Banjarmasin | Kejaksaan Negeri Tapin memusnahkan barang bukti yang berasal dari 46 perkara tindak pidana umum dan telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Barang bukti yang dimusnahkan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan persidangan karena seluruh perkara terkait telah memperoleh keputusan hukum tetap.
Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 18,78 gram sabu, 0,35 gram ekstasi, satu bilah senjata tajam, serta 21 botol minuman beralkohol. Seluruh barang tersebut merupakan bagian dari perkara pidana umum yang penanganannya telah selesai melalui proses hukum. Pemusnahan dilakukan terhadap berbagai jenis barang bukti sesuai karakteristiknya, sehingga tidak dapat kembali digunakan atau beredar di tengah masyarakat.
Langkah Kejari Tapin tersebut menjadi tindak lanjut administratif dan hukum atas putusan pengadilan yang telah inkrah. Pemusnahan barang bukti juga menunjukkan bahwa barang yang telah dinyatakan terkait dengan tindak pidana harus ditangani sesuai ketentuan setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak berhenti pada pembacaan putusan, tetapi berlanjut hingga penyelesaian terhadap barang bukti yang disita dalam perkara.
Jenis barang bukti yang dimusnahkan mencerminkan perkara yang berkaitan dengan narkotika, kepemilikan senjata tajam, dan peredaran minuman beralkohol. Sabu dan ekstasi dimusnahkan sebagai barang terlarang, sementara senjata tajam serta minuman beralkohol turut dimusnahkan berdasarkan statusnya dalam perkara masing-masing. Kegiatan ini memastikan seluruh barang bukti dari 46 perkara tersebut dituntaskan sesuai putusan pengadilan dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru setelah perkara dinyatakan selesai.
Ali Habib menyampaikan keterangan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Moch Fitri Adhy terkait pemusnahan barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut berasal dari hasil penanganan perkara selama periode Juli hingga September 2026. Pemusnahan dilakukan setelah seluruh perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga barang bukti tidak lagi diperlukan untuk kepentingan proses persidangan.
Dari keseluruhan 46 perkara, sebanyak 22 perkara berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan dalam perkara tersebut berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 18,78 gram dan ekstasi seberat 0,35 gram. Rincian ini menunjukkan bahwa perkara narkotika menjadi salah satu bagian utama dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tapin pada periode tersebut.
Selain perkara narkotika, terdapat satu perkara yang melibatkan barang bukti senjata tajam. Perkara itu berkaitan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Barang bukti tersebut turut dimusnahkan sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tindakan ini menjadi bagian dari pelaksanaan putusan sekaligus memastikan barang bukti yang dilarang tidak kembali beredar atau digunakan untuk kepentingan lain.
Sementara itu, sebanyak 22 perkara lainnya berkaitan dengan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan. Di barang bukti tersebut terdapat minuman beralkohol, yakni sembilan botol minuman anggur dan 12 botol Bir Bintang. Pemusnahan berbagai barang bukti itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi bentuk tindak lanjut Kejaksaan Negeri Tapin terhadap perkara yang telah selesai secara yuridis.
Melalui pemusnahan tersebut, Kejaksaan Negeri Tapin menegaskan komitmennya untuk menjalankan putusan pengadilan secara transparan dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga mencegah barang bukti, khususnya narkotika, senjata tajam, serta minuman beralkohol, kembali dimanfaatkan atau disalahgunakan setelah perkara dinyatakan selesai.
Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing barang. Penyesuaian tersebut diperlukan agar barang yang telah dirampas untuk dimusnahkan tidak dapat digunakan kembali, sekaligus tetap memperhatikan ketentuan keamanan yang berlaku selama proses berlangsung. Barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap diproses secara bertahap berdasarkan bentuk dan sifatnya.
Untuk barang bukti berupa sabu dan ekstasi, proses pemusnahan dilakukan dengan terlebih dahulu melarutkannya ke dalam air. Setelah itu, larutan tersebut dihancurkan menggunakan alat blender. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bentuk barang bukti berubah dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Penggunaan metode pelarutan dan penghancuran tersebut disesuaikan dengan karakteristik barang bukti yang bersangkutan.
Barang bukti berupa minuman beralkohol dimusnahkan dengan cara mengeluarkan isinya dari dalam botol. Cairan minuman tersebut kemudian dibuang, sehingga tidak lagi berada dalam kemasan dan tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi awalnya. Cara ini diterapkan secara khusus terhadap barang bukti berbentuk minuman, dengan memperhatikan sifatnya sebagai cairan yang tersimpan di dalam botol.
Adapun barang bukti lain yang telah dirampas untuk dimusnahkan dibakar. Metode pembakaran digunakan untuk menghilangkan bentuk dan kegunaan barang tersebut. Sementara itu, satu bilah senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong besi. Pemotongan dilakukan agar senjata tersebut tidak dapat digunakan kembali. Dengan demikian, setiap metode pemusnahan diterapkan berdasarkan jenis barang, mulai dari pelarutan dan penghancuran, pembuangan cairan, pembakaran, hingga pemotongan menggunakan peralatan yang sesuai.
Pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tapin merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ali Habib menjelaskan bahwa langkah tersebut menjadi tahapan penting setelah proses hukum selesai dan putusan memiliki status final. Dengan demikian, barang bukti yang telah ditetapkan sebagai barang rampasan negara dapat ditangani sesuai amar putusan, bukan disimpan tanpa kepastian atau dikelola di luar ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini bertujuan memastikan barang rampasan tidak kembali digunakan, dimanfaatkan, atau beredar di tengah masyarakat. Pemusnahan juga mencegah kemungkinan penyalahgunaan barang bukti setelah perkara berakhir, sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap benda yang berkaitan dengan perkara telah memperoleh penanganan sebagaimana ditetapkan pengadilan. Proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memastikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dilaksanakan.
Pelaksanaan pemusnahan turut mencerminkan upaya Kejari Tapin memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti. Setiap tahapan dilakukan dengan melibatkan unsur penegak hukum dan instansi terkait agar pelaksanaannya dapat diawasi serta dipastikan sesuai dengan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut penting untuk menjaga integritas proses, memperjelas pertanggungjawaban, dan menghindari potensi penyimpangan dalam penanganan barang rampasan. Melalui kegiatan ini, Kejari Tapin menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah barang bukti disalahgunakan setelah perkara dinyatakan selesai.
