaman kepemimpinan melalui sejumlah posisi operasional serta komando.
Kariernya kemudian berkembang menuju jabatan-jabatan strategis di tubuh TNI. Pada 1997-1998, ia dipercaya menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi, salah satu komando kewilayahan penting di lingkungan Angkatan Darat. Setelah itu, Djamari menjabat Panglima Kostrad pada 1998-1999. Penugasan ini menempatkannya pada posisi penting dalam memimpin satuan strategis dengan cakupan tugas dan tanggung jawab yang besar.
Pada 1999-2000, Djamari mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Setahun kemudian, ia dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Umum TNI, yang dijalankannya sejak 2000 hingga memasuki masa pensiun pada 2004. Rangkaian jabatan tersebut memperlihatkan kesinambungan kariernya, dari lingkungan pasukan dan komando hingga tingkat pimpinan institusi pertahanan.
Di luar struktur militer, Djamari juga pernah menjalankan peran politik kenegaraan. Ia tercatat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat pada 1997-1998. Berikutnya, pada 1998-1999, ia menjadi anggota MPR dari Fraksi ABRI. Pengalaman ini melengkapi rekam jejaknya dalam fase perubahan politik nasional.
Setelah pensiun dari dinas militer pada 2004, Djamari tetap berkiprah di ruang publik dan sektor korporasi. Salah satu penugasan yang pernah dijalankannya ialah sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015-2016. Peran tersebut menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan dan pengelolaan organisasi yang diperolehnya selama berdinas terus dimanfaatkan dalam tanggung jawab profesional setelah masa pengabdiannya di TNI berakhir.
