Jakarta | Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menempati posisi ke-10 dalam daftar menteri yang dinilai bekerja paling baik di Kabinet Merah Putih. Dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO), Meutya memperoleh 5,9 persen suara responden. Hasil tersebut menempatkannya di sepuluh nama teratas dalam penilaian publik terhadap kinerja para menteri. IPO merilis hasil survei bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Publik; Dua Tahun Kabinet Merah Putih” secara daring di Jakarta pada Sabtu. Angka yang dicatat setiap menteri menggambarkan jawaban peserta survei, bukan ukuran kinerja yang berdiri sendiri atau kesimpulan objektif mengenai capaian kementerian.
Posisi kesepuluh menunjukkan bahwa Meutya termasuk dalam kelompok menteri yang memperoleh penilaian positif dari sebagian responden. Persentase 5,9 persen merujuk pada proporsi responden yang memilih atau menilai Meutya dalam konteks pertanyaan survei tentang menteri dengan kinerja terbaik. Dengan demikian, hasil ini perlu dibaca sebagai potret persepsi publik sebagaimana dihimpun IPO pada pelaksanaan survei tersebut. Peringkat itu tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan responden memberikan penilaian, bidang kerja yang menjadi pertimbangan, ataupun perbandingan terperinci atas hasil setiap kementerian. Informasi yang tersedia menempatkan temuan tersebut sebagai hasil evaluasi publik, bukan audit atas program pemerintah.
Survei ini turut memberikan gambaran tentang bagaimana responden memandang kinerja anggota Kabinet Merah Putih. Namun, persepsi dapat terbentuk oleh beragam hal, termasuk tingkat pengenalan terhadap pejabat, perhatian terhadap isu tertentu, serta informasi yang diterima masyarakat. Karena itu, hasil untuk Meutya dan para menteri lain sebaiknya dipahami sesuai cakupan pertanyaan dan data yang dipublikasikan IPO, tanpa menganggap urutan sebagai ukuran definitif keberhasilan. Pencapaian kerja kementerian tetap dapat dinilai melalui indikator dan bukti lain. Dalam konteks pemberitaan, temuan utama yang dapat disampaikan adalah Meutya meraih 5,9 persen dan berada di urutan kesepuluh menurut penilaian responden dalam survei IPO tersebut.
Dalam penilaian kinerja menteri versi IPO, sembilan nama menempati posisi di atas Meutya Hafid. Urutan ini memperlihatkan perolehan persentase yang dicatat masing-masing menteri, dimulai dari angka tertinggi hingga posisi kesembilan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berada di peringkat pertama dengan 33 persen.
Posisi kedua ditempati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang mencatat 25,2 persen. Di urutan ketiga, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperoleh 24,5 persen. Selisih kedua perolehan tersebut tercatat sebesar 0,7 poin persentase, sementara angka di posisi teratas lebih tinggi dibandingkan keduanya.
Berikutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berada di peringkat keempat dengan 21,8 persen. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyusul pada urutan kelima dengan 20,5 persen. Pada posisi keenam terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sugiono, dengan perolehan 16,1 persen.
Urutan ketujuh ditempati Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, yang mencatat 13,8 persen. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berada di posisi kedelapan dengan 12 persen, sedangkan Menteri Agama Nasaruddin Umar menutup daftar sembilan menteri di atas Meutya dengan angka 10,3 persen. Dengan demikian, peringkat dalam daftar ini disusun berdasarkan persentase yang dilaporkan IPO, dari perolehan tertinggi hingga terendah di nama-nama tersebut.
Rangkaian angka itu menunjukkan rentang penilaian yang cukup lebar posisi pertama dan kesembilan. Andi Amran Sulaiman mencatat perolehan tertinggi dalam kelompok tersebut, sedangkan Nasaruddin Umar berada pada urutan terakhir sebelum Meutya Hafid. Daftar ini dapat dibaca sebagai gambaran posisi relatif para menteri dalam penilaian IPO, tanpa mengubah urutan dan persentase yang dicantumkan. Penyebutan jabatan membantu membedakan setiap nama, terutama para menteri koordinator yang memimpin bidang pemerintahan berbeda. Angka yang dicatat menjadi dasar untuk melihat susunan peringkat tersebut secara ringkas dan jelas.
