Jakarta | Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, meskipun terdapat perubahan dalam komposisi belanja. Menurutnya, perkembangan yang terlihat dalam sejumlah indikator konsumsi tidak serta-merta menunjukkan melemahnya kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Perubahan tersebut lebih mencerminkan pergeseran pola konsumsi seiring dengan penyesuaian kebutuhan, preferensi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Drajad di Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam konteks tersebut, informasi mengenai waktu dan lokasi merujuk pada keterangan yang tercantum dalam bahan sumber. Pemerintah menilai pembacaan terhadap kondisi konsumsi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan melihat penurunan pada kategori barang tertentu.
Drajad menjelaskan bahwa sebagian pengeluaran masyarakat kini berpindah ke sektor jasa dan aktivitas berbasis pengalaman. Konsumsi transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel menjadi bagian dari pergeseran tersebut. Masyarakat tetap melakukan pengeluaran, tetapi alokasinya tidak selalu tercatat dalam bentuk pembelian barang kebutuhan rumah tangga sebagaimana pola sebelumnya.
Perubahan juga terlihat melalui meningkatnya penggunaan transaksi digital dan marketplace. Kemudahan pembayaran, promosi daring, serta luasnya pilihan produk membuat masyarakat semakin sering berbelanja melalui kanal digital. Pada saat yang sama, sebagian konsumsi dapat berlangsung secara lebih tersebar dan tidak selalu tercermin dalam indikator konvensional pada periode yang sama.
Karena itu, pemerintah memandang dinamika tersebut sebagai perubahan saluran dan tujuan konsumsi, bukan penurunan kemampuan belanja secara umum. Analisis terhadap daya beli perlu mempertimbangkan pertumbuhan berbagai sektor, termasuk jasa, perjalanan, kuliner, akomodasi, dan perdagangan elektronik. Pendekatan yang lebih luas diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perilaku konsumsi masyarakat serta ketahanan ekonomi rumah tangga.
Pemerintah menilai daya beli masyarakat masih terjaga dengan melihat perkembangan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor jasa. Indikator tersebut terlihat dari meningkatnya mobilitas dan transaksi pada sektor transportasi, pariwisata, restoran, hotel, serta berbagai layanan digital. Aktivitas yang tetap berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan konsumsi, meskipun bentuk, tujuan, dan saluran transaksinya mengalami perubahan.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Nilai pertumbuhannya disebut telah melampaui 100 persen. Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk ketika masyarakat bertransaksi di pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan pelaku usaha lainnya. Perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa konsumsi tidak hanya diukur dari pembelian barang secara langsung, tetapi turut tercermin melalui peningkatan aktivitas pada ekosistem layanan digital.
Pemerintah mengakui bahwa permintaan terhadap produk tertentu, termasuk alas kaki, memang mengalami perubahan. Namun, perubahan itu dipandang sebagai bagian dari pergeseran pola konsumsi, bukan semata-mata tanda melemahnya daya beli. Masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran dari satu jenis produk ke kebutuhan, pengalaman, atau layanan lain yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan preferensi saat ini.
Drajad menjelaskan bahwa perubahan tersebut berlangsung cukup signifikan. “Perubahan pola konsumsi masyarakat cukup signifikan, termasuk konsumsi melalui marketplace dan kanal online,” ujarnya. Pernyataan itu menggambarkan pergeseran cara masyarakat memenuhi kebutuhan, dari transaksi konvensional menuju saluran digital yang lebih beragam. Dengan demikian, penilaian terhadap daya beli perlu mempertimbangkan keseluruhan aktivitas konsumsi, baik pada pembelian barang maupun penggunaan jasa dan layanan berbasis digital.
Drajad menilai kekuatan industri pengolahan menjadi salah satu penentu penting bagi ketahanan ekonomi daerah. Wilayah yang memiliki basis manufaktur dan kegiatan pengolahan yang berkembang dinilai mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Aktivitas tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas rantai pasok bagi pelaku usaha lokal. Ketika kapasitas produksi terus bertambah, perputaran ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga ditopang investasi dan ekspor. Karena itu, pengembangan industri pengolahan dipandang strategis untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang lebih merata antardaerah.
Dalam pandangannya, tekanan inflasi yang muncul belakangan ini lebih banyak berkaitan dengan kenaikan biaya produksi dan keterbatasan pasokan, bukan lonjakan permintaan masyarakat. Produsen menghadapi peningkatan biaya bahan baku, energi, transportasi, dan berbagai komponen pendukung lainnya. Pada saat yang sama, ketersediaan sejumlah komoditas belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten. Drajad mencontohkan pasokan cabai dan alpukat yang dapat terbatas karena faktor produksi, musim, maupun distribusi. Kondisi ini berpotensi mendorong harga naik meskipun konsumsi tidak mengalami peningkatan yang berlebihan. Pola serupa juga terlihat pada produk elektronik yang masih bergantung pada impor, sehingga perubahan harga global dan nilai tukar dapat memengaruhi harga di dalam negeri.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi perlu lebih berfokus pada sisi suplai. Kebijakan tidak cukup hanya mengatur permintaan atau mengimbau masyarakat untuk mengurangi konsumsi, tetapi juga harus memastikan barang tersedia dalam jumlah dan waktu yang sesuai. Langkahnya dapat mencakup peningkatan produksi domestik, penguatan distribusi antardaerah, perbaikan infrastruktur penyimpanan, serta dukungan terhadap industri pengolahan. Untuk komoditas pangan, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan pelaku perdagangan diperlukan agar gangguan pasokan dapat segera diatasi. Sementara itu, penguatan rantai pasok produk elektronik dan pengembangan industri komponen dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Ketersediaan barang yang terjaga akan membantu menahan tekanan harga tanpa melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah menekankan bahwa pemeliharaan daya beli perlu ditopang oleh kebijakan yang menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu perhatian utama adalah peningkatan ekspor neto, yaitu penguatan kinerja ekspor dibandingkan impor. Perbaikan pada komponen tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus menjaga sumber pertumbuhan di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat. Upaya ini perlu berjalan bersama dengan penguatan pasokan agar kebutuhan barang dan jasa tetap terpenuhi secara memadai.
Penguatan pasokan memiliki peran penting dalam membantu mengendalikan inflasi. Ketersediaan barang yang lebih terjaga dapat mengurangi tekanan akibat ketidakseimbangan permintaan dan pasokan. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian pada kesinambungan pasokan sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas ekonomi dan melindungi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Langkah tersebut ditempatkan berdampingan dengan peningkatan ekspor neto, sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga didukung oleh kegiatan ekonomi lainnya.
Selain kebijakan yang berkaitan dengan pasokan dan perdagangan, pemerintah juga menekankan pentingnya perbaikan pencatatan aktivitas ekonomi. Koordinasi akan dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki informasi mengenai berbagai kegiatan ekonomi, termasuk aktivitas perusahaan negara di daerah. Pencatatan yang lebih lengkap diperlukan agar perkembangan ekonomi dapat dipahami secara lebih menyeluruh, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
Perbaikan data tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai aktivitas ekonomi. Ketersediaan data yang lebih menyeluruh dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi aktual. Dengan demikian, koordinasi antarpemerintah dan penyempurnaan pencatatan bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat landasan pengambilan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
