JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Jaksa Agung Florida James Utheimer mendesak Meta, perusahaan yang menaungi Instagram dan Facebook, untuk segera melakukan perubahan menyeluruh pada sistem perlindungan anak di platformnya. Desakan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa mekanisme yang tersedia saat ini belum cukup melindungi anak-anak dan remaja dari berbagai risiko penggunaan media sosial, termasuk paparan konten berbahaya, praktik desain yang mendorong penggunaan berlebihan, serta kemungkinan eksploitasi dan kontak dari pihak yang tidak dikenal.
Menurut Florida, tanggung jawab perusahaan teknologi tidak berhenti pada penyediaan pengaturan privasi atau fitur pelaporan. Meta juga diminta meninjau cara platform dirancang, bagaimana usia pengguna diverifikasi, serta seberapa efektif sistem tersebut mencegah anak mengakses fitur dan konten yang belum sesuai bagi mereka. Perubahan yang diminta diharapkan mencakup langkah yang lebih kuat, cepat, dan dapat diawasi untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak.
Permintaan itu disampaikan ketika perkara yang berkaitan dengan perlindungan pengguna muda masih berlangsung di pengadilan. Karena proses hukum dapat memerlukan waktu panjang, Florida menilai pembaruan sistem tidak semestinya menunggu putusan akhir. Negara bagian tersebut mendorong Meta menerapkan perbaikan secara segera, sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk bertindak sebelum kewajiban baru ditetapkan melalui keputusan pengadilan.
Isu ini juga menjadi relevan ketika dibandingkan dengan kebijakan pembatasan akses anak yang berlaku di Indonesia. Sejumlah aturan dan usulan pembatasan di Indonesia menunjukkan meningkatnya tuntutan agar platform digital mengambil peran lebih besar dalam melindungi pengguna berusia muda. Perbedaan pendekatan Amerika Serikat dan Indonesia memperlihatkan bahwa perlindungan anak di media sosial kini menjadi perhatian lintas negara. Tekanan terhadap Meta pada akhirnya bukan hanya menyangkut kepatuhan hukum, melainkan juga tuntutan untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi anak dan remaja.
Jaksa Agung Florida mendorong perubahan yang secara khusus menyasar cara platform Meta mengelola akun dan fitur yang digunakan oleh pengguna muda. Salah satu tuntutan utama adalah penghapusan akun milik pengguna yang berusia di bawah 14 tahun. Ketentuan ini menempatkan batas usia sebagai dasar pengelolaan akun, sehingga akun yang teridentifikasi digunakan oleh anak di bawah usia tersebut perlu dihapus dari platform. Fokus langkah pertama berada pada status dan keberadaan akun pengguna, bukan pada pengaturan lain di luar pengelolaan akun media sosial.
Langkah kedua yang didorong adalah pembatasan waktu penggunaan media sosial bagi remaja hingga maksimal dua jam per hari. Batas tersebut diarahkan untuk diterapkan melalui pengelolaan penggunaan pada platform Meta. Dengan demikian, akses dan aktivitas remaja di media sosial akan dibatasi berdasarkan durasi harian yang ditentukan. Ketentuan ini menitikberatkan pada pengaturan waktu penggunaan, dengan batas maksimal dua jam setiap hari, sebagai bagian dari perubahan yang diminta terhadap pengalaman pengguna muda di platform tersebut.
Langkah ketiga berkaitan dengan fitur-fitur yang dapat memperpanjang aktivitas pengguna di dalam platform. Jaksa Agung Florida mendorong penonaktifan fitur putar otomatis serta fitur scroll tak berujung pada media sosial Meta. Penonaktifan putar otomatis berarti konten berikutnya tidak berjalan secara otomatis setelah konten sebelumnya selesai. Sementara itu, penonaktifan scroll tak berujung berarti tampilan konten tidak terus memuat materi baru tanpa batas ketika pengguna menggulir layar. Ketiga langkah ini—penghapusan akun bagi pengguna di bawah 14 tahun, pembatasan penggunaan maksimal dua jam per hari bagi remaja, serta penonaktifan putar otomatis dan scroll tak berujung—berpusat pada perubahan fitur dan pengelolaan akun di platform Meta.
