Jombang | Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa bakti 2026–2031 menjadi salah satu hasil penting Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Komposisi tersebut memperlihatkan upaya organisasi untuk menghadirkan kepemimpinan dengan latar belakang yang beragam. Dari 210 nama pengurus yang baru diumumkan, terdapat banyak tokoh yang berasal dari kalangan profesional, politisi, dan pejabat publik.
Berdasarkan penelusuran terhadap latar belakang para pengurus, sekitar 19 persen di antaranya berasal dari tiga kelompok tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa keterlibatan kalangan di luar struktur tradisional keulamaan telah menjadi bagian yang cukup menonjol dalam susunan PBNU terbaru. Apabila kelompok pengusaha turut dimasukkan dalam perhitungan, proporsinya meningkat menjadi 21 persen.
Persentase tersebut bukan jumlah kecil, terutama jika dilihat dari total 210 nama yang mengisi kepengurusan. Kehadiran mereka tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga tampak dalam sejumlah posisi strategis. Sebagian tokoh dari kalangan profesional, politisi, pejabat publik, dan pengusaha menempati jabatan dalam jajaran pengurus harian maupun menjadi penggerak berbagai bidang organisasi.
Komposisi ini memperluas gambaran mengenai basis kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Pengalaman di pemerintahan, dunia politik, sektor usaha, serta profesi lainnya dapat memberikan perspektif tambahan dalam mengelola organisasi yang memiliki jaringan sosial luas. Pada saat yang sama, masuknya tokoh-tokoh tersebut menunjukkan bahwa PBNU berupaya menggabungkan otoritas keagamaan dengan kapasitas manajerial, pengalaman kebijakan, dan kemampuan membangun jejaring publik. Susunan 2026–2031 dengan demikian mencerminkan kepemimpinan yang lebih beragam, sekaligus menandai peran penting kalangan profesional dan tokoh publik dalam arah penggerakan organisasi.
Komposisi baru PBNU periode 2026–2031 memperlihatkan perubahan menarik pada sejumlah jabatan strategis. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian nama, tetapi juga mencerminkan meluasnya latar belakang profesional yang terlibat dalam pengelolaan organisasi. Di samping tetap menempatkan tokoh-tokoh yang berakar kuat pada tradisi pesantren dan keulamaan, kepengurusan ini memberi ruang lebih besar bagi akademisi, birokrat, teknokrat, serta pelaku usaha.
Salah satu contoh paling menonjol terlihat pada posisi Katib Aam. Jabatan yang sebelumnya kerap diasosiasikan dengan kiai dari lingkungan pesantren kini dipercayakan kepada Prof. Dr. Mohamad Nuh. Ia dikenal sebagai mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan pernah menduduki jabatan menteri. Pengalaman akademik, manajerial, dan pemerintahan tersebut menghadirkan perspektif tambahan dalam kerja-kerja organisasi, terutama dalam merespons persoalan pendidikan, teknologi, kebijakan publik, dan pembangunan sosial.
Perubahan serupa tampak pada posisi bendahara umum yang diisi Prof. Dr. Ainun Na’im. Guru besar Universitas Gadjah Mada itu memiliki pengalaman sebagai direktur Pertamina dan sekretaris jenderal di Kementerian Pendidikan. Rekam jejak tersebut memberikan kapasitas pengelolaan keuangan, tata kelola kelembagaan, serta pemahaman terhadap birokrasi dan korporasi dalam mendukung agenda PBNU.
Nama lain yang turut memperkaya kepengurusan adalah Kwandra Lukistan, seorang profesional dan pengusaha di industri kreatif, serta Ipang Wahid. Kehadiran mereka menunjukkan perhatian terhadap bidang komunikasi, kreativitas, kewirausahaan, dan ekonomi berbasis gagasan yang semakin penting bagi organisasi kemasyarakatan.
Keragaman ini tidak berarti peran kalangan pesantren berkurang atau hilang. Tradisi pesantren tetap menjadi fondasi penting PBNU, baik dalam orientasi keagamaan maupun pembentukan karakter organisasi. Meluasnya basis kepemimpinan justru menunjukkan upaya mempertemukan otoritas keilmuan keagamaan dengan kompetensi teknis dan pengalaman lintas sektor.
Komposisi PBNU 2026–2031 memperlihatkan bahwa kepemimpinan organisasi tidak hanya diisi oleh kalangan yang tumbuh dalam tradisi pesantren, tetapi juga oleh aktivis dengan pengalaman lintas bidang. Juri Ardiantoro menjadi salah satu contoh penting. Ia dikenal sebagai aktivis Nahdlatul Ulama yang pernah menjalankan tugas sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai tata kelola pemilu, kelembagaan demokrasi, serta administrasi publik. Kini, Juri Ardiantoro menjabat sebagai wakil menteri sekretaris negara, sehingga perspektif pemerintahan dan pengelolaan kebijakan negara turut hadir dalam struktur kepengurusan PBNU.
Spektrum yang sama tampak dari keterlibatan sejumlah politisi santri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf merupakan tokoh yang memiliki perjalanan panjang dalam organisasi, politik, dan pelayanan publik. Rekam jejaknya di pemerintahan memperkaya kapasitas PBNU dalam memahami persoalan kesejahteraan sosial, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan program negara. Sementara itu, Nusron Wahid, yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, membawa pengalaman politik sekaligus pengetahuan mengenai administrasi pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan aset publik. Kehadiran keduanya menunjukkan hubungan tradisi pengabdian santri dan tanggung jawab pemerintahan modern.
Representasi kepala daerah juga memperluas cakupan pengalaman dalam kepengurusan tersebut. Gus Taj Yasin, misalnya, mencerminkan pengalaman memimpin pemerintahan di tingkat daerah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pengalaman semacam ini penting karena organisasi dapat memperoleh pemahaman lebih konkret mengenai pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarinstansi, penguatan layanan publik, dan dinamika pembangunan daerah. Dengan demikian, masuknya aktivis, politisi santri, pejabat pemerintahan, dan kepala daerah bukan sekadar penambahan nama dalam struktur organisasi. Mereka membawa keahlian, jaringan, serta sudut pandang yang berbeda, sehingga PBNU memiliki basis kepemimpinan yang semakin beragam dan mampu menjembatani kebutuhan komunitas, pemerintahan, serta masyarakat luas.
Latar belakang para pengurus PBNU tidak selalu dapat dipetakan secara tegas ke dalam kategori pesantren, akademisi, pengusaha, pejabat, atau politisi. Identitas tersebut kerap beririsan dalam pengalaman dan peran seseorang. Seorang pimpinan pesantren dapat sekaligus menjalankan usaha, menduduki jabatan publik, atau terlibat dalam arena politik. Demikian pula, tokoh dengan latar akademik atau profesional dapat memiliki hubungan kuat dengan tradisi pesantren dan menjadi bagian dari jejaring kiai serta warga NU. Karena itu, penyebutan latar belakang pengurus perlu dipahami sebagai gambaran dominan, bukan batasan identitas yang saling menutup.
Perubahan tersebut berkaitan dengan meluasnya basis sosial Nahdlatul Ulama. Warga NU tidak hanya berasal dari kalangan santri yang tumbuh dan belajar di lingkungan pesantren. Dalam sekitar empat dekade terakhir, semakin banyak warga NU yang memperoleh pendidikan umum, baik melalui sekolah maupun perguruan tinggi. Mereka tetap terhubung dengan nilai, tradisi, dan jaringan sosial NU, meskipun jalur pendidikannya tidak seluruhnya berlangsung di pesantren. Perkembangan ini memperluas ragam pengalaman, keahlian, dan ruang pengabdian yang hadir dalam kehidupan organisasi.
Dalam konteks itu, sumber otoritas kepemimpinan PBNU juga tampil lebih beragam. Otoritas yang sebelumnya terutama diasosiasikan dengan kiai dan pesantren kini beririsan dengan kapasitas profesional, pengalaman sebagai pengusaha, keterlibatan sebagai politisi, serta tugas sebagai pejabat publik. Perluasan tersebut mengikuti perubahan komposisi sosial warga NU dan munculnya kebutuhan organisasi untuk mengelola berbagai bidang kehidupan. Para tokoh dari latar yang berbeda dapat berada dalam satu struktur kepengurusan dengan membawa jaringan, pengalaman, dan bentuk pengabdian masing-masing.
Konteks kepengurusan baru itu tidak terlepas dari Muktamar NU di Jombang, yang menjadi salah satu latar perjalanan organisasi menuju komposisi PBNU 2026–2031. Dalam rangkaian perubahan tersebut, kemunculan Gus Ipul turut menjadi bagian dari konteks kepengurusan baru, bersama beragam latar belakang tokoh yang mengisi struktur organisasi.
