Jakarta | Kebutuhan hidup layak (KHL) di Indonesia tidak memiliki nilai yang sama di setiap daerah. Perbedaan harga barang dan jasa, akses terhadap kebutuhan pokok, serta kondisi geografis membuat biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat berubah cukup tajam ant wilayah. Perhitungan yang dirujuk dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Ekonomi Nasional, dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa beban biaya hidup cenderung lebih tinggi di sejumlah kawasan perkotaan, wilayah kepulauan, dan daerah yang menghadapi kendala transportasi maupun distribusi.
Jakarta berada di wilayah dengan kebutuhan hidup layak tertinggi, sejalan dengan tingkat harga dan kebutuhan rumah tangga di pusat kegiatan ekonomi. Namun, biaya yang tinggi bukan hanya persoalan kota besar. Daerah kepulauan dan kawasan di Indonesia bagian timur juga dapat mencatat kebutuhan lebih besar karena pasokan barang harus menempuh jalur panjang atau bergantung pada moda transportasi tertentu. Hambatan geografis dan logistik berpotensi menambah biaya distribusi, sehingga harga kebutuhan sehari-hari di tingkat konsumen ikut meningkat. Pola tersebut menunjukkan bahwa jarak dari pusat pasokan dan kondisi konektivitas sama pentingnya untuk membaca variasi biaya hidup.
Nilai KHL dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses perhitungan kenaikan upah minimum, bersama indikator dan ketentuan lain yang berlaku. Informasi antardaerah membantu memberi gambaran mengenai kebutuhan pekerja dan rumah tangga di lokasi berbeda, tetapi bukan ukuran tunggal yang secara seragam menggambarkan seluruh pengeluaran setiap orang. Pengeluaran aktual tetap dipengaruhi lain oleh ukuran keluarga, pola konsumsi, tempat tinggal, dan pilihan layanan. Karena itu, angka KHL sebaiknya dibaca sebagai acuan untuk memahami kebutuhan dasar dan tekanan biaya di suatu wilayah, bukan sebagai jumlah pasti yang dikeluarkan setiap penduduk. Perbandingan ini juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal ketika membahas kelayakan upah dan daya beli.
DKI Jakarta menempati posisi teratas dalam daftar wilayah dengan biaya hidup layak tertinggi, dengan kebutuhan bulanan sebesar Rp5.898.511. Angka tersebut menggambarkan besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak di ibu kota. Tingginya biaya perumahan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan bulanan penduduk. Selain itu, biaya transportasi dan konsumsi harian juga turut membentuk besaran pengeluaran. Ketiga kebutuhan tersebut membuat biaya hidup di Jakarta berada pada tingkat yang tinggi. Perumahan, perjalanan sehari-hari, serta pemenuhan kebutuhan konsumsi merupakan bagian penting dari pengeluaran yang perlu diperhitungkan dalam melihat biaya hidup layak di wilayah ini.
Di posisi kedua, Kalimantan Timur mencatat kebutuhan biaya hidup layak sebesar Rp5.735.353 per bulan. Tingginya angka tersebut berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang berbasis sumber daya alam di wilayah ini. Kegiatan ekonomi tersebut berlangsung bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Kedua hal itu menjadi konteks yang tersedia untuk menjelaskan besarnya kebutuhan biaya bulanan di Kalimantan Timur. Dengan nilai tersebut, provinsi ini berada di tiga wilayah dengan biaya hidup layak tertinggi. Angka bulanan itu menunjukkan besaran kebutuhan yang tercatat, sementara aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor yang dapat dicermati saat memahami posisi Kalimantan Timur dalam daftar.
Kepulauan Riau berada pada posisi ketiga dengan biaya hidup layak sebesar Rp5.717.082 per bulan. Ketergantungan wilayah ini pada distribusi logistik berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Pengaruh tersebut menjadi alasan yang tersedia untuk memahami besarnya kebutuhan bulanan di Kepulauan Riau. Harga barang dan jasa berkaitan dengan distribusi logistik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut. Nilai Rp5.717.082 mencerminkan biaya hidup layak yang tercatat per bulan, dan menempatkan Kepulauan Riau dalam tiga posisi teratas. Dengan demikian, tiga angka utama dalam daftar ini adalah Rp5.898.511 untuk DKI Jakarta, Rp5.735.353 untuk Kalimantan Timur, dan Rp5.717.082 untuk Kepulauan Riau.
