JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah menempatkan transisi energi hijau dan digitalisasi sebagai dua penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan yang kerap disebut sebagai twin engine tersebut diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga dengan penyediaan sumber energi bersih yang andal, terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Pada saat yang sama, digitalisasi diharapkan memperluas akses terhadap teknologi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mempercepat lahirnya model bisnis baru.
Keterpaduan kedua sektor menjadi faktor penting dalam pelaksanaan strategi tersebut. Pasokan listrik bersih yang memadai diperlukan untuk menopang pertumbuhan pusat data, industri berbasis teknologi, kendaraan listrik, serta berbagai layanan digital. Sebaliknya, infrastruktur dan ekosistem digital dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan energi melalui pemantauan konsumsi, integrasi jaringan, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi. Sinergi ini juga membuka ruang bagi pengembangan investasi hijau dan inovasi domestik di berbagai daerah.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan di Jakarta, Senin (5/10/2026), bahwa pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan sektor energi dan digital secara terpadu. Menurutnya, koordinasi kebijakan, kepastian regulasi, dan penguatan infrastruktur perlu berjalan beriringan agar Indonesia mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif secara global. Pemerintah juga mendorong keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan agenda tersebut. Dengan fondasi energi bersih dan konektivitas digital yang kuat, strategi dua mesin ini diharapkan mendukung produktivitas, memperkuat daya saing nasional, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Strategi transisi energi dan digitalisasi ditempatkan sebagai fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Pemerintah memandang peningkatan investasi sebagai penggerak utama, dengan pertumbuhan investasi nasional dipatok sekitar 8–9 persen. Untuk mendukung sasaran tersebut, kebutuhan realisasi penanaman modal diperkirakan berada dalam kisaran Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun. Besarnya kebutuhan investasi mencerminkan upaya memperkuat industri, memperluas infrastruktur, serta mempercepat pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi akan meningkatkan permintaan terhadap listrik, khususnya dari kawasan industri, pusat data, transportasi, dan layanan publik. Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan mencapai 700–800 terawatt-hour (TWh) pada 2030. Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi tersebut, kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan ditargetkan meningkat hingga 100 gigawatt (GW) peak. Sasaran itu disebut sebagai bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi arah penting dalam mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan memperkuat ketahanan pasokan.
Peningkatan kapasitas pembangkit perlu diikuti pembangunan jaringan transmisi yang memadai. Pemerintah merencanakan pembangunan jaringan sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit untuk menjaga keandalan dan pemerataan pasokan listrik. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam menyalurkan energi dari pusat pembangkitan menuju wilayah konsumsi, termasuk sentra manufaktur dan fasilitas pusat data yang membutuhkan pasokan stabil, berkapasitas besar, serta berkualitas. Ketersediaan jaringan yang terintegrasi juga dapat mendukung masuknya investasi baru ke kawasan yang sebelumnya menghadapi keterbatasan energi.
Penguatan sistem kelistrikan turut mencakup perluasan akses bagi masyarakat di wilayah yang belum sepenuhnya terlayani. Program listrik desa telah mencapai 1.505 titik pada 2025 dan ditargetkan meluas ke 4.390 lokasi pada 2026. Perluasan ini diarahkan untuk mendorong rasio elektrifikasi melampaui 99 persen serta meningkatkan indeks ketahanan energi hingga level 7,13. Dengan demikian, pembangunan energi tidak hanya menopang pertumbuhan industri dan ekonomi digital, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan secara lebih merata.
Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekonomi hijau melalui pemanfaatan cadangan mineral strategis. Nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas mentah, melainkan sebagai fondasi bagi industri bernilai tambah. Pemerintah mendorong hilirisasi yang terintegrasi dengan energi bersih agar pengolahan mineral menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar sekaligus mendukung penurunan emisi.
Salah satu peluang paling menjanjikan berada pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Rantai industri ini mencakup penambangan dan pemurnian mineral, produksi bahan baku baterai, pembuatan sel dan kendaraan, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya serta layanan purnajual. Pengembangan menyeluruh tersebut disebut berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga 67 kali lipat dibandingkan ekspor mineral dalam bentuk mentah. Potensi itu semakin kuat karena permintaan global terhadap ekosistem kendaraan listrik diperkirakan mencapai US$5,91 triliun pada 2045.
Ketersediaan mineral kritis memberikan posisi tawar penting bagi Indonesia dalam rantai pasok global. Nikel berperan dalam pembuatan baterai, sementara tembaga dibutuhkan untuk kabel, motor listrik, dan jaringan kelistrikan. Bauksit, timah, serta mineral lainnya juga mendukung berbagai kebutuhan industri teknologi. Selain itu, pasir silika dapat menjadi bahan baku panel surya, sehingga memperluas peluang pengembangan manufaktur energi terbarukan di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya tersebut perlu disertai standar lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang ketat.
Menurut Haryo, peluang kemitraan internasional turut memperkuat prospek tersebut. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada menunjukkan minat untuk bekerja sama dalam teknologi transisi energi serta membantu diversifikasi rantai pasok mineral kritis di Indonesia. Kemitraan semacam ini dapat membuka akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas industri nasional. Dengan kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang transparan, hilirisasi mineral dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Percepatan transisi energi memerlukan dukungan pendanaan yang kuat, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan hijau untuk menarik investasi sekaligus mengurangi risiko proyek energi bersih. Green bonds menjadi salah satu pilihan penting karena mampu menghimpun dana dari pasar untuk membiayai pembangunan energi terbarukan, efisiensi energi, serta infrastruktur rendah karbon. Selain itu, blended finance dimanfaatkan untuk menggabungkan dana publik, swasta, dan lembaga pembangunan sehingga proyek yang memiliki risiko awal tinggi tetap dapat berjalan secara layak.
Kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam memperluas ruang pembiayaan. Melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia memperoleh dukungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbasis batu bara secara adil, termasuk dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) turut membuka peluang kolaborasi teknologi, investasi, dan pengembangan rantai pasok energi bersih di kawasan. Berbagai skema tersebut akan berjalan beriringan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama transformasi industri.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja masa depan, pemerintah mendorong perluasan program magang bagi lulusan perguruan tinggi serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kurikulum, sertifikasi, dan pengalaman kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan industri hijau, termasuk energi terbarukan, kendaraan listrik, pengelolaan limbah, teknologi digital, dan efisiensi energi. Menurut Haryo, integrasi energi hijau dan digitalisasi menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai tuan rumah energi sekaligus pemain utama dalam transisi energi global. Pemerintah optimistis pembiayaan inovatif dan ketersediaan SDM unggul dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih, sekaligus membuka lapangan kerja baru yang berkualitas, produktif, dan inklusif.
