Jakarta | Pemerintah mulai menyiapkan rancangan anggaran pendidikan untuk 2027 dengan nilai sekitar Rp824 triliun. Rancangan tersebut tidak hanya mempertahankan dukungan terhadap berbagai layanan pendidikan, tetapi juga diarahkan agar dapat mencakup program sekolah gratis. Penyesuaian ini menunjukkan adanya upaya untuk menyusun kembali prioritas belanja pendidikan sehingga alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan akses, pembiayaan, dan keberlanjutan program yang direncanakan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang mendesain ulang anggaran pendidikan 2027 yang diperkirakan mencapai Rp824 triliun. Pernyataan itu disampaikan ketika menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan program pendidikan gratis, termasuk bagaimana kebutuhan pembiayaannya akan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara.
Penjelasan mengenai desain ulang anggaran menjadi penting karena program sekolah gratis berpotensi melibatkan kebutuhan pendanaan yang luas. Selain pembiayaan operasional, pelaksanaannya dapat berkaitan dengan dukungan bagi satuan pendidikan, peserta didik, serta mekanisme penyaluran anggaran. Namun, keterangan Suahasil pada kesempatan tersebut belum dapat dimaknai sebagai tanda bahwa program itu telah sepenuhnya berjalan. Pemerintah juga belum menyampaikan rincian teknis final mengenai cakupan penerima, bentuk bantuan, tahapan pelaksanaan, maupun pembagian tanggung jawab pembiayaannya.
Dengan demikian, angka Rp824 triliun masih menjadi bagian dari rancangan anggaran pendidikan 2027 yang sedang disusun dan diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah. Pembahasan lanjutan diperlukan untuk menentukan bagaimana program sekolah gratis akan diintegrasikan ke dalam anggaran tersebut. Tahap ini mencakup penetapan prioritas, perumusan skema pendanaan, serta penyusunan aturan pelaksanaan agar kebijakan yang disiapkan memiliki dasar pembiayaan yang jelas dan dapat diterapkan secara terukur.
Penataan anggaran pendidikan 2027 tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan satu program, termasuk gagasan sekolah gratis. Rancangan tersebut perlu melihat sistem pendidikan secara menyeluruh agar dana yang tersedia dapat menjawab beragam kebutuhan pada setiap jenjang. Karena itu, pembahasan anggaran mencakup dukungan bagi peserta didik, mahasiswa, tenaga pendidik, serta pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Berdasarkan keterangan Suahasil, pembagian anggaran akan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan mahasiswa sebagai penerima manfaat utama layanan pendidikan. Perhatian terhadap kelompok ini perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang terukur, sehingga dukungan pendidikan dapat disalurkan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pada saat yang sama, tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam perencanaan karena keberlangsungan proses belajar mengajar bergantung pada kesiapan dan dukungan terhadap mereka.
Komponen lain yang tidak dapat dipisahkan adalah fasilitas pendidikan. Ruang belajar, sarana pendukung, dan kondisi lingkungan sekolah maupun lembaga pendidikan perlu diperhitungkan dalam penataan dana. Perbaikan fasilitas bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari upaya memastikan layanan pendidikan berlangsung secara layak dan merata. Kebutuhan fasilitas dapat berbeda satu wilayah dan wilayah lainnya, sehingga mekanisme pengalokasiannya perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.
Pemerintah masih menyusun desain pembagian dana agar setiap kebutuhan memperoleh alokasi melalui mekanisme yang tepat. Tahap perancangan ini penting untuk mencegah anggaran terpusat pada satu bentuk program, sementara kebutuhan lain belum tertangani. Dengan pendekatan yang menyeluruh, rancangan anggaran dapat menghubungkan kepentingan siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, dan pengembangan fasilitas dalam satu kerangka pembiayaan pendidikan.
Penyaluran anggaran pendidikan pada 2027 masih diarahkan melalui tiga jalur utama yang ditentukan pemerintah. Jalur pertama adalah belanja pemerintah pusat, yaitu pengeluaran yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya. Jalur kedua berupa transfer ke daerah, yang disalurkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jalur ketiga mencakup dana abadi dan pembiayaan pendidikan, yang berfungsi menjaga kesinambungan pendanaan serta menyediakan dukungan pembiayaan bagi kebutuhan pendidikan dalam jangka panjang.
Sejumlah program pendidikan dibiayai melalui belanja pemerintah pusat. Program Indonesia Pintar (PIP), misalnya, merupakan bantuan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi bagian dari dukungan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sesuai mekanisme program yang telah ditetapkan. Selain bantuan bagi peserta didik, anggaran pusat juga dapat digunakan untuk revitalisasi sekolah, termasuk peningkatan kondisi sarana dan prasarana agar proses pembelajaran berlangsung lebih layak. Program Sekolah Unggul Garuda juga termasuk contoh program yang pendanaannya ditempatkan melalui pemerintah pusat, dengan pelaksanaan mengikuti kebijakan dan ketentuan resmi yang berlaku.
Hubungan jalur anggaran dan program tersebut terletak pada sumber serta pengelola pendanaannya. Belanja pemerintah pusat membiayai program yang berada dalam tanggung jawab kementerian atau lembaga, sedangkan transfer ke daerah mendukung kebutuhan pendidikan yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah. Dana abadi dan pembiayaan pendidikan memiliki peran yang berbeda karena diarahkan untuk keberlanjutan dukungan dan skema pembiayaan tertentu, bukan secara otomatis menggantikan belanja rutin atau transfer daerah.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp19,3 triliun untuk program Sekolah Rakyat melalui Kementerian Sosial. Alokasi ini menunjukkan adanya dukungan anggaran khusus bagi program tersebut melalui kementerian yang bertanggung jawab. Besaran anggaran maupun jalur penyalurannya perlu dipahami sesuai keputusan pemerintah dan mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan, tanpa mengubah status, sasaran, atau tata kelola masing-masing program.
Penataan anggaran pendidikan 2027 dilakukan pemerintah dengan tujuan utama memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Menurut Suahasil, pengelolaan anggaran perlu diarahkan secara lebih terencana agar setiap pembiayaan mendukung sasaran pendidikan yang jelas. Penataan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga dengan cara menentukan prioritas, menjalankan program, serta menilai hasilnya. Dengan pendekatan itu, anggaran diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif untuk memperkuat proses belajar dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Salah satu sasaran yang disebutkan pemerintah adalah peningkatan skor Programme for International Student Assessment (PISA). Penilaian tersebut sering digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam membaca, matematika, dan sains melalui perbandingan dengan pelajar dari berbagai negara. Karena itu, peningkatan skor PISA menjadi salah satu ukuran yang ingin dikejar melalui kebijakan pendidikan yang lebih terarah. Sasaran ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kemampuan akademik siswa dan posisi kualitas pendidikan Indonesia dalam penilaian internasional.
Selain skor PISA, pemerintah juga menargetkan perbaikan kualitas lulusan dibandingkan kondisi saat ini. Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan yang lebih baik sesuai kebutuhan pendidikan lanjutan maupun kehidupan bermasyarakat. Pernyataan mengenai peningkatan skor PISA dan mutu lulusan tersebut merupakan tujuan kebijakan yang disampaikan pemerintah, bukan laporan bahwa targetnya telah tercapai. Dengan demikian, penataan anggaran perlu dipahami sebagai upaya untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik pada masa mendatang. Keterangan yang tersedia tidak menjadi dasar untuk menarik kesimpulan tambahan mengenai dampak program sekolah gratis di luar sasaran yang telah dinyatakan pemerintah.
