Jakarta | Pemerintah Indonesia menyadari adanya protes dari sejumlah negara sahabat terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di dalam negeri. Keluhan tersebut menjadi perhatian karena asap tidak hanya mengganggu masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga berpotensi terbawa angin hingga melintasi batas negara. Situasi ini menempatkan penanganan karhutla sebagai persoalan yang memiliki dampak lebih luas, termasuk terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap dampak asap yang dirasakan negara-negara di sekitar Indonesia. Menurut Dudung, pemerintah memahami bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah domestik. Asap yang mencapai kawasan negara lain menimbulkan keresahan dan mendorong munculnya protes, sehingga diperlukan respons pemerintah yang terukur serta koordinasi lintas lembaga.
Dudung menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Keterangan itu disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan isu karhutla dan dampak asap lintas batas dalam agenda penanganan yang penting. Perhatian presiden juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan, memperkuat pencegahan, serta memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih efektif. Selain merespons protes negara tetangga, evaluasi diperlukan agar dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat dapat ditekan secara berkelanjutan.
Menurut Dudung, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya selesai karena masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi lahan gambut yang berada di beberapa provinsi. Karakteristik lahan tersebut membuat proses pemadaman tidak mudah dilakukan, sehingga upaya penanganan membutuhkan waktu, perencanaan, dan metode yang sesuai dengan keadaan setempat.
Lahan gambut memiliki kondisi yang dapat menyulitkan petugas ketika berupaya memadamkan titik api. Proses penanganan tidak cukup hanya dengan menjangkau bagian permukaan, karena kondisi lahan memerlukan perhatian teknis agar upaya pemadaman dapat dilakukan secara menyeluruh. Hambatan ini menjadi salah satu alasan mengapa penanganan karhutla masih berlangsung dan belum dapat dinyatakan selesai sepenuhnya. Pemerintah perlu menyesuaikan langkah di lapangan dengan karakteristik lahan yang dihadapi.
Selain kondisi lahan gambut, luas wilayah yang harus ditangani juga menjadi tantangan tersendiri. Area yang luas membuat pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya memerlukan pengaturan yang cermat. Petugas harus memastikan penanganan menjangkau wilayah yang memerlukan perhatian, sementara koordinasi tetap dilakukan agar langkah yang diambil berjalan efektif. Besarnya cakupan area turut memengaruhi kecepatan penyelesaian penanganan.
Meskipun menghadapi kendala teknis dan wilayah penanganan yang luas, pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk mengatasi karhutla. Langkah tersebut mencakup penguatan penanganan di lapangan, penyesuaian metode dengan kondisi lahan, serta pengaturan sumber daya secara berkelanjutan. Pemerintah juga terus mengevaluasi pelaksanaan penanganan agar hambatan yang ada dapat diatasi secara lebih tepat. Dengan upaya yang berkelanjutan, penanganan diharapkan dapat terus berjalan meskipun kondisi lahan gambut dan luas area memerlukan perhatian khusus.
Pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, dan satuan terkait untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah terdampak. Pengerahan tersebut mencakup unsur pemadaman darat, pengawasan kawasan, penanganan keadaan darurat, serta dukungan koordinasi antarinstansi. Personel di lapangan bekerja bersama pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, dan satuan teknis lain yang memiliki kewenangan serta kemampuan dalam menghadapi kebakaran vegetasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respons terhadap titik api dan mencegah api meluas ke area permukiman, perkebunan, maupun kawasan konservasi. Selain pemadaman langsung, petugas menjalankan patroli, pemantauan titik panas, pembasahan lahan, dan upaya pembukaan akses menuju lokasi yang sulit dijangkau. Koordinasi juga diperlukan agar penggunaan peralatan, dukungan logistik, dan penyebaran personel dapat disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
Dudung menyebut dirinya berperan sebagai ketua pengarah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam peran tersebut, ia mengarahkan koordinasi antarlembaga dan memastikan langkah operasional berjalan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Posisi itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyatukan berbagai unsur yang terlibat, sehingga keputusan terkait pengerahan kekuatan dan dukungan penanganan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Meski personel telah dikerahkan, luasnya lahan yang terbakar membuat proses pemadaman tetap menghadapi tantangan besar. Medan yang sulit, sumber air terbatas, arah angin yang berubah, serta potensi munculnya titik api baru dapat memperlambat penanganan. Pemerintah masih menilai perlunya arahan khusus dari Presiden Prabowo untuk menangani karhutla yang bersifat insidental. Arahan tersebut diharapkan memperjelas prioritas, pembagian tanggung jawab, dan bentuk dukungan tambahan apabila situasi berkembang di luar penanganan rutin.
Dudung menyampaikan bahwa perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan dilaporkan secara berkala. Laporan tersebut terutama akan memuat perkembangan di tiga wilayah yang menjadi konsentrasi penanganan, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Pemusatan perhatian pada wilayah-wilayah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap langkah di lapangan dapat dipantau secara menyeluruh, termasuk kendala yang masih dihadapi oleh petugas.
Materi laporan akan mencakup berbagai hal yang telah ditangani oleh pemerintah bersama unsur terkait. Selain menjelaskan bentuk penanganan yang sudah dilakukan, laporan itu akan mencantumkan persentase pelaksanaan di masing-masing wilayah. Data tersebut diperlukan untuk mengukur sejauh mana rencana yang telah disusun berjalan serta mengetahui bagian-bagian yang masih membutuhkan percepatan.
Dudung juga akan menyampaikan langkah konkret yang perlu dilakukan berikutnya. Rencana tindak lanjut itu akan disusun berdasarkan kondisi terkini di lapangan, tingkat urgensi, dan kebutuhan penanganan di setiap daerah. Penentuan prioritas menjadi penting karena karhutla tidak hanya menimbulkan dampak di dalam negeri, tetapi juga telah memengaruhi negara lain. Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan penanganan berlangsung secara terarah.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung belum memberikan jawaban mengenai tawaran bantuan penanganan karhutla dari negara lain. Menurut dia, hal itu akan dibahas terlebih dahulu bersama Presiden Prabowo. Pembahasan tersebut akan menjadi bagian dari proses koordinasi pemerintah sebelum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai tawaran bantuan yang disampaikan. Hingga pembicaraan dengan Presiden dilakukan, belum ada keputusan yang disampaikan mengenai penerimaan atau penolakan bantuan tersebut.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
