Jakarta | Kebijakan pakaian sekolah di Azerbaijan memicu protes setelah sejumlah siswa dan guru dilaporkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar karena mengenakan hijab. Peristiwa tersebut menempatkan aturan baru pemerintah dalam sorotan publik, terutama karena penerapannya dinilai berpotensi membatasi ekspresi keagamaan di lingkungan pendidikan. Penolakan muncul ketika keluarga dan kelompok masyarakat mempertanyakan apakah ketentuan seragam dapat diberlakukan dengan cara yang mengesampingkan keyakinan pribadi peserta didik maupun tenaga pengajar.
Aturan itu disahkan melalui amandemen pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, teks amandemen tidak menyebut larangan hijab secara eksplisit. Ketentuan tersebut membatasi jenis pakaian yang boleh digunakan di sekolah apabila dianggap tidak sesuai dengan prinsip sekularisme yang menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pendidikan publik Azerbaijan. Penafsiran terhadap aturan inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan, sebab pihak yang menolak melihatnya sebagai pembatasan tidak langsung terhadap kebebasan beragama. Mereka meminta penjelasan yang lebih tegas mengenai batas standar seragam dan hak seseorang untuk mengenakan simbol keagamaan.
Kantor berita negara Azerbaijan, APA, melaporkan bahwa aturan seragam tersebut dimaksudkan untuk menciptakan standar berpakaian yang seragam di lembaga pendidikan umum negeri. Pemerintah dan pendukung kebijakan menilai keseragaman diperlukan untuk menjaga ketertiban, kesetaraan penampilan, serta karakter sekuler sekolah. Namun, pelaksanaan di lapangan memperlihatkan adanya ketegangan tujuan administratif itu dan keberagaman keyakinan masyarakat. Kasus siswa serta guru yang tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran membuat isu ini berkembang dari persoalan tata tertib menjadi perdebatan lebih luas mengenai kebebasan beragama, kewenangan negara, dan perlindungan hak dalam sistem pendidikan.
Kebijakan pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan menimbulkan dampak langsung bagi guru dan siswa, terutama mereka yang memandang penutup kepala sebagai bagian dari keyakinan serta pilihan pribadi. Salah satu pengalaman yang mencuat datang dari Zahra Hasanова, seorang guru yang merasa terluka setelah diberi tahu bahwa ia tidak boleh lagi mengenakan hijab di sekolah tempatnya mengajar. Pemberitahuan tersebut tidak hanya memengaruhi penampilannya, tetapi juga menyentuh hubungan identitas pribadi, kebebasan beragama, dan hak untuk menentukan pilihan atas tubuh sendiri.
Zahra menyampaikan bahwa hijab merupakan pilihan pribadi. Karena itu, apabila suatu hari ia memutuskan untuk melepasnya, keputusan tersebut semestinya berasal dari dirinya sendiri, bukan dipaksakan oleh pihak lain. Pernyataan itu menegaskan keberatannya terhadap kebijakan yang membuat pilihan keagamaan terasa berada di bawah kendali institusi. Baginya, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai aturan berpakaian, melainkan menyangkut penghormatan terhadap martabat, keyakinan, dan kebebasan individu di lingkungan pendidikan.
Respons emosional juga terlihat di lingkungan sekolah. Sebuah video memperlihatkan siswa menangis dan memeluk seorang guru yang dilarang masuk karena mengenakan hijab. Adegan itu menggambarkan kedekatan guru dan siswa sekaligus menunjukkan bahwa larangan tersebut dipahami sebagai peristiwa yang menyakitkan oleh sebagian warga sekolah. Reaksi para siswa memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi turut memengaruhi suasana emosional serta rasa aman di ruang pendidikan.
Selain ungkapan solidaritas secara langsung, muncul pula laporan mengenai aksi boikot kelas di sedikitnya dua sekolah. Tindakan tersebut menjadi bentuk penolakan terhadap pembatasan yang dinilai mengabaikan suara guru dan siswa. Meskipun informasi yang tersedia tidak merinci jumlah peserta maupun identitas sekolah, laporan itu menunjukkan bahwa kebijakan hijab telah memicu respons kolektif. Perkembangan tersebut memperluas perdebatan dari pengalaman individual Zahra menjadi persoalan yang menyentuh kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap kebijakan pendidikan.
