KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader merapatkan barisan untuk menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi internal yang dirangkai dengan bakti sosial di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada Jumat (9/10). Kegiatan itu menjadi ruang bagi jajaran partai untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan arah perjuangan menghadapi agenda politik mendatang.
Acara tersebut dihadiri pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari DPC, PAC, hingga ranting. Kehadiran struktur secara berjenjang menunjukkan pentingnya keterhubungan organisasi dalam menjalankan kerja politik di tengah masyarakat. Bagi PDI Perjuangan Jawa Timur, komunikasi pengurus di tingkat daerah dan basis akar rumput diperlukan agar setiap kebijakan, program, serta strategi partai dapat dipahami dan dilaksanakan secara selaras.
Said menilai kekompakan internal merupakan modal penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Menurut dia, soliditas tidak hanya dibutuhkan ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi harus dibangun secara konsisten melalui kerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan barisan yang teratur serta hubungan yang kuat antarstruktur, partai diharapkan mampu merespons berbagai persoalan publik dan menjaga kedekatan dengan konstituen.
Konsolidasi itu juga diarahkan untuk mempersiapkan target kemenangan politik pada 2029. Namun, Said menegaskan bahwa konsolidasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pertemuan tersebut harus menghasilkan kesamaan visi, pembagian langkah yang jelas, dan komitmen bersama di seluruh struktur partai. DPC, PAC, dan ranting perlu bergerak dalam irama yang sama, sehingga setiap upaya penguatan organisasi memiliki dampak nyata. Melalui konsistensi kerja, disiplin kader, serta koordinasi yang berkelanjutan, PDI Perjuangan Jawa Timur berupaya menatap Pemilu 2029 dengan organisasi yang lebih solid dan kesiapan yang lebih terukur.
Said mengingatkan bahwa konsolidasi internal tidak akan berjalan efektif apabila diwarnai konflik, saling memfitnah, dan pertikaian antarkader. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi politik, tetapi harus dikelola melalui mekanisme partai dan komunikasi yang tertib. Konflik yang dibiarkan berlarut-larut justru dapat membentuk faksi, memperlemah koordinasi, serta mengalihkan perhatian dari agenda utama partai dalam menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029.
Ia menilai, perilaku tersebut berpotensi merusak soliditas sekaligus mengurangi modal sosial yang telah dibangun partai di tengah masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai program dan sikap partai saat berada di ruang publik, tetapi juga mencermati cara kader menyelesaikan perbedaan di internal. Apabila yang terlihat adalah pertengkaran, saling menyerang, atau perebutan pengaruh, penilaian negatif dapat diarahkan kepada partai secara keseluruhan, bukan hanya kepada individu yang terlibat.
Dalam konteks itu, Said menegaskan bahwa soliditas merupakan modal utama partai. Karena itu, pertengkaran internal tidak boleh terjadi, terutama ketika organisasi sedang memperkuat struktur dan menyiapkan strategi politik jangka panjang. Setiap kader perlu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan seluruh perangkat partai dapat bekerja dalam arah yang sama.
Said juga meminta kader menjalankan setiap keputusan serta arahan organisasi secara konsisten. Ketika partai telah menetapkan satu komando, kader tidak seharusnya menerjemahkan ulang keputusan tersebut atau membuat interpretasi berbeda yang dapat menimbulkan kebingungan. Konsistensi dalam pelaksanaan keputusan akan memperkuat disiplin organisasi, mencegah munculnya faksi, dan menjaga pesan politik partai tetap seragam. Dengan demikian, konsolidasi dapat berlangsung secara terukur, sementara energi kader diarahkan untuk memperluas kerja politik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Dalam arahannya, Said menekankan bahwa penguatan organisasi PDIP Jawa Timur tidak boleh berhenti pada penataan struktur, konsolidasi kader, atau penyusunan strategi menuju Pemilu 2029. Seluruh agenda tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya mendekatkan partai kepada masyarakat. Kader diminta hadir di tengah warga, memahami persoalan sehari-hari, serta membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Kedekatan itu penting agar organisasi tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga memperoleh kepercayaan publik.
Menurut Said, kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama apabila partai ingin mencapai target politik pada 2029. Dukungan tidak dapat dibangun hanya menjelang pemungutan suara, melainkan melalui hubungan yang dirawat dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian sederhana, seperti menyapa warga, menanyakan kabar, atau mendengarkan keluhan mereka, dapat menghadirkan perasaan dihargai. Sikap tersebut tetap bermakna meskipun masyarakat yang ditemui belum tentu membutuhkan bantuan secara langsung.
Pandangan itu juga menegaskan posisi rakyat dalam kehidupan demokrasi. Rakyat merupakan pemilik kehormatan dan kedaulatan, sedangkan wakil rakyat menjalankan amanah untuk mewakili kepentingan mereka. Karena itu, kader dan calon wakil rakyat perlu menempatkan pelayanan, empati, serta tanggung jawab sebagai dasar pengabdian. Keberadaan partai akan semakin berarti apabila dirasakan manfaatnya secara nyata, bukan sekadar terlihat melalui kegiatan politik dan pernyataan publik.
Semangat tersebut tercermin dalam kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan sebagai bagian dari konsolidasi bersama masyarakat. Kegiatan itu menyalurkan bantuan kepada 300 penerima manfaat dan memberikan santunan kepada 20 anak yatim. Bantuan tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat silaturahmi dan kehadiran kader di tengah warga. Melalui kegiatan yang konsisten, partai dapat menumbuhkan hubungan yang lebih manusiawi, menjaga kepercayaan, serta membangun fondasi dukungan yang sehat menuju Pemilu 2029.
Target politik PDIP Jawa Timur tidak berhenti pada upaya memenangkan pemilihan legislatif. Partai juga menargetkan agar kader sendiri dapat menempati posisi kepala daerah di berbagai wilayah. Sasaran tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi yang perlu dipersiapkan secara terukur oleh seluruh jajaran partai, sehingga kerja politik tidak hanya berorientasi pada perolehan kursi legislatif, tetapi juga pada penguatan kepemimpinan daerah dari internal kader.
Said menyoroti Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian. Hingga kini, Kabupaten Malang belum memiliki bupati yang berasal dari kader PDIP. Kondisi itu menjadi catatan penting dalam penyusunan langkah politik ke depan. Karena itu, partai perlu mempersiapkan kader dan strategi yang dapat mendukung target tersebut, sekaligus memastikan konsolidasi internal berjalan secara berkelanjutan di tingkat daerah.
Harapan serupa disampaikan terkait posisi gubernur Jawa Timur pada kontestasi mendatang. Said berharap jabatan tersebut dapat diisi melalui calon yang diusung PDIP. Untuk mewujudkannya, ia meminta DPD bersama seluruh jajaran partai mulai mempersiapkan langkah sejak sekarang. Persiapan itu diperlukan agar target politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, dapat dijalankan dengan arah yang jelas dan dukungan organisasi yang kuat.
Saat ini, sejumlah kader PDIP telah menjadi kepala daerah di Jawa Timur. Mereka ialah duet Eri Cahyadi dan Armudji di Surabaya, Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Hanindhito Himawan di Kabupaten Kediri, serta Mochamad Nur Arifin di Trenggalek. Keberadaan para kader tersebut menjadi bagian dari gambaran kepemimpinan daerah yang berasal dari PDIP di Jawa Timur, sekaligus memperkuat dorongan untuk mencapai target politik partai pada kontestasi mendatang.
