JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perkara sengketa hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses persidangan telah memasuki tahap pembuktian, yaitu fase ketika perkara mulai diperiksa melalui bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa. Tahap ini menjadi bagian penting karena keterangan dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan akan membantu majelis hakim memahami perkara secara lebih menyeluruh.
Dalam tahap pembuktian, para pihak mulai mengajukan serta menunjukkan bukti yang dianggap relevan dengan perkara hak asuh. Bukti tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai berbagai hal yang berkaitan dengan isu yang sedang diperiksa. Penyampaian bukti dilakukan melalui mekanisme persidangan dan tetap mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, setiap materi yang diajukan perlu ditempatkan dalam konteks pemeriksaan perkara, bukan sebagai kesimpulan akhir mengenai hasil sengketa.
Masuknya perkara ke tahap pembuktian belum menandakan bahwa proses persidangan telah selesai. Setelah bukti-bukti disampaikan dan diperiksa, persidangan masih dapat berlanjut pada tahapan berikutnya sesuai agenda yang ditetapkan oleh pengadilan. Karena itu, perkembangan mengenai sengketa hak asuh tersebut masih menunggu rangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Pengadilan akan menilai seluruh materi yang muncul selama persidangan sebelum mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang terungkap dalam perkara.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan bahwa anak Ruben Onsu dan Sarwendah berpeluang diminta hadir dalam persidangan apabila majelis hakim menilai keterangannya diperlukan. Kemungkinan tersebut disampaikan oleh Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, ketika ditemui di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Halida, kehadiran anak di depan majelis hakim bukan sesuatu yang otomatis dilakukan dalam setiap perkara. Majelis hakim akan mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan berdasarkan pokok perkara, kondisi persidangan, serta relevansinya terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, anak dapat dihadirkan apabila keterangannya dinilai memiliki kaitan dengan kepentingan putusan mengenai hak asuh.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan anak memberikan keterangan masih bergantung pada penilaian majelis hakim. Sampai penyampaian informasi itu, belum ada kepastian bahwa anak Ruben Onsu dan Sarwendah akan dipanggil atau diwajibkan hadir di ruang sidang. Keputusan mengenai hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan majelis yang menangani perkara.
Apabila majelis menilai keterangan anak dibutuhkan, proses pemeriksaannya tetap akan disesuaikan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan itu penting karena perkara hak asuh menyangkut hubungan keluarga dan kondisi psikologis pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, kehadiran anak tidak semata-mata dipandang sebagai bagian dari pembuktian, tetapi juga perlu mempertimbangkan usia, kesiapan, serta situasi yang dapat memengaruhi kenyamanannya.
Pernyataan Humas PN Jakarta Selatan tersebut pada dasarnya menerangkan ruang kemungkinan dalam proses persidangan, bukan pengumuman mengenai jadwal pemanggilan. Publik masih perlu menunggu perkembangan sidang dan keputusan majelis hakim untuk mengetahui apakah anak akan diminta menyampaikan keterangan secara langsung.
Penjelasan mengenai kemungkinan anak Ruben Onsu dan Sarwendah hadir di persidangan belum dapat dipahami sebagai keputusan yang sudah ditetapkan. Halida menegaskan bahwa rencana tersebut masih bersifat kemungkinan dan belum tentu terlaksana. Dengan demikian, informasi mengenai pemanggilan anak belum menunjukkan adanya kepastian bahwa mereka akan hadir secara langsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Halida, keputusan untuk menghadirkan anak sepenuhnya bergantung pada pertimbangan majelis hakim. Majelis akan menilai kebutuhan pemanggilan tersebut berdasarkan proses persidangan serta perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan itu dapat mencakup fakta dan keterangan yang muncul selama persidangan, sehingga rencana yang ada masih dapat berubah mengikuti perkembangan pemeriksaan.
Halida juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut kembali kepada para pihak. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kehadiran anak belum menghasilkan keputusan final yang mengikat. Selama majelis hakim belum menetapkan pemanggilan, belum ada dasar untuk memastikan bahwa anak akan diminta hadir atau memberikan keterangan dalam persidangan.
Perkembangan perkara selanjutnya menjadi bagian penting dalam menentukan langkah tersebut. Apabila fakta yang muncul dinilai relevan, majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali kebutuhan menghadirkan anak. Namun, sampai terdapat penetapan resmi, rencana itu tetap berada pada tahap kemungkinan. Karena itu, keterangan Halida menekankan bahwa pemanggilan anak belum bersifat final dan masih menunggu pertimbangan majelis hakim serta perkembangan fakta di ruang sidang. Tidak terdapat keputusan resmi yang menyatakan bahwa anak pasti akan dipanggil, sehingga informasi mengenai kehadiran mereka perlu dipahami secara hati-hati sesuai proses hukum yang sedang berjalan.
Halida menjelaskan bahwa tahap pembuktian dalam perkara hak asuh anak pada dasarnya berlangsung melalui rangkaian agenda yang telah diatur dalam proses persidangan. Tahap ini menjadi bagian penting karena masing-masing pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan dasar dan alasan yang mendukung permohonannya di hadapan majelis hakim. Pembuktian tidak hanya berfungsi untuk memperjelas posisi penggugat dan tergugat, tetapi juga membantu hakim menilai perkara berdasarkan informasi yang disampaikan secara resmi di persidangan.
Dalam mekanisme umum, agenda pembuktian biasanya diawali dengan penyerahan bukti surat dari pihak penggugat, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bukti surat dari pihak tergugat. Penyerahan tersebut dilakukan agar setiap pihak dapat menyampaikan bahan yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya, bukti-bukti yang telah diajukan akan dinilai dalam rangkaian proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan ini tidak serta-merta menentukan hasil perkara, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan proses pemeriksaan.
Apabila majelis hakim menilai tahap bukti surat telah memadai untuk dilanjutkan, persidangan dapat memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. Keterangan saksi menjadi unsur lain dalam pembuktian karena dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan tersebut tetap berlangsung dalam kerangka persidangan dan menjadi bagian dari materi yang dipertimbangkan bersama bukti lainnya.
Dengan demikian, perkembangan perkara hak asuh berjalan secara bertahap, dari penyerahan bukti surat hingga kemungkinan pemeriksaan saksi. Setiap agenda perlu dilalui sesuai urutannya sebelum perkara memasuki tahap berikutnya. Penjelasan Halida menunjukkan bahwa kehadiran pihak-pihak terkait dalam proses persidangan, termasuk kemungkinan keterlibatan anak, tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pemeriksaan dan pertimbangan majelis hakim terhadap agenda yang sedang berlangsung. Namun, pelaksanaan setiap tahapan tetap bergantung pada keputusan majelis dan perkembangan pemeriksaan perkara.
