Makassar | Tekanan harga di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) pada September 2026 terlihat lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional. Sebanyak 11 dari 14 provinsi di wilayah tersebut mencatat inflasi tahunan di atas batas atas sasaran inflasi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga masih tersebar luas di Indonesia timur dan memerlukan perhatian lintas daerah, terutama untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok.
Sulawesi Utara mencatat inflasi tahunan tertinggi di Sulampua, yakni 7,59%. Capaian tersebut jauh melampaui inflasi nasional yang sebesar 3,28% dan masih berada dalam rentang sasaran. Perbedaan ini menegaskan bahwa perkembangan harga secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan tekanan yang dialami masyarakat di setiap daerah. Karakteristik wilayah, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, serta tantangan konektivitas dapat membuat perubahan ketersediaan barang lebih cepat tercermin pada harga setempat.
Tekanan juga tampak pada kelompok pangan bergejolak, yang mengalami inflasi tahunan sebesar 5,03%. Kelompok ini mencakup komoditas pangan yang harganya mudah berubah akibat pergerakan pasokan dan permintaan, termasuk pengaruh musim maupun hambatan distribusi. Tingginya perubahan harga pangan dapat memengaruhi daya beli rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan porsi besar pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.
Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada Januari 2026, disepakati sasaran untuk mengembalikan inflasi pangan bergejolak ke kisaran 3–5%. Angka 5,03% pada September berada sedikit di atas rentang tersebut, sehingga upaya stabilisasi masih perlu diperkuat. Pemantauan harga dan ketersediaan komoditas secara berkala menjadi penting agar respons dapat dilakukan sebelum tekanan berkembang lebih luas.
Gambaran inflasi Sulampua ini menjadi latar bagi penguatan koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia timur. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait perlu menyelaraskan langkah, mulai dari menjaga kecukupan stok hingga memperlancar distribusi antardaerah. Koordinasi yang terarah dapat membantu mengurangi kesenjangan pasokan, meredam lonjakan harga pangan, dan mendukung pergerakan inflasi daerah menuju sasaran.
Tekanan harga pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) bersumber dari gabungan faktor produksi, distribusi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Cabai, beras, bawang merah, ikan, serta sayuran termasuk komoditas yang pasokannya dapat berubah karena hasil panen dan tangkapan tidak selalu stabil. Ketika produksi di suatu daerah menurun, sementara kebutuhan di pusat konsumsi tetap tinggi, barang yang tersedia di pasar berkurang dan harga berisiko naik. Kondisi ini dapat terasa lebih kuat pada komoditas yang mudah rusak, seperti ikan dan sayuran, karena penanganan serta pengiriman harus berlangsung cepat.
Karakter Sulampua sebagai kawasan kepulauan membuat kelancaran pasokan sangat bergantung pada transportasi laut dan udara. Sentra produksi kerap berjarak jauh dari kota atau wilayah yang menjadi pusat konsumsi, sehingga pangan perlu melewati beberapa tahap pengangkutan sebelum tiba di pasar. Cuaca buruk dapat mengganggu pelayaran, penerbangan, dan perjalanan darat menuju pelabuhan atau bandara. Penundaan tersebut bukan hanya mengurangi ketersediaan barang, tetapi juga dapat menambah ongkos penyimpanan dan distribusi. Risiko perubahan iklim turut memperbesar ketidakpastian: El Niño dapat menekan produksi melalui kekeringan, sedangkan La Niña berpotensi membawa hujan berlebih yang menghambat panen, merusak tanaman, atau mengganggu jalur pengiriman. Pada saat yang sama, kenaikan harga energi global dapat mendorong biaya bahan bakar dan angkutan, lalu diteruskan ke harga pangan di tingkat konsumen.
Antisipasi perlu dilakukan sebelum permintaan meningkat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat memantau stok serta harga secara berkala, memperkuat koordinasi dengan sentra produksi, dan mengatur pengiriman lebih awal agar pasokan tiba tepat waktu. Pilihan rute alternatif dan cadangan distribusi juga penting ketika cuaca menghambat jalur utama. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan cabai, beras, bawang merah, ikan, dan sayuran selama periode ramai. Ferry Irawan mengingatkan bahwa inflasi pangan perlu diwaspadai dan dikendalikan. Pernyataan itu menegaskan perlunya pemantauan dan respons yang terukur terhadap gangguan pasokan maupun kenaikan ongkos, agar gejolak harga tidak membebani rumah tangga dan tetap terkendali di seluruh kawasan.
