JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Peran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI perlu berkembang melampaui fungsi sebagai penyampai informasi resmi. Dalam lingkungan komunikasi publik yang semakin cepat, terbuka, dan beragam, masyarakat tidak lagi hanya menunggu pesan dari pemerintah. Warga ingin dipahami, dilibatkan, serta memperoleh tanggapan yang relevan terhadap persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, Bakom perlu diarahkan menjadi penghubung yang mampu mempertemukan agenda pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Transformasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan citizen-centric hub, yaitu pusat komunikasi yang menjadikan warga sebagai salah satu titik utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi publik. Bakom tidak cukup mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah informasi yang disebarkan atau luas jangkauan pesan. Lembaga ini juga perlu menilai apakah informasi tersebut dipahami, menjawab perhatian masyarakat, dan membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun pengalaman.
Sebagai institusi profesional dan adaptif, Bakom perlu memiliki kemampuan mendengarkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, layanan pengaduan, forum komunitas, serta percakapan publik di tingkat lokal. Data dan masukan tersebut dapat digunakan untuk mengenali isu yang berkembang, menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, dan merespons kekhawatiran warga secara tepat waktu. Pendekatan ini tidak berarti pemerintah harus mengikuti setiap pendapat, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan dikomunikasikan dengan mempertimbangkan konteks dan suara masyarakat.
Perubahan orientasi itu juga menuntut keterampilan baru, standar etika yang kuat, dan koordinasi lintas lembaga. Bakom harus mampu menghubungkan pesan pemerintah dengan pengalaman sehari-hari warga, sekaligus menyampaikan umpan balik masyarakat kepada pembuat kebijakan. Dengan demikian, komunikasi publik tidak berhenti sebagai distribusi pesan satu arah, tetapi menjadi proses dialog yang berkelanjutan. Pergeseran ini penting agar komunikasi pemerintah terasa lebih dekat, responsif, dan dipercaya oleh masyarakat.
Dalam situasi krisis, kecepatan komunikasi pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga keselamatan publik dan kepercayaan warga. Informasi yang terlambat, tidak lengkap, atau berbeda antarinstansi dapat memperbesar kebingungan serta membuka ruang bagi rumor dan disinformasi. Karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem respons yang terencana, teruji, dan mampu bekerja lintas kewenangan sejak gejala krisis teridentifikasi.
Konsultan komunikasi senior dari Reqcomm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, memandang bahwa kesiapan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan inisiatif masing-masing lembaga. Diperlukan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur alur penerimaan, verifikasi, persetujuan, dan penyebaran informasi secara jelas. SOP itu juga harus menjelaskan pembagian peran, pejabat yang berwenang berbicara, format pesan, serta mekanisme pembaruan informasi ketika keadaan berubah.
Retno mengusulkan agar SOP diseminasi krisis terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah. Integrasi ini memungkinkan informasi dari lapangan diteruskan, diperiksa, dan disampaikan secara selaras melalui jaringan komunikasi yang sama. Dengan demikian, masyarakat memperoleh penjelasan yang konsisten, sementara kementerian dan daerah dapat menyesuaikan pesan berdasarkan kondisi setempat tanpa mengubah substansi utama.
Penerapan sistem ini tetap perlu disertai pengawasan, pencatatan keputusan, dan evaluasi setelah krisis berakhir. Kecepatan tidak boleh mengurangi ketelitian, perlindungan data, maupun akuntabilitas informasi publik. Melalui koordinasi lintas instansi yang didukung teknologi dan SOP yang dipahami bersama, komunikasi pemerintah dapat menjadi lebih responsif, terarah, serta mampu menjawab kebutuhan warga pada saat paling kritis.
Tantangan komunikasi pemerintah tidak berhenti pada memastikan informasi sampai kepada masyarakat. Keberhasilan komunikasi perlu dilihat dari sejauh mana pesan yang disampaikan dapat dipahami, dipercaya, dan diterima oleh warga. Informasi yang telah disebarkan belum tentu menghasilkan pemahaman apabila bahasa, penjelasan, dan cara penyampaiannya tidak sesuai dengan konteks masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan kebijakan. Semakin jelas dan relevan pesan yang disampaikan, semakin besar peluang masyarakat memahami maksud kebijakan secara utuh.
Menurut Retno, perhatian utama tidak semata-mata diarahkan pada penyampaian informasi, melainkan pada proses membangun pemahaman dan kepercayaan publik. Kebijakan yang dikomunikasikan tanpa mempertimbangkan cara masyarakat menerima dan menafsirkan pesan dapat dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan warga. Dalam keadaan demikian, informasi berisiko berhenti sebagai pengumuman formal, tanpa membantu masyarakat memahami alasan, tujuan, maupun arah kebijakan yang disampaikan. Oleh sebab itu, kualitas komunikasi menjadi bagian penting dari proses penerimaan kebijakan.
Penyampaian pesan pemerintah perlu memperhatikan konteks masyarakat agar komunikasi tidak berlangsung secara satu arah dan berjarak. Konteks tersebut membantu pemerintah menyusun pesan yang lebih mudah dipahami, sekaligus menjaga agar informasi tetap memiliki keterkaitan dengan kehidupan warga. Pemahaman yang memadai dapat memperkuat kepercayaan, sedangkan kepercayaan mendukung penerimaan terhadap kebijakan tanpa memicu gesekan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, komunikasi yang responsif bukan hanya menyampaikan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipahami dan dipercaya. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan pesan pemerintah menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, bukan sekadar pada terlaksananya penyebaran informasi.
Menurut Retno, penguatan peran praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional merupakan fondasi penting bagi komunikasi pemerintah yang lebih efektif. Dalam hubungan negara dan warga, PR tidak semata-mata bertugas menyebarkan pengumuman, melainkan menjadi penghubung yang membantu kedua pihak memahami kepentingan, kebutuhan, serta sudut pandang masing-masing. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan secara terbuka, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, relevan, dan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di titik inilah kompetensi profesional kehumasan menjadi sangat diperlukan.
Praktisi PR perlu mengolah informasi mentah menjadi pesan yang mudah dicerna tanpa mengurangi ketepatan maknanya. Materi yang diterjemahkan dapat berupa regulasi teknis, kebijakan ekonomi, prosedur layanan publik, maupun data yang kompleks. Tantangannya adalah menyederhanakan istilah, menjelaskan dampak, dan menyusun konteks secara runtut, sembari tetap mempertahankan substansi hukum serta maksud kebijakan. Penyederhanaan tersebut bukan berarti menghilangkan rincian penting atau mengganti fakta dengan ungkapan yang bersifat persuasif semata. Sebaliknya, proses ini menuntut pemahaman mendalam agar pesan tetap akurat, transparan, dan tidak menimbulkan tafsir yang keliru.
Retno menekankan bahwa praktisi PR berperan sebagai bridge builder atau pembangun jembatan, bukan sekadar pembagi informasi mentah. Mereka harus mampu memilih saluran komunikasi yang sesuai, mengenali karakter audiens, serta mengantisipasi pertanyaan dan kekhawatiran yang mungkin muncul. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi pemerintah dapat bergerak dari pola satu arah menuju penyampaian pesan yang menggunakan bahasa sesuai konteks kehidupan masyarakat. Warga tidak hanya menerima keputusan, tetapi juga memperoleh penjelasan mengenai alasan, manfaat, konsekuensi, dan cara berpartisipasi di dalamnya. Peran ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan karena komunikasi dibangun melalui pemahaman, bukan hanya melalui penyebaran informasi.