Daftar sepuluh besar biaya hidup layak (KHL) tidak hanya diisi provinsi dengan pusat ekonomi besar. Sejumlah wilayah di Indonesia timur, kawasan kepulauan, serta provinsi yang mengalami pertumbuhan industri dan perkotaan juga menempati posisi penting. Berikut urutan peringkat keempat hingga kesepuluh, berdasarkan besaran KHL per bulan.
Peringkat keempat ditempati Papua, dengan KHL Rp5.314.281 per bulan. Tantangan geografis dan akses di wilayah ini dapat memengaruhi ketersediaan serta biaya distribusi kebutuhan sehari-hari. Jarak antardaerah, kondisi medan, dan keterbatasan jalur transportasi turut menjadi konteks penting dalam memahami tingginya kebutuhan hidup di sejumlah lokasi.
Di posisi kelima, Bali mencatat KHL Rp5.253.107 per bulan. Aktivitas pariwisata yang intensif ikut membentuk dinamika ekonomi dan permintaan barang maupun jasa. Pergerakan wisatawan serta konsentrasi kegiatan usaha di berbagai kawasan dapat berpengaruh terhadap harga kebutuhan, tempat tinggal, dan layanan sehari-hari.
Papua Barat berada di peringkat keenam, dengan KHL Rp5.246.172 per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa provinsi di kawasan timur juga menghadapi kebutuhan pengeluaran yang relatif tinggi. Kondisi geografis dan karakter wilayah menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhatikan ketika membandingkan biaya hidup antarprovinsi.
Peringkat ketujuh adalah Kalimantan Utara, dengan KHL Rp4.968.935 per bulan. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, wilayah ini menghadapi persoalan khas terkait kawasan perbatasan. Distribusi barang ke berbagai daerah, termasuk lokasi yang berjauhan dari pusat perdagangan, dapat memengaruhi ketersediaan dan harga kebutuhan pokok.
Maluku Utara menempati posisi kedelapan dengan KHL Rp4.431.339 per bulan. Bentuk wilayahnya yang terdiri atas pulau-pulau membuat konektivitas dan pengiriman barang menjadi faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan. Sementara itu, Banten berada di urutan kesembilan dengan Rp4.295.985 per bulan. Kawasan industri dan urbanisasi di provinsi ini menjadi bagian dari dinamika yang turut memengaruhi KHL.
Urutan kesepuluh ditempati Kalimantan Tengah, dengan KHL Rp4.279.888 per bulan. Rangkaian data ini memperlihatkan bahwa posisi dalam daftar dipengaruhi beragam kondisi daerah, bukan hanya ukuran kota. Letak geografis, akses distribusi, kegiatan ekonomi, dan perubahan kawasan perkotaan memberikan konteks untuk membaca perbedaan biaya hidup layak di Indonesia.
Dokumen sosialisasi kebijakan upah minimum 2026 kepada para kepala daerah mencantumkan dua pendekatan untuk menghitung kebutuhan hidup layak (KHL). Kedua metode tersebut menggunakan dasar data dan cara pengelompokan kebutuhan yang berbeda. Pendekatan pertama bertumpu pada survei komoditas, sedangkan metode kedua mengolah data konsumsi rumah tangga yang dikumpulkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pencantuman dua cara ini memberi gambaran mengenai pilihan kerangka penghitungan yang dirujuk dalam sosialisasi kebijakan tersebut, tanpa mengubah uraian metode menjadi kesimpulan mengenai keputusan atau dampak kebijakan.
Metode lama berbasis survei merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2013 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Penghitungannya menggunakan 64 jenis kebutuhan sehari-hari sebagai daftar komoditas yang diperiksa. Kelebihan pendekatan ini ialah kebutuhan dijabarkan melalui barang atau komoditas yang dapat diidentifikasi, sehingga penghitungan terkait langsung dengan kelompok kebutuhan sehari-hari. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan. Penghitungan perlu menetapkan kebutuhan untuk setiap orang atau per kapita, serta menyepakati daftar komoditas yang digunakan. Kedua hal tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan dasar survei dan menjaga keseragaman acuan ketika kebutuhan layak dihitung.
Pendekatan lainnya adalah metode standar International Labour Organization (ILO).
Baca juga: Ciptakan Wilayah Aman, Babinsa Pererat Komsos dengan Warga | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun
