Jombang | Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa bakti 2026–2031 mulai memperlihatkan arah baru setelah Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Dari 210 nama pengurus yang baru diumumkan, terdapat banyak figur dengan latar belakang di luar jalur kepengurusan keagamaan dan organisasi tradisional. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa struktur PBNU tidak hanya diisi oleh ulama, kiai, akademisi, atau kader internal, tetapi juga oleh individu yang memiliki pengalaman profesional dan keterlibatan dalam kehidupan publik.
Berdasarkan penelusuran terhadap latar belakang para pengurus, sekitar 19 persen di antaranya berasal dari kalangan profesional, politisi, dan pejabat publik. Proporsi ini menjadi salah satu temuan penting dalam membaca komposisi baru PBNU. Angka tersebut memang tidak menggambarkan keseluruhan struktur, tetapi cukup untuk menunjukkan adanya perubahan dalam pola rekrutmen dan representasi kepemimpinan. Kompetensi yang dibawa para figur tersebut mencakup bidang pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, bisnis, komunikasi, serta berbagai sektor profesional lainnya.
Perubahan itu menjadi semakin signifikan karena sebagian figur profesional, politisi, dan pejabat publik tersebut menempati posisi yang berpengaruh dalam organisasi. Dengan demikian, keberadaan mereka bukan sekadar pelengkap untuk memperluas representasi, melainkan bagian dari desain kepengurusan yang dapat memengaruhi perumusan kebijakan dan strategi kelembagaan. Struktur ini memperlihatkan bahwa sumber otoritas kepemimpinan PBNU semakin beragam. Otoritas tidak hanya bertumpu pada legitimasi keagamaan dan genealogis, tetapi juga pada pengalaman administratif, kapasitas teknokratis, jaringan politik, serta kemampuan membangun relasi dengan institusi negara dan masyarakat luas. Komposisi tersebut sekaligus membuka ruang baru bagi PBNU untuk merespons persoalan sosial secara lebih kompleks, meskipun membawa tantangan dalam menjaga keseimbangan profesionalisasi organisasi dan karakter dasar Nahdlatul Ulama.
Perubahan komposisi pengurus PBNU periode 2026–2031 menunjukkan bahwa latar belakang pengurus tidak lagi hanya dapat dibaca melalui keterkaitan dengan tradisi pesantren dan otoritas keulamaan. Jika pengurus yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha turut dihitung, proporsinya meningkat menjadi 21 persen. Angka tersebut bukan bagian kecil dalam susunan organisasi. Ia menunjukkan adanya perluasan sumber pengalaman, jaringan, dan otoritas yang hadir dalam kepemimpinan PBNU.
Dalam pola lama, legitimasi kepemimpinan PBNU lebih kuat bertumpu pada posisi kiai, hubungan dengan pesantren, serta penguasaan atas tradisi keagamaan. Susunan baru tetap menempatkan sumber otoritas tersebut sebagai unsur penting, tetapi sekaligus memberi ruang lebih besar kepada kelompok profesional, pengusaha, politisi, dan pejabat publik. Kehadiran mereka tidak serta-merta menggantikan peran kiai dan pesantren. Sebaliknya, komposisi itu memperlihatkan bahwa kepemimpinan organisasi semakin dibentuk oleh beragam pengalaman sosial dan bidang pengabdian.
Gambaran tersebut tampak lain pada sosok Ketua Umum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Ia dikenal sebagai pengusaha sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng. Dua latar itu mempertemukan pengalaman pengelolaan usaha dengan kepemimpinan pesantren dalam satu figur. Pada tingkat berikutnya, keberadaan Sekretaris Jenderal Gudfan Arif melengkapi susunan kepemimpinan yang tidak hanya merepresentasikan satu lingkungan sosial. Dengan demikian, masuknya latar belakang pengusaha, bersama keterwakilan profesional, politisi, dan pejabat publik, dapat dibaca sebagai meluasnya sumber otoritas kepemimpinan di PBNU. Angka 21 persen menjadi penanda penting bahwa perubahan tersebut memiliki bobot nyata dalam komposisi pengurus, sekaligus memperlihatkan upaya organisasi menampung ragam kapasitas yang berkembang di tengah masyarakat.
Komposisi baru PBNU 2026–2031 memperlihatkan perubahan penting dalam pengisian sejumlah jabatan strategis. Struktur kepemimpinan organisasi tidak hanya diisi oleh tokoh yang tumbuh dari lingkungan pesantren, tetapi juga melibatkan akademisi, profesional, pengusaha, aktivis, politisi santri, dan kepala daerah. Perubahan ini menunjukkan bahwa sumber otoritas dalam kepemimpinan PBNU semakin beragam, dengan pengalaman yang berasal dari berbagai ruang pengabdian publik.
Salah satu perubahan paling menonjol tampak pada posisi Katib Aam PBNU. Jabatan yang selama ini identik dengan kiai dari lingkungan pesantren tersebut kini dipercayakan kepada Prof. Dr. Mohamad Nuh. Ia dikenal sebagai mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan pernah menduduki jabatan menteri. Latar belakang akademik serta pengalaman pemerintahan memberikan dimensi berbeda bagi posisi yang berperan penting dalam pengelolaan gagasan, administrasi, dan arah kelembagaan PBNU.
Posisi bendahara umum juga diisi oleh figur dengan rekam jejak profesional yang kuat, yakni Prof. Dr. Ainun Na’im. Guru besar Universitas Gadjah Mada tersebut pernah menjadi direktur Pertamina dan sekretaris jenderal di Kementerian Pendidikan. Kehadirannya memperkuat perhatian terhadap kapasitas manajerial, tata kelola keuangan, serta pengalaman mengelola institusi besar dalam tubuh organisasi.
Selain itu, nama Kwandra Lukistan hadir sebagai profesional dan pengusaha di bidang industri kreatif, bersama Ipang Wahid yang juga dikenal dalam lingkungan profesional dan kreatif. Keterlibatan keduanya memperluas representasi sektor nontradisional dalam kepengurusan PBNU, terutama bidang kewirausahaan, komunikasi, dan ekonomi kreatif yang semakin relevan bagi pengembangan organisasi.
Juri Ardiantoro menambah unsur aktivis NU dalam susunan tersebut. Ia pernah menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum dan kini menjabat wakil menteri sekretaris negara. Sementara itu, unsur politisi santri tercermin melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Kehadiran kepala daerah seperti Gus Taj Yasin melengkapi keragaman latar belakang tersebut. Keseluruhan susunan ini memperlihatkan upaya menggabungkan otoritas keagamaan, kompetensi teknokratis, pengalaman politik, dan kapasitas pengelolaan pemerintahan.
Komposisi pengurus PBNU 2026–2031 tidak dapat dibaca secara sederhana dengan membagi seluruh nama ke dalam kategori pesantren, profesional, pengusaha, atau pejabat. Kategori-kategori tersebut bukanlah kotak yang sepenuhnya terpisah. Seorang pimpinan pesantren, misalnya, dapat sekaligus memiliki pengalaman sebagai pejabat publik atau menjalankan kegiatan usaha. Demikian pula, seorang profesional dapat memiliki latar belakang pendidikan pesantren, keterlibatan dalam organisasi keagamaan, serta hubungan yang kuat dengan lingkungan politik dan pemerintahan. Karena itu, identitas para pengurus lebih tepat dipahami sebagai lapisan yang saling beririsan daripada sebagai klasifikasi tunggal.
Tumpang tindih tersebut berkaitan dengan perubahan basis sosial Nahdlatul Ulama. Warga NU tidak lagi hanya berasal dari kalangan santri yang menempuh pendidikan dan membangun kehidupan sosialnya di lingkungan pesantren. Sejak sekitar empat dekade lalu, semakin banyak santri yang memperoleh pendidikan umum, baik melalui sekolah maupun perguruan tinggi. Mereka kemudian memasuki beragam bidang kehidupan, termasuk birokrasi, dunia usaha, pendidikan, politik, organisasi masyarakat, dan profesi profesional. Pengalaman tersebut tidak serta-merta memutus hubungan dengan tradisi pesantren. Sebaliknya, latar pendidikan umum dapat berjalan berdampingan dengan identitas kesantrian, sehingga memperluas sumber pengalaman, jaringan, dan otoritas yang hadir dalam kepemimpinan NU.
Dalam konteks itu, susunan baru PBNU dapat dipandang sebagai perkembangan yang tidak terhindarkan seiring perubahan basis sosial warga NU. Komposisi tersebut mencerminkan hadirnya figur dengan latar dan jalur pengabdian yang beragam, tanpa harus menempatkan mereka dalam kategori yang saling meniadakan. Rujukan mengenai Muktamar NU di Jombang tetap menjadi bagian penting dalam membaca susunan ini, termasuk kemunculan Gus Ipul sebagai satu-satunya pendekar. Keterangan tersebut memperlihatkan ragam latar yang menyertai perubahan komposisi kepemimpinan, sekaligus menegaskan bahwa sumber otoritas di lingkungan NU semakin meluas.