Kebijakan pembatasan penggunaan hijab di sekolah Azerbaijan menuai perhatian luas karena menyentuh persoalan identitas keagamaan, hak keluarga, serta hubungan aturan pendidikan dan kebebasan beragama. Perdebatan itu berlangsung di negara yang secara sosial memiliki latar belakang Islam yang kuat. Sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan beragama Islam, sehingga larangan atau pembatasan simbol keagamaan di lingkungan sekolah dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai isu yang tidak sekadar berkaitan dengan seragam, melainkan juga dengan hak menjalankan keyakinan.
Di sisi lain, konstitusi Azerbaijan menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler sekaligus menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Pemerintah dapat menggunakan prinsip sekularisme untuk menjelaskan pentingnya aturan yang seragam di sekolah negeri, tetapi para pengkritik menilai prinsip tersebut tidak semestinya menghapus ruang bagi ekspresi keagamaan yang dilakukan secara damai. Perbedaan penafsiran inilah yang membuat kebijakan tersebut berkembang menjadi perdebatan nasional mengenai batas kewenangan negara dan perlindungan hak konstitusional.
Salah satu kritik paling keras datang dari jurnalis Polad Aslanov, yang saat ini menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020. Dari dalam penjara, Aslanov memprotes aturan hijab tersebut melalui mogok makan. Ia menyatakan bahwa aksi itu merupakan satu-satunya cara perjuangan yang masih tersedia baginya untuk menolak apa yang disebutnya sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional.
Pesan Aslanov diunggah oleh istrinya, Gulmira Aslanova, melalui Facebook. Publikasi tersebut memperluas jangkauan kritik dan membuat isu pembatasan hijab kembali dibicarakan oleh masyarakat, aktivis, serta pemerhati kebebasan sipil. Aksi mogok makan itu juga menambah dimensi kemanusiaan dalam kontroversi, karena menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar mengenai kebebasan beragama dan perlindungan hak warga negara di Azerbaijan.
Penolakan terhadap pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan meluas hingga ke Turki. Sejumlah demonstran berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan yang mereka nilai membatasi kebebasan beragama dan pilihan berpakaian. Aksi tersebut menunjukkan bahwa isu pendidikan dan pakaian keagamaan tidak hanya dipandang sebagai persoalan domestik Azerbaijan, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman politik negara-negara lain di kawasan.
Dalam aksi itu, para demonstran mengaitkan kebijakan Azerbaijan dengan praktik yang pernah diterapkan Turki pada 1997. Pada masa tersebut, perempuan berjilbab menghadapi larangan untuk mengikuti kuliah di universitas serta pembatasan dalam memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri. Pengalaman itu masih menjadi rujukan dalam perdebatan mengenai batas penerapan sekularisme, terutama ketika aturan negara berdampak langsung terhadap akses perempuan Muslim terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menanggapi perkembangan tersebut dalam pidatonya di Kongres Partai Azerbaijan Baru. Ia tidak menyebut Turki secara langsung, tetapi memperingatkan pihak lain agar tidak mencampuri gaya hidup Azerbaijan. Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah yang memandang persoalan tersebut sebagai bagian dari kedaulatan nasional dan karakter sosial negaranya. Pemerintah Turki sendiri belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Aliyev.
Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September. Meski tidak secara khusus membahas kebijakan Azerbaijan, pernyataan itu menjadi latar penting bagi pembacaan publik terhadap isu tersebut. Perdebatan kini masih berlangsung, terutama mengenai cara menerapkan sekularisme tanpa mengurangi perlindungan atas kebebasan beragama. Di tengah ketegangan itu, laporan mengenai pemutusan akses internet di Azerbaijan belum dikonfirmasi oleh Open Observatory of Network Interference maupun NetBlocks, sehingga informasi tersebut perlu disikapi secara hati-hati.
Baca juga: Pemkot Tangerang keluarkan SE jemput anak sekolah pada 27–28 Agustus
