BANDUNG, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tengah menyiapkan kajian mengenai kemungkinan pemberlakuan tarif batas atas dan tarif batas bawah pada sektor transportasi umum di luar angkutan udara. Langkah ini diarahkan untuk membangun struktur tarif yang lebih terukur, sekaligus mendukung aspek keselamatan dan perlindungan penumpang. Dengan adanya batas tarif, penyedia layanan diharapkan memiliki acuan dalam menetapkan harga, sedangkan masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai biaya perjalanan yang harus dibayarkan.
Salah satu layanan yang disebut sebagai contoh dalam rencana tersebut ialah transportasi penyeberangan. Moda ini memiliki karakteristik operasional dan tingkat pelayanan yang beragam, sehingga pengaturan tarif perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk biaya operasional, kondisi sarana dan prasarana, jarak tempuh, kapasitas angkutan, serta kemampuan masyarakat. Kajian juga perlu memastikan bahwa kebijakan tarif tidak mengurangi kualitas layanan maupun standar keselamatan yang wajib dipenuhi oleh operator.
Dudy menyampaikan rencana kajian itu kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 2 Oktober. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih berada dalam tahap pengkajian, sehingga belum ada keputusan final mengenai bentuk pengaturan, cakupan sektor yang akan dikenai kebijakan, ataupun waktu penerapannya. Pemerintah masih perlu menghimpun data dan masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan mekanisme yang paling sesuai. Proses ini mencakup penilaian terhadap kondisi setiap subsektor transportasi umum agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik layanan masing-masing. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha masih perlu menunggu hasil kajian serta ketentuan resmi yang akan diumumkan kemudian.
Gagasan pengaturan batas tarif transportasi berangkat dari kekhawatiran bahwa persaingan usaha yang terlalu ketat dapat menekan penyelenggara untuk mengurangi biaya operasional secara berlebihan. Dalam kondisi tertentu, penghematan tersebut berpotensi menyentuh aspek penting, seperti perawatan kendaraan, pemeriksaan kelayakan, pelatihan pengemudi, hingga pemenuhan waktu kerja yang wajar. Jika keselamatan tidak menjadi pertimbangan utama, tarif murah memang dapat menarik penumpang, tetapi sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan kualitas layanan. Karena itu, pembatasan tarif dipandang sebagai salah satu opsi untuk memastikan kompetisi berlangsung secara sehat tanpa mengorbankan hak penumpang untuk memperoleh perjalanan yang aman.
Menteri Perhubungan Dudy menegaskan bahwa gagasan tersebut masih perlu dikaji secara menyeluruh. Kebijakan batas tarif tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan keinginan pemerintah untuk menentukan besaran harga layanan. Kajian perlu mempertimbangkan struktur biaya operasional, kemampuan masyarakat, keberlanjutan usaha, kondisi setiap moda, serta standar keselamatan yang wajib dipenuhi. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat menilai apakah batas tarif benar-benar efektif melindungi penumpang, sekaligus tidak membebani operator yang telah menjalankan kewajibannya. Proses itu juga penting agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar yang transparan dan dapat diterapkan secara adil.
Dudy menyadari bahwa mekanisme pembatasan tarif serupa mungkin tidak digunakan di sejumlah negara. Perbedaan karakteristik pasar, pola perjalanan, regulasi, dan tingkat pengawasan membuat kebijakan dari negara lain tidak dapat diterapkan begitu saja. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak menutup peluang untuk mengkaji kemungkinan penerapannya di Indonesia. Dudy menugaskan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk menjajaki penerapan konsep tersebut pada sektor transportasi lain. Hasil kajian diharapkan memberikan gambaran mengenai manfaat, risiko, serta bentuk pengawasan yang diperlukan agar persaingan usaha tetap berjalan dan keselamatan penumpang menjadi batas yang tidak boleh dilampaui.
Selain kajian mengenai batas tarif transportasi, pemerintah juga melanjutkan pembahasan revisi formulasi tarif batas atas tiket pesawat domestik. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan keterjangkauan harga bagi penumpang, keberlanjutan operasional maskapai, serta pemenuhan aspek keselamatan dan kualitas layanan penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah memperoleh dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesia National Air Carriers Association (INACA), dan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI).
Rencana perubahan formulasi tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembahasan lintas kementerian dilakukan untuk memastikan kebijakan yang disusun mempertimbangkan kondisi industri penerbangan, kemampuan masyarakat, perkembangan biaya operasional, serta dinamika ekonomi nasional. Setelah melalui proses tersebut, rencana revisi tarif telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto, sehingga penyusunan regulasi dapat dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan kini telah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait tindak lanjut persetujuan tersebut. Berdasarkan perkembangan itu, kementerian menyatakan bahwa penyusunan aturan revisi telah diselesaikan. Tahap berikutnya mencakup peninjauan ulang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019, yang menjadi salah satu dasar pengaturan tarif penerbangan domestik. Peninjauan dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan kondisi dan kebutuhan sektor penerbangan saat ini.
Setelah proses peninjauan terhadap Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 selesai, pemerintah juga berencana mengevaluasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Evaluasi tersebut diperlukan agar keseluruhan ketentuan tarif memiliki dasar yang selaras, transparan, dan dapat diterapkan secara efektif. Dengan dukungan berbagai pihak serta koordinasi antarlembaga yang telah berjalan, revisi tarif diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Pemerintah berharap kebijakan baru ini mampu memberikan kepastian bagi maskapai sekaligus melindungi kepentingan penumpang.
Dudy menegaskan bahwa perumusan batas tarif transportasi tidak dapat hanya mengandalkan pertimbangan teknis, formula biaya, atau hitungan regulasi. Angka yang terlihat tepat di atas kertas belum tentu sesuai dengan kemampuan dan situasi penumpang di lapangan. Karena itu, pemerintah perlu membaca kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk perubahan daya beli, kebutuhan perjalanan, serta perbedaan karakteristik pengguna di setiap wilayah. Kebijakan tarif harus mampu menjaga keberlanjutan layanan tanpa mengabaikan akses masyarakat terhadap transportasi yang aman dan layak.
Selain kondisi ekonomi, dinamika psikologis masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Reaksi penumpang terhadap kenaikan harga tiket dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik, pola perjalanan, dan penerimaan terhadap kebijakan pemerintah. Harga yang dianggap terlalu tinggi berpotensi menimbulkan keresahan, sedangkan tarif yang terlalu rendah dapat memberi tekanan pada kualitas layanan dan aspek keselamatan. Oleh sebab itu, kajian mengenai tarif perlu mempertimbangkan dampak sosial secara proporsional, bukan sekadar membandingkan biaya operasional dengan kemampuan penyedia jasa untuk menyesuaikan harga.
Setiap keputusan tarif juga harus disusun secara matang dan berbasis pada penilaian yang menyeluruh. Penerbitan atau penundaan suatu aturan tidak semestinya ditentukan hanya oleh pertanyaan apakah pemerintah ingin atau tidak ingin menetapkannya pada waktu tertentu. Keputusan tersebut perlu didukung data, dialog dengan pemangku kepentingan, serta pemantauan terhadap kondisi nyata masyarakat. Pertimbangan keselamatan, kemampuan penumpang, kesinambungan layanan, dan dampak kebijakan menjadi unsur penting dalam penyusunan aturan tarif. Dengan pendekatan itu, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih seimbang, responsif, dan memiliki dasar yang kuat untuk melindungi kepentingan publik.