Indonesia menempatkan perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian dari tanggung jawab negara, penyelenggara sistem elektronik, orang tua, dan masyarakat. Kerangka kebijakan yang menjadi rujukan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang perlindungan anak dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang dikenal sebagai PP Tunas. Salah satu arah utamanya adalah menunda akses anak ke media sosial hingga mencapai usia 16 tahun. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pencegahan, dengan mempertimbangkan bahwa anak belum tentu memiliki kematangan yang memadai untuk menghadapi paparan konten, interaksi, serta risiko privasi di platform digital.
Penerapan PP Tunas tidak dirancang secara seragam tanpa memperhatikan karakter setiap layanan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing platform. Dengan demikian, mekanisme pengaturan dapat mempertimbangkan jenis layanan, fitur yang tersedia, cara platform mengumpulkan dan memproses data, serta potensi dampaknya terhadap keselamatan dan perkembangan anak. Pendekatan berbasis risiko tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupaya membangun kewajiban perlindungan melalui pengaturan akses dan tata kelola platform, bukan semata-mata menyerahkan pengawasan kepada keluarga.
Fokus ini memiliki perbedaan dengan tuntutan perubahan kebijakan di Florida, Amerika Serikat, sebagaimana muncul dalam pemberitaan mengenai perlindungan anak di media sosial. Tuntutan di Florida mencakup penghapusan akun milik anak di bawah usia tertentu, pembatasan durasi penggunaan, serta penghilangan fitur yang mendorong pengguna terus menggulir atau menghabiskan waktu lebih lama di aplikasi. Sementara itu, PP Tunas lebih menitikberatkan penundaan akses anak, dengan pelaksanaan yang mengikuti tingkat risiko platform. Perbandingan tersebut perlu dibaca secara cermat karena keterangan mengenai cakupan, tahapan, dan penerapan aturan dapat berbeda. Tidak tepat menyimpulkan bahwa salah satu kebijakan telah sepenuhnya berlaku untuk seluruh platform tanpa melihat ketentuan teknis dan sumber yang menjelaskan penerapannya.
Meta membantah anggapan bahwa perubahan kebijakan dan sistem perlindungan anak harus segera dipaksakan melalui jalur hukum di Florida. Perusahaan menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan 48 negara bagian lain dalam perkara yang berkaitan dengan keselamatan pengguna muda di media sosial. Kesepakatan tersebut mencakup pembayaran ganti rugi dengan nilai hingga US$18 miliar, sekaligus komitmen untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi anak dan remaja. Menurut Meta, langkah itu menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil tindakan nyata, bukan mengabaikan risiko yang dihadapi pengguna berusia muda.
Florida disebut sebagai satu-satunya negara bagian yang tidak bergabung dalam kesepakatan tersebut dan memilih meneruskan sengketa melalui pengadilan. Pemerintah negara bagian itu berpandangan bahwa hukuman yang tercantum dalam kesepakatan bersama masih terlalu ringan. Alasannya, meskipun terdapat pembayaran dan janji perbaikan sistem, risiko dampak negatif terhadap anak tetap ada. Dari sudut pandang Florida, perlindungan yang lebih kuat memerlukan pertanggungjawaban yang lebih tegas serta perubahan yang dapat mengurangi kemungkinan anak terpapar fitur atau praktik yang berisiko.
Meta kemudian mengkritik langkah Jaksa Agung Florida yang dinilai berupaya mengejar perintah sementara tanpa dasar yang memadai. Perusahaan mempertanyakan alasan tindakan tersebut ditempuh ketika negara bagian lain telah memilih penyelesaian di luar pengadilan. Meta juga menyatakan bahwa YouTube dan TikTok semestinya didorong untuk mengambil langkah serupa dalam memperkuat perlindungan pengguna muda, mengingat kedua platform tersebut turut memiliki pengaruh besar terhadap anak dan remaja. Dalam konteks proses hukum ini, pemerintah negara bagian Florida memang tidak ikut dalam gugatan bersama yang kemudian menghasilkan kesepakatan di luar pengadilan. Posisi yang berbeda itu menjadi dasar bagi Florida untuk melanjutkan jalurnya sendiri, sementara Meta tetap mempertahankan bahwa berbagai upaya perlindungan dan komitmen perbaikan telah dilakukan.
