BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah menegaskan bahwa warga lokal Rempang, Batam, tidak akan tersingkir oleh rencana pengembangan investasi, industrialisasi, dan hilirisasi di kawasan tersebut. Pembangunan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi daerah itu akan tetap memperhitungkan keberadaan masyarakat yang telah lama hidup di Rempang.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan komitmen tersebut saat berada di Batam pada Jumat, 9 Oktober 2026. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah tidak boleh menjadikan pembangunan sebagai alasan untuk menghilangkan ruang hidup warga lokal. Masyarakat Rempang perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perubahan, bukan diperlakukan semata-mata sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri atau meninggalkan wilayahnya.
Pernyataan itu menandai perubahan pendekatan dalam kebijakan transmigrasi. Transmigrasi tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Pemerintah ingin mengembangkan pola yang lebih adaptif, dengan mempertahankan keberadaan masyarakat lokal sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan mereka di tengah pembangunan kawasan.
Dalam konteks Rempang, pendekatan tersebut berarti pengembangan kawasan harus berjalan bersama perlindungan terhadap hak, kebutuhan, dan masa depan warga. Jaminan atas tanah dan fasilitas menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tetap tinggal, bekerja, serta memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitarnya. Dengan demikian, investasi dan hilirisasi diharapkan tidak menciptakan jarak proyek pembangunan dan kehidupan sehari-hari penduduk.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan melibatkan warga. Pelibatan masyarakat dapat membantu menyelaraskan rencana pembangunan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Melalui pola transmigrasi yang baru, Rempang diarahkan menjadi kawasan yang berkembang tanpa memutus hubungan masyarakat dengan tanah serta lingkungan hidupnya. Komitmen ini menempatkan warga lokal sebagai bagian penting dari masa depan Rempang, sekaligus menegaskan bahwa kemajuan kawasan harus berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Perubahan kebijakan transmigrasi di Rempang diarahkan melalui dua pendekatan, yaitu transmigrasi lokal dan program Trans Tuntas. Keduanya dirancang untuk menata kehidupan warga dalam kawasan permukiman terpadu, bukan sekadar memindahkan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam skema ini, penataan tempat tinggal dipadukan dengan penyediaan fasilitas dasar, pengaturan ruang, serta dukungan yang memungkinkan warga menjalani kehidupan secara lebih stabil setelah menempati kawasan baru.
Transmigrasi lokal menekankan penataan warga di wilayah yang masih berada dalam lingkungan daerah asal atau kawasan yang memiliki keterkaitan sosial dengan tempat tinggal sebelumnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga hubungan sosial, memudahkan penyesuaian, dan mengurangi dampak perubahan lokasi terhadap kehidupan keluarga. Sementara itu, Trans Tuntas menggambarkan pola penanganan yang lebih menyeluruh. Perhatian tidak berhenti pada pembangunan rumah, tetapi mencakup kepastian lahan, fasilitas umum, akses pelayanan, serta kebutuhan warga untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari.
Perbedaan utama dengan pola lama terletak pada fokus kebijakan. Relokasi konvensional cenderung menempatkan pemindahan rumah sebagai sasaran utama, sedangkan pendekatan baru berupaya membentuk lingkungan hunian yang dapat berkembang sebagai kawasan permukiman. Pemerintah menyebut kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas dasar, seperti akses jalan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Selain itu, warga diarahkan memperoleh kepastian hukum atas tanah atau lahan yang ditempati. Jaminan tersebut penting karena memberikan dasar yang lebih jelas bagi keamanan bermukim, perencanaan keluarga, dan pengembangan kehidupan ekonomi. Dengan demikian, transmigrasi lokal dan Trans Tuntas ditempatkan sebagai bagian dari penataan sosial dan pembangunan kawasan, dengan mempertimbangkan tempat tinggal, status kepemilikan, serta keberlanjutan hidup warga setelah proses penempatan berlangsung.
Salah satu perubahan utama dalam pola transmigrasi yang disampaikan Menteri Transmigrasi Iftitah adalah pemberian sertifikat tanah sejak awal warga menempati permukiman baru. Dalam skema ini, legalitas lahan tidak lagi ditempatkan sebagai proses yang harus ditunggu setelah warga menjalani kehidupan di lokasi transmigrasi. Warga dijanjikan langsung memiliki sertifikat atas tanah yang menjadi bagian dari permukiman mereka.
Kebijakan tersebut menjadi pembeda penting dibandingkan persoalan yang disebut pernah muncul dalam program transmigrasi sebelumnya. Pada pelaksanaan terdahulu, warga disebut harus menunggu bertahun-tahun sebelum memperoleh kepastian legal mengenai lahan yang ditempati. Masa tunggu semacam itu dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi warga, terutama dalam memastikan status tanah yang menjadi tempat tinggal dan bagian dari kehidupan mereka di kawasan baru.
Melalui skema baru, pemerintah berupaya menghindari persoalan tersebut dengan menempatkan sertifikat sebagai bagian dari penataan sejak awal penempatan. Artinya, warga tidak hanya dipindahkan ke permukiman baru, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai legalitas tanah sejak mereka mulai tinggal di lokasi tersebut. Jaminan ini menjadi salah satu unsur penting dalam perubahan pendekatan transmigrasi yang ditawarkan pemerintah.
Iftitah menegaskan substansi kebijakan itu dengan menyampaikan bahwa dalam skema baru warga langsung memiliki sertifikat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen legal atas tanah dirancang untuk berjalan bersamaan dengan penempatan warga, bukan diberikan setelah proses panjang tanpa batas waktu yang jelas. Dengan demikian, pemberian sertifikat sejak awal menjadi langkah untuk memperkuat kepastian bagi warga serta mencegah terulangnya pengalaman menunggu legalitas lahan selama bertahun-tahun.
Kawasan permukiman yang disiapkan untuk warga Rempang dirancang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Di dalamnya akan tersedia fasilitas pendidikan berupa sekolah, sehingga anak-anak warga dapat memperoleh akses belajar yang lebih dekat dan layak. Sarana kesehatan juga menjadi bagian penting dari perencanaan, agar masyarakat dapat menerima layanan medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggalnya.
Selain sekolah dan fasilitas kesehatan, kawasan tersebut akan dilengkapi rumah ibadah untuk menunjang kegiatan keagamaan warga. Ruang publik dan fasilitas sosial turut dipertimbangkan sebagai tempat masyarakat berinteraksi, menjalankan kegiatan bersama, serta mempertahankan hubungan sosial yang telah terbentuk. Penataan lingkungan diharapkan menciptakan kawasan yang tertib, aman, dan tetap memberi ruang bagi aktivitas warga secara berkelanjutan.
Perencanaan permukiman juga akan memperhatikan mata pencaharian masyarakat. Warga perlu tetap memiliki kesempatan untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan memenuhi kebutuhan hidup ketika pembangunan serta perkembangan industri berlangsung. Karena itu, ruang bagi kegiatan ekonomi akan disiapkan, baik untuk usaha lokal, perdagangan, jasa, maupun aktivitas produktif lain yang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat. Pertimbangan tersebut penting agar relokasi tidak memutus sumber penghasilan warga, melainkan membuka peluang ekonomi baru yang dapat berjalan berdampingan dengan kawasan industri.
Pengaturan kawasan dengan pendekatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari perubahan pola transmigrasi. Menteri Transmigrasi Iftitah menyebut arah baru program transmigrasi perlu selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan permukiman di Rempang ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang menghubungkan penyediaan hunian, layanan dasar, kegiatan sosial, serta kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