Rapat koordinasi TPIP-TPID wilayah Sulampua menyepakati lima langkah untuk memperkuat pasokan pangan dan memastikan distribusinya lebih lancar. Kesepakatan ini mencakup upaya dari sisi produksi hingga konektivitas antarpulau, dengan perhatian pada kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Langkah pertama adalah meningkatkan produksi pertanian dan perikanan agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus memodernisasi proses produksi. Penguatan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan hasil pangan secara lebih konsisten. Adaptasi dan modernisasi menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan produksi, sehingga pasokan dari sektor pertanian maupun perikanan dapat menopang kebutuhan daerah.
Langkah kedua mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan. Pengolahan hasil diharapkan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperpanjang masa simpan produk, sehingga pangan dapat tersedia dan disalurkan dengan lebih baik. Kesepakatan ketiga adalah memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan. Dukungan pembiayaan tersebut berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha pangan menjalankan kegiatan produksi dan menjaga keberlanjutan pasokan. Ketiga komitmen ini saling melengkapi: produksi yang lebih adaptif, pengolahan yang memberi nilai tambah, serta pembiayaan yang lebih luas dapat memperkuat rantai pasok dari pelaku di sentra produksi.
Dua kesepakatan lainnya berfokus pada pengelolaan stok dan kelancaran penyaluran. TPIP-TPID akan memperbaiki data stok pangan serta pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dukungan sistem peringatan dini dan neraca pangan menjadi bagian dari upaya tersebut, agar kondisi pasokan dapat dipantau dan kebutuhan distribusi lebih terukur. Selain itu, konektivitas antarpulau dari sentra produksi menuju wilayah konsumsi perlu ditingkatkan. Langkah ini menempatkan hubungan daerah penghasil dan daerah yang membutuhkan sebagai perhatian utama. Secara keseluruhan, lima kesepakatan tersebut menghubungkan peningkatan produksi, pengolahan, pembiayaan, pemantauan stok, dan distribusi. Fokusnya adalah menjaga ketersediaan pangan serta memperlancar alirannya di Sulampua, termasuk menuju wilayah yang menghadapi tantangan akses dan pasokan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merencanakan koordinasi dengan BUMN yang bergerak di bidang logistik untuk menyiapkan proyek percontohan kerja sama antardaerah di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus membuat distribusi lebih efisien, terutama ketika tekanan harga di satu wilayah tidak selalu sama dengan wilayah lain. Tahap awal program akan memprioritaskan komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi, sehingga intervensi dapat menanggapi sumber tekanan harga yang paling nyata.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mengkaji optimalisasi layanan logistik dan tarif distribusi agar pengiriman antardaerah lebih terjangkau serta dapat diandalkan. Kerja sama juga diharapkan menghubungkan petani dan nelayan dengan calon pembeli secara lebih langsung. Mitra yang dapat berperan mencakup perumda, BUMD, KDKMP, KMP, serta SPPG. Keterhubungan tersebut berpotensi memperluas akses pasar bagi produsen, meningkatkan penyerapan hasil pertanian dan perikanan, serta membantu memastikan pasokan mencapai wilayah yang membutuhkan. Dengan jalur pemasaran dan distribusi yang lebih terkoordinasi, hasil produksi lokal dapat disalurkan secara lebih konsisten, sementara kebutuhan konsumen di daerah tujuan dapat dipenuhi dengan lebih baik.
Upaya ini berlangsung di tengah kinerja ekonomi nasional yang tetap tumbuh. Pada semester I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,45 persen secara kumulatif. Pemerintah mengaitkan capaian tersebut dengan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, termasuk melalui strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Baca juga: Anjangsana Dengan Sesepuh TNI, Wujud Penguatan Silaturahmi dan Pewarisan Nilai Pengabdian | Tokoh Adat Perempuan Nduga Dorong Masyarakat Wujudkan Ketahanan Pangan Mandiri | Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla
