Jakarta | Menteri Kesehatan menyatakan Kementerian Kesehatan akan mengikuti keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait polemik produk pemanis Stevia Beeru. Sikap tersebut menempatkan penilaian BPOM sebagai rujukan dalam menanggapi perbincangan mengenai kandungan produk yang belakangan menjadi sorotan publik. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak mendahului proses pemeriksaan yang sedang berlangsung maupun menyampaikan kesimpulan sendiri sebelum lembaga berwenang menyelesaikan penilaiannya.
Polemik ini mencuat setelah influencer yang dikenal dengan nama Dokter Detektif atau Doktif mengungkap hasil uji laboratorium terhadap produk tersebut. Menurut klaim yang disampaikan Doktif, pengujian itu disebut menunjukkan adanya kandungan sukralosa dan neotam. Informasi tersebut kemudian memicu perhatian dan pertanyaan konsumen mengenai komposisi pemanis Stevia Beeru, termasuk kesesuaian informasi produk dengan kandungan yang diklaim. Namun, keterangan mengenai hasil uji yang diungkap influencer itu tidak boleh disamakan dengan hasil pemeriksaan resmi BPOM.
BPOM masih mengambil sampel dan melakukan pengujian untuk memastikan informasi mengenai produk tersebut. Karena proses itu belum selesai, belum ada dasar untuk menyebut klaim yang beredar sebagai temuan resmi regulator. Hasil laboratorium yang disampaikan pihak lain dapat menjadi bagian dari perbincangan, tetapi penilaian atas keamanan, mutu, serta kesesuaian produk tetap memerlukan pemeriksaan dan keterangan lembaga yang berwenang. Publik perlu membedakan klaim awal dari hasil resmi agar informasi yang belum terverifikasi tidak diperlakukan sebagai kesimpulan final.
Pernyataan Menkes bahwa kementeriannya akan mengikuti keputusan BPOM menunjukkan bahwa pemerintah menunggu hasil pemeriksaan sebelum memberikan respons lebih lanjut. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi BPOM untuk menuntaskan pengambilan sampel dan analisis berdasarkan prosedur yang berlaku. Bagi konsumen, informasi resmi dari BPOM menjadi acuan penting untuk memahami status produk dan tindak lanjut yang mungkin diperlukan. Sampai hasil pengujian diumumkan, polemik Stevia Beeru masih berada dalam tahap pemeriksaan, sementara klaim mengenai sukralosa dan neotam tetap perlu dipahami sebagai informasi yang diungkap Doktif, bukan konfirmasi resmi BPOM.
Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa penggunaan bahan pengganti gula tambahan tengah mengalami pergeseran. Perubahan ini sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pola makan dan kandungan gula dalam produk yang dikonsumsi sehari-hari. Pemanis alternatif, termasuk yang berasal dari bahan alami seperti stevia, kerap dipilih sebagai opsi untuk mengurangi asupan gula. Namun, perubahan pilihan bahan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk memperhatikan komposisi dan keamanan produk. Menurut Menkes, penilaian terhadap pemanis dan produk yang menggunakannya perlu mengacu pada ketentuan serta hasil pemeriksaan lembaga berwenang. Dengan demikian, perbincangan mengenai pemanis alternatif perlu ditempatkan dalam konteks kesehatan masyarakat sekaligus pengawasan mutu pangan.
Menkes juga mengingatkan bahwa konsumsi gula tambahan secara berlebihan berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan. Asupan yang tinggi dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko diabetes, suatu kondisi yang memerlukan pengelolaan serius dan berkelanjutan. Diabetes juga dapat memicu komplikasi, termasuk stroke, penyakit jantung, serta gangguan ginjal. Risiko tersebut menjadi alasan penting untuk meninjau kebiasaan makan, membaca informasi kandungan pada label, dan membatasi konsumsi produk yang tinggi gula. Pengurangan gula tambahan dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih sehat, tetapi sebaiknya dilakukan dengan memahami kebutuhan tubuh dan mengikuti anjuran kesehatan. Pilihan pemanis pengganti pun tetap perlu dipertimbangkan secara cermat, bukan semata-mata karena disebut lebih rendah gula atau berasal dari sumber alami.
