JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri yang baru. Penunjukan tersebut menjadi bagian penting dari rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membawa perubahan pada salah satu posisi strategis dalam struktur pimpinan Polri. Sebagai Irwasum, Asep akan memimpin unsur pengawasan internal yang memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tugas, pengelolaan organisasi, serta akuntabilitas institusi berjalan sesuai ketentuan.
Asep Edi Suheri menggantikan Komjen Wahyu Widada yang memperoleh penugasan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pergantian tersebut menandai pergeseran tanggung jawab di tingkat pimpinan tinggi Polri, sekaligus memperlihatkan adanya penataan personel untuk mendukung kebutuhan organisasi dan penugasan lintas lembaga. Dengan demikian, posisi Irwasum Polri kini berada di bawah kepemimpinan pejabat yang sebelumnya memiliki pengalaman memimpin wilayah hukum dan keamanan dengan dinamika tinggi.
Sebelum mendapat promosi sebagai Irwasum, Asep menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dalam posisi itu, ia memimpin kepolisian di wilayah ibu kota dan sekitarnya, yang memiliki tantangan kompleks terkait keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam tugas Asep sebelum dipercaya mengisi jabatan pengawasan umum di tingkat pusat. Rotasi ini juga berdampak langsung pada susunan pimpinan Polri, karena selain perpindahan Asep, jabatan Kapolda Metro Jaya akan membutuhkan pengisian baru. Keputusan Kapolri tersebut menempatkan Asep pada peran yang lebih luas, dengan tanggung jawab mengawal pengawasan internal dan mendukung penguatan tata kelola institusi secara menyeluruh.
Penunjukan Asep Edi Suheri sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri membawa dampak langsung terhadap susunan kepemimpinan kewilayahan. Perubahan tersebut membuat jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya yang sebelumnya diemban Asep harus segera diisi oleh pejabat baru. Untuk posisi itu, Inspektur Jenderal Dadang Hartanto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya. Pergantian ini menandai pergeseran tanggung jawab dari kepemimpinan di tingkat polda menuju jabatan dalam struktur pengawasan internal Polri.
Dadang Hartanto sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku. Dengan penunjukannya ke Polda Metro Jaya, terjadi perubahan pada jajaran pimpinan dua kepolisian daerah sekaligus. Polda Metro Jaya mendapatkan pemimpin baru setelah Asep berpindah tugas, sementara posisi yang sebelumnya ditempati Dadang di Polda Maluku turut terdampak oleh rangkaian rotasi tersebut. Secara langsung, perubahan ini mengharuskan jajaran kewilayahan menyesuaikan susunan komando sesuai dengan keputusan terbaru mengenai pergantian jabatan.
Rangkaian perubahan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dokumen itu menjadi dasar administratif bagi perpindahan jabatan yang melibatkan Asep Edi Suheri dan Dadang Hartanto. Dengan demikian, pengisian posisi Kapolda Metro Jaya oleh Dadang bukan merupakan perubahan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rotasi jabatan dalam tubuh Polri. Penetapan tersebut sekaligus memperbarui komposisi pimpinan kewilayahan dan menegaskan berlakunya susunan baru berdasarkan surat telegram Kapolri.
Rotasi besar dalam tubuh Polri tidak hanya menyentuh posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dan Kapolda Metro Jaya. Perubahan tersebut juga mencakup sejumlah jabatan utama di tingkat Mabes Polri. Langkah ini menandai penataan penting pada lini strategis organisasi, dengan beberapa posisi kunci beralih kepada pejabat baru. Penempatan tersebut menjadi bagian dari rotasi yang cakupannya luas dan melibatkan struktur pusat sekaligus jajaran kewilayahan.
Pada posisi Kabareskrim, jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Komjen Syahardiantono kini dijabat oleh Irjen Asep Safrudin. Sementara itu, Baharkam diisi oleh Irjen Herry Heryawan. Jabatan Kabaintelkam dipercayakan kepada Irjen Dedy Kusuma Bakti, sedangkan posisi Irwasum kini dijabat oleh Komjen Asep Edi Suheri. Perubahan lain terjadi pada jabatan Kalemdiklat yang diisi oleh Irjen Rudi Darmoko. Rangkaian penempatan ini memperlihatkan adanya penyegaran pada sejumlah fungsi penting, mulai dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, intelijen, pengawasan internal, hingga pendidikan dan pelatihan.
Rotasi juga berlangsung pada tingkat kepolisian daerah. Sebanyak 19 kapolda mengalami pergantian dalam rangkaian mutasi tersebut. Kapolda Metro Jaya termasuk salah satu posisi yang berubah, bersama Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolda Sumatera Utara. Selain wilayah-wilayah itu, pergantian turut mencakup sejumlah kapolda lainnya. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan tidak terbatas pada satu atau dua jabatan, melainkan mencakup berbagai tingkat kepemimpinan dalam struktur Polri.
Perubahan pada jabatan strategis Mabes Polri dan jajaran kapolda tersebut menunjukkan luasnya cakupan rotasi. Setiap penempatan baru menjadi bagian dari pengaturan kepemimpinan di lingkungan Polri, baik pada institusi pusat maupun wilayah. Susunan tersebut kini mencakup pejabat baru untuk posisi Kabareskrim, Baharkam, Kabaintelkam, Irwasum, dan Kalemdiklat, sekaligus perubahan pada 19 posisi kapolda.
Rotasi besar di tubuh Polri mencakup 88 personel yang dimutasi. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi untuk memastikan kebutuhan pada berbagai satuan kerja dapat terpenuhi secara proporsional. Dari keseluruhan jumlah itu, sebanyak 70 personel memperoleh promosi atau menempati jabatan baru. Penempatan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan, termasuk jabatan yang membutuhkan pengalaman serta kapasitas kepemimpinan tertentu.
Selain promosi dan penempatan baru, mutasi kali ini juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel. Penyesuaian jenjang jabatan turut diberikan kepada sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah sebagai bagian dari pengembangan karier serta penataan struktur kepemimpinan. Komposisi perubahan itu menunjukkan bahwa rotasi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan tempat tugas, tetapi juga menyangkut penyelarasan pangkat, jabatan, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan dinamika organisasi. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, memberi ruang bagi pengembangan karier personel, serta menjadi bagian dari pembinaan dan penyegaran tugas kepolisian. Dengan demikian, perubahan jabatan diharapkan dapat memperkuat kinerja institusi tanpa mengganggu pelayanan yang telah berjalan.
Johnny juga menyampaikan bahwa para pejabat yang menerima amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan serta tanggung jawabnya. Mereka diminta melanjutkan program yang telah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian secara optimal kepada masyarakat. Pesan tersebut menegaskan bahwa setiap pergantian pejabat harus diikuti kesinambungan kebijakan, kecepatan adaptasi, serta pelaksanaan tugas yang berorientasi pada kepentingan publik. Melalui proses ini, Polri berupaya memastikan seluruh personel bekerja sesuai kebutuhan organisasi dan mampu mendukung pelaksanaan tugas secara efektif.
