JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi kembali isu reshuffle kabinet yang mencuat dengan sikap tegas. Ia menyatakan tidak gentar apabila sewaktu-waktu harus dicopot dari jabatan menteri. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di Denpasar, Bali, ketika isu mengenai kemungkinan pergantian sejumlah posisi dalam kabinet kembali menjadi perhatian publik.
Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak merasa perlu menghadapi isu tersebut dengan kecemasan. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan kabar mengenai reshuffle tidak membuatnya harus menunggu dalam ketakutan di Jakarta. Baginya, keputusan mengenai susunan kabinet merupakan kewenangan Presiden, sehingga seorang menteri perlu menghormati setiap keputusan yang akan diambil.
Sikap itu memperlihatkan bahwa Pigai tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk merasa takut terhadap dinamika pemerintahan. Ia tidak menyatakan akan mempertahankan posisi dengan cara apa pun, melainkan menempatkan kemungkinan pergantian sebagai bagian dari keputusan politik yang berada di luar kewenangannya. Karena itu, isu reshuffle tidak membuatnya meninggalkan tugas atau menunjukkan kegelisahan secara berlebihan.
Pernyataan Pigai di Denpasar sekaligus menjadi respons atas spekulasi yang kembali beredar mengenai perubahan susunan kabinet. Ia menekankan bahwa dirinya siap menerima apa pun keputusan yang ditetapkan. Dengan sikap tersebut, Pigai berusaha menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagai menteri tidak semestinya bergantung pada kepastian mengenai keberlanjutan jabatan.
Di tengah munculnya berbagai pemberitaan tentang kemungkinan perombakan kabinet, pernyataan tersebut menempatkan Pigai sebagai pejabat yang memilih bersikap terbuka terhadap keputusan Presiden. Ia tidak menganggap isu pergantian posisi sebagai sesuatu yang perlu dihadapi dengan rasa takut, termasuk dengan menunggu secara cemas di Jakarta. Sikapnya tetap berfokus pada penerimaan terhadap keputusan yang nantinya berlaku.
Natalius Pigai menegaskan bahwa perubahan susunan kabinet sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut pandangan tersebut, presiden memiliki mandat konstitusional untuk menentukan komposisi pemerintahan sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara. Karena itu, wacana reshuffle tidak semestinya dipahami sebagai tekanan atau persoalan personal bagi menteri yang sedang menjalankan tugasnya. Setiap kemungkinan perubahan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan dan keputusan politik yang berada di tangan kepala negara.
Pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Hak tersebut mencakup kewenangan untuk mengangkat, mempertahankan, maupun mengganti pejabat yang dinilai perlu dalam rangka memastikan program pemerintahan berjalan secara efektif. Dengan dasar itu, posisi seorang menteri tidak dapat dianggap sebagai jabatan yang bersifat permanen. Keberlanjutan atau perubahan jabatan bergantung pada pertimbangan presiden, termasuk kebutuhan koordinasi, arah kebijakan, serta tuntutan pencapaian target nasional.
Pigai menyampaikan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi isu tersebut karena penentuan nasib para menteri bukan berada pada kapasitas pribadi masing-masing. Evaluasi terhadap kinerja kabinet merupakan tanggung jawab dan otoritas Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Presiden memiliki akses terhadap laporan, perkembangan program, serta berbagai masukan yang diperlukan untuk menilai efektivitas setiap kementerian.
Penilaian itu dapat mencakup pencapaian target, kualitas pelaksanaan kebijakan, kemampuan bekerja sama dengan kementerian lain, serta kontribusi menteri terhadap agenda pemerintahan. Dengan demikian, isu pergantian tidak seharusnya disikapi melalui spekulasi atau kekhawatiran berlebihan. Setiap keputusan, apabila diambil, akan mencerminkan hasil evaluasi presiden terhadap kebutuhan kabinet dan kepentingan pemerintahan secara keseluruhan. Sikap Pigai menunjukkan bahwa kewenangan presiden perlu dihormati, sementara para menteri tetap berkewajiban bekerja secara profesional hingga terdapat keputusan resmi mengenai perubahan posisi.
Natalius Pigai menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja para menteri semestinya dilakukan berdasarkan data yang terukur, bukan semata-mata survei atau penilaian dari wartawan. Menurutnya, setiap evaluasi harus melihat capaian nyata dalam menjalankan program, pemenuhan target, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dengan dasar tersebut, keputusan mengenai keberlanjutan seorang menteri dapat dibuat secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini yang berkembang di ruang publik.
Pigai berpandangan bahwa survei dan pemberitaan media memang dapat menjadi bagian dari informasi, tetapi keduanya tidak cukup untuk menentukan kualitas seorang pejabat. Popularitas seseorang belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam mengelola kementerian. Sebaliknya, menteri yang bekerja secara konsisten perlu dinilai melalui hasil yang dapat dibuktikan, termasuk kemajuan program, efektivitas penggunaan anggaran, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di bidangnya.
Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa Presiden Prabowo Subianto, sebagai seorang intelektual, akan menggunakan ukuran yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi para pembantunya. Penilaian itu diharapkan mengacu pada indikator kinerja atau KPI (Key Performance Index), sehingga pencapaian menteri dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pendekatan berbasis kinerja dinilai lebih adil karena menempatkan hasil kerja sebagai ukuran utama, bukan persepsi sesaat.
Dalam konteks tersebut, Pigai menegaskan bahwa dirinya dikenal karena bekerja. Pernyataan itu menunjukkan keyakinannya bahwa kontribusi seorang menteri seharusnya tercermin melalui pelaksanaan tugas dan hasil yang dihasilkan, bukan melalui upaya membangun citra. Ia menyatakan tidak gentar menghadapi isu reshuffle karena merasa memiliki tanggung jawab untuk terus bekerja dan menjalankan amanat yang diberikan.
Meski demikian, Pigai mengakui bahwa keputusan akhir mengenai susunan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden. Tidak ada pihak lain, termasuk survei, wartawan, maupun tekanan opini publik, yang dapat mengambil alih kewenangan tersebut. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menilai, mempertahankan, atau mengganti menteri berdasarkan pertimbangan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Setelah isu reshuffle kembali dibicarakan, sikap Natalius Pigai disebut tetap tidak berubah. Ia tidak gentar menghadapi kemungkinan yang berkembang dalam pembahasan mengenai perombakan kabinet. Bagi Pigai, perhatian utama tetap diarahkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya sebagai menteri. Isu mengenai perubahan susunan kabinet tidak menjadi alasan baginya untuk mengurangi fokus dalam menjalankan pekerjaan.
Pigai tetap menjalankan tugasnya sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia memilih untuk bekerja sebagaimana mestinya, tanpa menjadikan kemungkinan pergantian sebagai pusat perhatian. Selama masih menjalankan amanah sebagai menteri, Pigai disebut akan terus melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan perhatian pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia juga tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang menentukan hasil evaluasi terhadap kinerja seorang menteri. Penilaian tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Pigai menyerahkan evaluasi atas kinerjanya kepada Presiden, termasuk keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan dirinya dalam kabinet. Sikap ini disampaikan tanpa mendahului keputusan maupun penilaian dari kepala pemerintahan.
Dengan demikian, munculnya kembali pembicaraan tentang reshuffle tidak mengubah langkah Pigai dalam menjalankan tugas. Ia tetap bekerja dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai menteri, sementara seluruh evaluasi mengenai kinerjanya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pigai tidak berfokus pada kemungkinan dirinya diganti, melainkan tetap menjalankan mandat yang ada selama keputusan resmi mengenai susunan kabinet belum disampaikan.