Di sisi lain, Menkes mengingatkan bahwa pemanis pengganti yang beredar tidak selalu ditemukan sesuai standar. Karena itu, pengawasan dan penilaian oleh BPOM menjadi penting untuk memastikan produk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang berlaku. Konsumen dapat memperhatikan izin edar, keterangan komposisi, serta informasi penggunaan pada kemasan, sambil menunggu penjelasan resmi jika suatu produk sedang menjadi perhatian publik. Pernyataan mengenai kemungkinan ketidaksesuaian standar pada pemanis pengganti secara umum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk Beeru melanggar ketentuan. Status suatu produk harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan keterangan resmi otoritas terkait. Sikap tersebut membantu membedakan pengingat kesehatan, proses evaluasi, dan kesimpulan yang telah didukung bukti.Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa penanganan kebijakan label informasi gizi dibagi menurut jenis produk yang diatur. Kementerian Kesehatan menangani kebijakan Nutri-Level untuk makanan dan minuman siap saji, sedangkan pengawasan serta penilaian produk pangan dalam kemasan berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pembagian ini menjadi dasar untuk menentukan regulator yang berwenang menilai polemik pemanis stevia Beeru.
Karena produk yang menjadi sorotan merupakan produk kemasan, Menkes menyatakan bahwa penilaiannya berada dalam ranah BPOM. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak mengambil alih evaluasi atas produk tersebut, melainkan mengikuti keputusan regulator yang memiliki kewenangan. Pernyataan ini menegaskan perbedaan cakupan tugas antarlembaga, bukan berarti isu kandungan gula atau pemanis tidak menjadi perhatian pemerintah.
Menkes juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan mengikuti hasil penilaian BPOM, termasuk apabila regulator menyimpulkan kadar gula produk tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Keputusan mengenai kepatuhan produk, berdasarkan penjelasan tersebut, perlu merujuk pada evaluasi BPOM terhadap produk kemasan. Sikap itu menunjukkan bahwa tindak lanjut pemerintah bergantung pada hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, sementara kebijakan Nutri-Level untuk makanan siap saji tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
Pernyataan mengenai pembagian kewenangan tersebut disampaikan kepada awak media di Jakarta Utara pada Jumat, 30 Oktober 2026, sebagaimana tercantum dalam bahan sumber. Konteks ini penting karena polemik menyangkut produk kemasan, sedangkan kebijakan yang dijelaskan Menkes untuk kementeriannya berfokus pada makanan siap saji. Karena itu, penilaian terhadap produk Beeru dan pemenuhan ketentuan kandungan gula perlu menunggu keputusan resmi BPOM. Penjelasan Menkes sekaligus memberi gambaran mengenai jalur regulasi yang berlaku: Kementerian Kesehatan mengatur label pada ranahnya, dan BPOM melakukan penilaian terhadap produk kemasan yang menjadi sorotan publik.
Dalam polemik mengenai pemanis stevia pada produk Beeru, status penanganan yang disampaikan saat ini masih berada pada tahap pemeriksaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menelusuri produk tersebut dengan mengambil sampel dan melakukan pengujian. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data pemeriksaan sebelum lembaga menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai temuan yang diperoleh. Karena prosesnya masih berlangsung, informasi yang tersedia belum dapat diperlakukan sebagai hasil akhir.
Pengambilan sampel dan pengujian merupakan bagian dari penelusuran yang dilakukan BPOM atas produk yang menjadi perhatian. Hingga hasilnya tersedia, belum ada keterangan dalam bahan sumber yang menjelaskan hasil uji, komposisi yang telah dipastikan melalui pemeriksaan, atau kesimpulan regulator mengenai produk tersebut. Dengan demikian, belum tepat untuk menyatakan bahwa kandungan tertentu telah ditemukan ataupun bahwa produk terbukti memenuhi atau melanggar ketentuan. Penilaian tetap menunggu data yang dihasilkan dari pemeriksaan.
Menteri Kesehatan mengikuti penilaian BPOM dalam polemik ini, sementara kewenangan pengawasan dan pengujian produk berada pada lembaga tersebut. BPOM menyatakan akan menyampaikan informasi setelah hasil uji tersedia. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa proses belum selesai dan publik masih menunggu keterangan resmi berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan dugaan atau informasi yang belum dikonfirmasi. Bahan sumber yang tersedia belum memuat hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tidak ada dasar untuk menyebut keputusan akhir BPOM.
Sampai ada pengumuman lanjutan, perkembangan kasus sebaiknya dipahami sebatas penelusuran melalui pengambilan sampel dan pengujian.
Baca juga: Tanpa Putusan Pengadilan? Warga Gubeng Buka Posko Keprihatinan dan Bongkar Polemik Lahan
