JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencabut pembebasan bersyarat yang sebelumnya diberikan kepada Indra Kesuma alias Indra Kenz. Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan persoalan dalam proses pemberian hak pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus penipuan investasi tersebut. Pencabutan ini menjadi tindak lanjut pemeriksaan kementerian terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat dan fasilitas pemasyarakatan yang berkaitan dengan Indra Kenz.
Agus menjelaskan, persoalan utama ditemukan pada proses remisi yang dinilai tidak berjalan secara benar. Keterangan itu disampaikan Agus di Jakarta pada Senin, 5 Oktober. Ia menyatakan bahwa pembebasan bersyarat Indra Kenz dicabut karena terdapat masalah dalam proses remisi yang menjadi salah satu dasar pemberian hak tersebut. Temuan itu kemudian mendorong kementerian melakukan peninjauan dan mengambil keputusan administratif terhadap status pembebasan bersyaratnya.
Dengan pencabutan tersebut, Indra Kenz harus kembali menjalani sisa masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Statusnya tidak lagi memungkinkan untuk menjalani masa hukuman melalui mekanisme pembebasan bersyarat yang sebelumnya telah diberikan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberian hak integrasi tetap dapat dievaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses administrasi maupun pemenuhan persyaratannya.
Meski demikian, Agus belum menjelaskan secara rinci kapan dan bagaimana pelaksanaan pengembalian Indra Kenz ke lembaga pemasyarakatan akan dilakukan. Kementerian masih perlu menindaklanjuti keputusan pencabutan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu, informasi mengenai waktu pelaksanaan pengembalian, termasuk teknis penempatan dan penyelesaian administrasinya, belum disampaikan secara terbuka. Untuk sementara, kepastian yang diberikan adalah pencabutan pembebasan bersyarat akibat persoalan pada proses remisi.
Evaluasi terhadap pembebasan bersyarat Indra Kenz bermula dari temuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang di tiga hunian berbentuk kontainer yang berada di area lapas. Berdasarkan bahan sumber, barang-barang itu disebut memiliki kaitan dengan Indra Kenz.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di lingkungan pemasyarakatan dan melibatkan fasilitas yang berada dalam area Lapas Cibinong. Keberadaan barang-barang yang disebut berkaitan dengan seorang terpidana kemudian mendorong dilakukannya penelusuran lebih lanjut. Pemeriksaan itu tidak hanya diarahkan pada temuan di lokasi, tetapi juga pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang mendasari pemberian pembebasan bersyarat.
Indra Kenz merupakan terpidana dalam perkara penipuan investasi melalui aplikasi opsi biner atau binary option Binomo. Karena itu, temuan di tiga kontainer tersebut kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap pemberian pembebasan bersyarat yang bersangkutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah terdapat hal-hal yang dapat memengaruhi status atau pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Langkah pemeriksaan ini menempatkan temuan fasilitas di Lapas Cibinong sebagai latar belakang penting dalam proses peninjauan. Kementerian Imipas perlu mencocokkan informasi mengenai barang-barang yang ditemukan dengan ketentuan pembinaan dan pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana. Proses tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap status pembebasan bersyarat Indra Kenz, tanpa mengabaikan pemeriksaan administratif dan substansial yang diperlukan.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Rudi Setiawan menjelaskan bahwa tiga kontainer yang menjadi bagian dari pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong tercatat sebagai barang milik negara. Status tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, kontainer-kontainer itu berada dalam penguasaan negara dan menjadi bagian dari fasilitas yang terdapat di lingkungan lapas. Namun, pemeriksaan lebih lanjut tidak berhenti pada pencatatan aset, melainkan juga menelusuri penggunaan serta keberadaan barang-barang yang disimpan di dalamnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sejumlah barang di dalam kontainer diduga digunakan atau dimiliki oleh warga binaan. Rudi menyampaikan bahwa temuan itu kemudian ditindaklanjuti untuk mengetahui pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fasilitas maupun barang yang berada di dalam kontainer. Penelusuran dilakukan karena penggunaan fasilitas negara oleh warga binaan, apabila terbukti, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan tata kelola di dalam lapas.
Dalam proses penelusuran itu, nama Indra Kenz disebut muncul. Rudi juga menyampaikan adanya keterkaitan Indra Kesuma dengan fasilitas yang berada di dalam lingkungan Lapas Cibinong. Penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari keterangan mengenai hasil pemeriksaan dan penelusuran, sehingga statusnya tetap perlu dipahami sebagai dugaan sebagaimana disampaikan dalam sumber. Keterangan itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh barang tersebut merupakan milik atau digunakan oleh pihak yang bersangkutan, maupun bahwa telah terjadi pelanggaran tertentu.
Rudi Setiawan menyampaikan keterangan mengenai status kontainer dan hasil pemeriksaan tersebut di Jakarta pada Senin, 5 Oktober. Penjelasan itu menjadi konteks penting dalam rangkaian informasi mengenai fasilitas di Lapas Cibinong, termasuk proses evaluasi terhadap keberadaan aset negara dan dugaan pemanfaatannya oleh warga binaan. Pemeriksaan serta penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan asal-usul barang, pihak yang menguasai atau menggunakannya, dan bentuk keterkaitan masing-masing nama dengan fasilitas di dalam lapas.
Selain pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz, persoalan yang berkaitan dengan temuan di Lapas Cibinong juga berlanjut melalui langkah internal terhadap sejumlah pegawai. Sumber menyebut sebanyak 16 pegawai Lapas Cibinong dikenai sanksi. Informasi tersebut muncul dalam rangkaian evaluasi atas persoalan di lingkungan lapas, termasuk pemeriksaan fasilitas dan peninjauan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat Indra Kenz. Dengan demikian, sanksi itu menjadi bagian dari tindak lanjut institusional atas temuan yang sedang ditangani, bukan informasi yang berdiri terpisah dari perkara tersebut.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak mengungkap identitas 16 pegawai yang disebut menerima sanksi. Sikap tersebut membuat keterangan yang tersedia masih bersifat umum, terbatas pada jumlah pegawai dan adanya tindakan internal. Tidak ada penjelasan mengenai nama, jabatan, atau unit kerja masing-masing pegawai. Karena itu, informasi yang dapat disampaikan hanya sebatas bahwa kementerian telah mengambil langkah terhadap personel tertentu di Lapas Cibinong dalam konteks evaluasi dan penanganan persoalan yang terungkap.
Sumber juga tidak memuat rincian mengenai jenis sanksi yang diberikan kepada para pegawai tersebut. Belum dijelaskan apakah sanksi itu bersifat administratif, disipliner, atau memiliki bentuk lain. Peran masing-masing pegawai dalam persoalan yang dievaluasi juga tidak diterangkan, demikian pula waktu pelaksanaan sanksinya. Ketiadaan keterangan tersebut perlu diperhatikan agar tidak muncul kesimpulan yang melampaui bahan yang tersedia. Perkembangan berikutnya tetap bergantung pada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai hasil pemeriksaan internal, bentuk sanksi, serta dasar penerapannya terhadap pegawai Lapas Cibinong.
