JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penarikan sejumlah produk beras fortifikasi yang bermasalah tidak mengganggu ketersediaan beras premium dan medium di pasar tradisional. Jaminan tersebut disampaikan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat setelah produk tertentu ditarik dari peredaran. Menurut Bapanas, langkah penarikan berlaku terhadap produk yang bermasalah dan tidak menunjukkan bahwa seluruh beras yang beredar mengalami gangguan pasokan.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, meminta masyarakat tidak khawatir mengenai ketersediaan beras di pasar tradisional. Ia menyatakan bahwa stok beras premium dan medium di saluran perdagangan tersebut dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. “Tidak perlu khawatir, stok beras premium dan medium di pasar tradisional masih banyak,” kata Hermawan. Pernyataan itu menegaskan bahwa konsumen tetap memiliki pilihan beras yang tersedia di pasar tradisional, meskipun terdapat penarikan pada sejumlah beras fortifikasi.
Selain memastikan volume pasokan, Bapanas juga menyampaikan bahwa harga beras premium masih berada dalam kondisi terkendali. Keterangan tersebut menjadi bagian dari penilaian bahwa penarikan produk bermasalah belum menimbulkan tekanan berarti terhadap ketersediaan maupun harga beras premium di pasar tradisional. Masyarakat dapat memperoleh beras premium dan medium sebagaimana biasa, sementara proses penarikan dilakukan terhadap produk yang perlu dikeluarkan dari peredaran. Dengan demikian, informasi mengenai penarikan beras fortifikasi tidak perlu ditafsirkan sebagai tanda bahwa pasokan beras secara umum menipis. Bapanas tetap menekankan kondisi stok yang mencukupi di pasar tradisional serta harga beras premium yang masih terkendali, sesuai keterangan Hermawan.
Penarikan 25 merek beras fortifikasi yang dinilai bermasalah menimbulkan dampak yang berbeda pasar tradisional dan ritel modern. Di pasar tradisional, ketersediaan beras secara umum masih relatif terjaga karena pedagang memperoleh pasokan dari beragam jalur, termasuk distributor, agen, dan penggilingan. Produk yang ditarik juga tidak serta-merta mengganggu seluruh perdagangan beras, sebab konsumen masih dapat menemukan berbagai pilihan merek dan jenis beras lainnya.
Keterbatasan stok lebih terlihat di ritel modern. Sejumlah produsen yang sebelumnya memasok produk fortifikasi tersebut tidak lagi diperbolehkan memproduksinya, sehingga jaringan supermarket dan toko modern mengalami pengurangan pilihan barang. Sebanyak 11 produsen juga menarik stok dari ritel modern sambil menunggu evaluasi Satgas Pangan Polri. Langkah itu dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan, sekaligus memberikan ruang bagi pemeriksaan terhadap proses produksi, pelabelan, dan distribusinya.
Hermawan memperingatkan bahwa berkurangnya stok di ritel modern dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menaikkan harga beras premium. Kekosongan pada rak, terutama bila berlangsung cukup lama, berpotensi membentuk persepsi bahwa pasokan nasional sedang terganggu. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui informasi yang terbuka dan pengawasan harga agar konsumen tidak menghadapi kenaikan yang tidak beralasan.
Menurut Hermawan, pola perdagangan di pasar tradisional dan ritel modern memang memiliki karakter berbeda. Pedagang tradisional biasanya bernegosiasi secara langsung dengan pemasok dan memiliki struktur biaya yang lebih fleksibel. Sebaliknya, produsen yang memasok ritel modern harus memperhitungkan berbagai potongan penjualan, biaya promosi, dan ketentuan distribusi. Potongan tersebut dapat mengurangi margin produsen, sehingga keputusan menghentikan atau menarik pasokan menjadi lebih sensitif. Evaluasi pemerintah diharapkan dapat memperjelas status produk, memulihkan kelancaran distribusi, dan menjaga ketersediaan beras tanpa mengganggu harga di tingkat konsumen.
Pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, menunjukkan bahwa ketersediaan dan harga beras premium pada tingkat distributor berada dalam batas yang telah ditetapkan. Dalam pemantauan tersebut, harga beras premium tercatat berada di sekitar Rp14.200 per kilogram. Angka ini menjadi gambaran harga pada jalur distribusi di salah satu pusat perdagangan beras utama di Jakarta.
Harga distributor tersebut dapat dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) beras premium untuk Zona I, yaitu Rp14.900 per kilogram. Dengan demikian, harga beras premium yang dipantau di Pasar Induk Beras Cipinang masih berada di bawah batas eceran tertinggi yang berlaku untuk wilayah tersebut. Selisih harga distributor dan HET mencapai sekitar Rp700 per kilogram berdasarkan angka pemantauan yang tersedia.
Ketentuan HET beras premium Zona I mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Karena itu, angka Rp14.900 per kilogram menjadi acuan perbandingan bagi wilayah-wilayah tersebut. Hasil pemantauan Bapanas dan Satgas Pangan Polri secara khusus memperlihatkan posisi harga distributor sekitar Rp14.200 per kilogram terhadap acuan tersebut. Fakta yang tercatat adalah harga di tingkat distributor masih lebih rendah daripada HET beras premium Zona I, tanpa mengubahnya menjadi penilaian mengenai pergerakan harga di luar data pemantauan.
Penarikan produk beras fortifikasi dilakukan setelah pengumuman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam pengumuman tersebut, sebanyak 25 merek beras fortifikasi dinilai melanggar ketentuan administrasi, mutu, dan nilai gizi. Produk-produk itu dimiliki oleh 11 pelaku usaha, sehingga pengawasan tidak hanya diarahkan pada merek, tetapi juga pada kepatuhan perusahaan yang memproduksi dan mengedarkannya.
Pengawasan lanjutan dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi. Kegiatan tersebut menghasilkan 190 sampel dari 27 nama dagang. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas temuan sebelumnya di Jakarta, yang menunjukkan perlunya penelusuran lebih luas terhadap produk beras fortifikasi yang beredar di pasar. Sampel dikumpulkan untuk memeriksa kesesuaian informasi pada label, mutu produk, serta pemenuhan persyaratan perizinan.
Dari pemeriksaan terhadap 15 sampel, sebanyak 80 persen diketahui tidak sesuai dengan klaim nilai gizi yang tercantum pada label. Ketidaksesuaian tersebut menjadi salah satu dasar penilaian bahwa informasi produk berpotensi menyesatkan konsumen. Selain persoalan mutu dan pelabelan, pada sejumlah produk juga ditemukan dugaan tidak adanya izin edar pangan segar asal tumbuhan. Aspek administrasi ini turut menjadi perhatian dalam proses penarikan dan pengawasan.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun. Nilai tersebut didasarkan pada selisih harga jual rata-rata beras sebesar Rp23.385 per kilogram dan harga wajar Rp13.689 per kilogram. Selisih itu kemudian dikalikan dengan asumsi bahwa 30 persen dari kebutuhan konsumsi beras tahunan, yaitu 9,2 juta ton, terdampak oleh perbedaan harga tersebut. Perhitungan ini menggambarkan besarnya dampak ekonomi yang mungkin ditanggung masyarakat apabila produk dengan klaim dan harga yang tidak sesuai terus beredar.