Dalam penilaian terhadap menteri perempuan, Meutya Hafid memperoleh persepsi kinerja tertinggi di nama-nama yang dinilai responden. Menteri Komunikasi dan Digital itu berada di urutan teratas untuk ukuran menteri yang dianggap “bekerja paling baik”. Posisi berikutnya ditempati Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Temuan tersebut menggambarkan penilaian responden atas kinerja para menteri perempuan dalam survei, bukan peringkat berdasarkan tingkat kepuasan publik pada klaster tertentu.
Keterangan mengenai hasil itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat memaparkan survei pada Sabtu, 24 Oktober. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa Meutya menjadi menteri perempuan dengan persepsi kinerja tertinggi, sementara Widiyanti menyusul di bawahnya. Penyebutan “bekerja paling baik” merujuk pada ukuran penilaian tersendiri yang digunakan dalam survei. Karena itu, hasil tersebut perlu dibedakan dari angka kepuasan publik yang dicatat berdasarkan pengelompokan jabatan atau bidang.
Pada klaster pejabat bidang politik dan keamanan, Meutya memperoleh tingkat kepuasan publik sebesar 4,9 persen. Angka itu menempatkannya di posisi kedua dalam klaster tersebut. Posisi pertama diraih Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan tingkat kepuasan publik 13,5 persen. Dengan demikian, urutan Meutya dalam klaster politik dan keamanan ditentukan oleh persentase kepuasan publik, bukan oleh penilaian responden tentang siapa yang dianggap bekerja paling baik di menteri perempuan.
Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa satu tokoh dapat menempati posisi berbeda bergantung pada indikator yang digunakan. Meutya berada di urutan tertinggi ketika responden menilai kinerja menteri perempuan, tetapi berada di urutan kedua dalam pengukuran kepuasan publik pada klaster politik dan keamanan. Sementara itu, Widiyanti tercatat sebagai menteri perempuan dengan persepsi kinerja tertinggi kedua, sedangkan Tito memimpin klaster politik-keamanan dalam aspek kepuasan. Memisahkan kategori dan indikator ini penting agar angka survei tidak dibaca sebagai satu peringkat yang sama. Hasil survei tersebut perlu dipahami sesuai cakupan pertanyaan, kelompok pejabat, serta ukuran yang dipaparkan oleh IPO.Dedi menjelaskan bahwa penilaian terhadap kinerja pejabat kabinet dalam survei opini publik tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pekerjaan mereka dipahami, tetapi juga dengan seberapa dikenal pejabat tersebut oleh masyarakat. Tingkat keterkenalan menjadi salah satu unsur yang memengaruhi persepsi responden ketika mereka memberikan penilaian. Karena itu, hasil survei menggambarkan pandangan publik yang terbentuk dalam konteks informasi yang diketahui responden mengenai pejabat dan kementerian. Penjelasan ini menempatkan keterkenalan sebagai faktor yang perlu diperhatikan saat membaca penilaian terhadap kinerja, tanpa menyamakan tingkat popularitas dengan capaian kerja secara langsung. Dedi menyampaikan hal tersebut sebagai keterangan mengenai persepsi dalam survei.
Selain keterkenalan, Dedi menyebut persepsi publik juga dipengaruhi oleh intensitas aktivitas dan publikasi masing-masing kementerian. Aktivitas kementerian serta informasi yang dipublikasikan dapat menjadi bagian dari hal-hal yang diketahui masyarakat dan kemudian membentuk pandangan mereka terhadap pejabat kabinet. Dengan demikian, penilaian responden berlangsung berdasarkan persepsi yang berkembang dari paparan terhadap aktivitas dan publikasi tersebut. Penjelasan itu berlaku sebagai konteks untuk memahami cara opini publik mengenai kinerja pejabat dapat terbentuk. Dedi tidak menyampaikan dalam keterangan ini rincian lain mengenai bobot masing-masing unsur dalam penilaian, sehingga aspek keterkenalan, aktivitas, dan publikasi dipaparkan sebagai faktor yang memengaruhi persepsi, bukan sebagai ukuran kuantitatif yang terpisah.
Survei nasional IPO yang menjadi konteks penilaian tersebut dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026. Penelitian ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan menggunakan metode multistage random sampling.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI
