Jakarta | Sebanyak 63.789 tenaga kerja tercatat melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga September 2026. Angka tersebut menunjukkan jumlah laporan yang masuk melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), bukan keseluruhan estimasi pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia.
Data itu dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data. Sistem tersebut menjadi salah satu sumber pencatatan administratif mengenai pekerja yang melaporkan status PHK untuk memperoleh akses terhadap layanan dan manfaat JKP sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, angka 63.789 orang perlu dibaca sebagai data pelaporan yang telah tercatat dalam sistem pada periode yang disebutkan.
Penyajian berdasarkan laporan juga berarti angka tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaporan, proses administrasi, serta cakupan peserta yang terhubung dengan program JKP. Pekerja yang mengalami PHK tetapi belum atau tidak melaporkan kondisinya melalui mekanisme tersebut belum tentu tercermin dalam jumlah ini. Karena itu, data Satu Data memberikan gambaran mengenai laporan yang diterima pemerintah, bukan pengukuran tunggal atas seluruh peristiwa PHK.
Informasi yang dipublikasikan tidak mencantumkan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Oleh sebab itu, angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah PHK dipicu oleh penutupan usaha, efisiensi, perubahan kebutuhan tenaga kerja, kondisi ekonomi, atau faktor lainnya. Penjelasan mengenai penyebab PHK memerlukan sumber tambahan dan analisis terpisah.
Dalam konteks pemberitaan nasional, pencatatan hingga September 2026 menjadi indikator penting untuk melihat perkembangan laporan kehilangan pekerjaan secara administratif. Namun, interpretasinya perlu mempertimbangkan bahwa data tersebut merepresentasikan laporan melalui JKP, termasuk waktu pencatatan dan cakupan sistem, sehingga perbandingan dengan sumber statistik ketenagakerjaan lain harus dilakukan secara hati-hati.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi hingga September 2026. Posisi tersebut didasarkan pada domisili tenaga kerja yang tercantum dalam laporan, bukan pada lokasi kantor pusat perusahaan atau klasifikasi wilayah lainnya. Dari total laporan PHK yang mencapai 63.789 orang secara nasional, sebanyak 13.044 orang berdomisili di Jawa Barat.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 20,45 persen dari keseluruhan laporan PHK pada periode yang dibahas. Dengan proporsi tersebut, Jawa Barat menjadi daerah dengan kontribusi laporan terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari seperlima tenaga kerja yang tercatat dalam laporan PHK nasional berasal dari provinsi tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut proporsi 20,45 persen sebagai yang terbesar dalam rilis mengenai laporan PHK hingga September 2026. Penyebutan itu menempatkan Jawa Barat pada urutan teratas berdasarkan jumlah tenaga kerja terdampak yang dilaporkan. Data tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai sebaran laporan PHK menurut domisili tenaga kerja selama periode pelaporan.
Perlu dicatat, angka 13.044 orang merupakan jumlah laporan PHK yang dihimpun hingga September 2026, sedangkan angka 20,45 persen merupakan persentasenya terhadap total nasional sebanyak 63.789 orang. Keduanya menjadi dasar untuk melihat posisi Jawa Barat dalam keseluruhan data yang dirilis. Dengan demikian, Jawa Barat tidak hanya mencatat jumlah absolut tertinggi, tetapi juga memiliki proporsi terbesar dalam laporan PHK pada periode tersebut.
Data Kementerian Ketenagakerjaan hingga September 2026 menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi. Wilayah ini mencatat 13.044 orang, atau hampir dua kali lipat dibandingkan provinsi yang berada di posisi kedua. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai daerah dengan kontribusi terbesar terhadap total 63.789 laporan PHK yang tercatat secara nasional dalam periode tersebut.
Posisi kedua ditempati Banten dengan 7.733 orang. Jumlah ini memperlihatkan tingginya laporan PHK di salah satu kawasan industri utama di Indonesia. Berikutnya, Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan 6.154 orang. Selisih Banten dan Jawa Timur mencapai 1.579 orang, sehingga kedua provinsi tersebut tetap menunjukkan perbedaan yang cukup terlihat dalam pencatatan kasus.
Jawa Tengah menempati peringkat keempat dengan 5.585 orang, sedangkan DKI Jakarta berada di urutan kelima dengan 4.587 orang. Dengan demikian, lima daerah dengan jumlah laporan PHK terbanyak adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Kelima provinsi tersebut memiliki kawasan industri, pusat perdagangan, serta konsentrasi tenaga kerja yang besar, sehingga dinamika hubungan kerja di wilayahnya turut memengaruhi jumlah laporan yang masuk.
Rincian peringkat ini perlu dipahami sesuai dengan cakupan sumber datanya. Angka yang disampaikan merupakan jumlah laporan PHK yang tercatat dalam sistem atau mekanisme pelaporan Kementerian Ketenagakerjaan hingga September 2026. Data tersebut bukan perhitungan menyeluruh atas seluruh PHK yang mungkin terjadi di lapangan. Dengan kata lain, kasus yang tidak dilaporkan, belum masuk ke sistem, atau tercatat melalui mekanisme berbeda dapat berada di luar angka tersebut. Karena itu, daftar lima provinsi ini menggambarkan distribusi laporan PHK yang terdokumentasi, bukan total absolut seluruh pekerja yang mengalami PHK di setiap daerah.
Data laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga September 2026 perlu dibaca dengan memperhatikan adanya pembaruan pencatatan. Secara kumulatif, laporan PHK di seluruh daerah bertambah 10.299 orang pada September 2026 dibandingkan dengan Agustus 2026. Perubahan tersebut merupakan selisih angka laporan yang tercatat pada kedua periode, bukan penetapan atas perubahan kondisi ketenagakerjaan dalam arti yang lebih luas.
Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim hingga enam bulan sejak tanggal PHK. Ketentuan waktu pengajuan ini membuat data untuk enam bulan terakhir masih bersifat dinamis. Laporan pada periode tersebut dapat diperbarui apabila terdapat pengajuan klaim baru atau pemutakhiran informasi yang diterima dan dicatat oleh kementerian.
Dengan karakter pencatatan tersebut, angka yang disampaikan dalam satu rilis tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka pada rilis lainnya tanpa memperhatikan waktu pembaruan dan cakupan data masing-masing. Perbedaan angka antarrilis dapat mencerminkan adanya pembaruan pencatatan untuk periode sebelumnya, sehingga pembaca perlu menghindari pembandingan yang hanya didasarkan pada tanggal publikasi.
Untuk memperoleh gambaran yang paling mutakhir, pembaca disarankan merujuk pada publikasi terakhir Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat pembaruan data secara rinci per bulan. Rujukan tersebut penting untuk melihat angka yang telah diperbarui, termasuk rincian wilayah dan periode pelaporan, sekaligus memahami bahwa data enam bulan terakhir masih dapat berubah selama masa pengajuan klaim berlangsung.
Baca juga: Polisi Terus Tangani Laporan Dugaan Intimidasi Wartawati, Publik Menanti Hasil Penyelidikan | Laporan Wartawati Berbuah Penyelidikan, Polres Probolinggo Kota Minta Semua Pihak Kooperatif
