Kabupaten Merauke | Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan kesiapan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengembangan lahan pertanian di Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kepastian tersebut disampaikan saat meninjau kawasan Wanam pada 8 Oktober 2026. Infrastruktur air menjadi salah satu komponen penting dalam memastikan kegiatan budidaya padi dapat berlangsung secara berkelanjutan, khususnya di wilayah yang sedang dipersiapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.
Hingga 1 Oktober 2026, penanaman padi tahap pertama telah dilakukan di lahan percontohan atau demplot area Kilometer 21 dengan luas sekitar 40 hektare. Areal tersebut menjadi lokasi awal untuk menguji kesiapan lahan, pola tanam, serta dukungan pengairan sebelum kegiatan pertanian diperluas ke area yang lebih besar. Pelaksanaan penanaman dilakukan secara bertahap agar setiap aspek teknis dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Panen perdana dari penanaman tersebut ditargetkan berlangsung pada awal November 2026 atau paling lambat pertengahan November 2026. Hasil panen nantinya akan menjadi salah satu indikator untuk menilai efektivitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pendukung di kawasan Wanam. Pemerintah juga akan menggunakan hasil uji coba tersebut sebagai dasar dalam menentukan langkah pengembangan berikutnya.
Penanaman di demplot Kilometer 21 masih merupakan tahap uji coba, bukan perluasan penuh kawasan pertanian. Pengembangan lahan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan arahan Kementerian Pertanian, termasuk mempertimbangkan kesiapan teknis, ketersediaan air, kesesuaian lahan, dan hasil evaluasi panen perdana. Koordinasi lintas kementerian diperlukan agar pembangunan sarana pengairan berjalan sejalan dengan kebutuhan produksi pangan serta kondisi kawasan setempat.
Pembangunan jaringan saluran di Kawasan Sentra Produksi Pangan dan Energi Nasional (KSPEAN) Wanam, Merauke, terus dipercepat sebagai bagian dari persiapan panen perdana. Dari target keseluruhan jaringan sepanjang 180 kilometer, realisasi pekerjaan hingga 1 Oktober 2026 telah mencapai 133 kilometer. Capaian tersebut mencerminkan kemajuan pembangunan infrastruktur air yang dirancang untuk mendukung pengelolaan lahan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pekerjaan yang dilaksanakan tidak hanya mencakup jaringan irigasi rawa, tetapi juga saluran pengendalian banjir. Keduanya memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam kawasan pertanian rawa. Jaringan irigasi diperlukan untuk mengatur ketersediaan serta distribusi air ke lahan, sedangkan saluran pengendalian banjir berperan menjaga kawasan dari genangan yang dapat menghambat kegiatan budidaya. Pengaturan tata air tersebut menjadi penting karena karakteristik lahan di Wanam memerlukan pengelolaan yang terukur sesuai kondisi hidrologis setempat.
Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan dukungan infrastruktur secara terpadu, meliputi jaringan irigasi rawa, saluran primer, saluran sekunder, dan berbagai fasilitas pengendalian banjir. Saluran primer berfungsi membawa dan membagi aliran utama, kemudian saluran sekunder meneruskannya ke area pelayanan yang lebih dekat dengan lahan produksi. Sementara itu, fasilitas pengendalian banjir membantu mengatur kelebihan air ketika curah hujan meningkat atau terjadi limpasan. Infrastruktur air menjadi fondasi pengembangan pertanian di Wanam. Pasokan air dan sistem pengendaliannya perlu tersedia terlebih dahulu sebelum pembukaan, perluasan, serta pengelolaan lahan dilakukan untuk produksi. Dengan jaringan yang terus diselesaikan, pengembangan kawasan dapat berlangsung lebih terarah, sekaligus mengurangi risiko gangguan air terhadap produktivitas dan keberlanjutan pertanian.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur air di Wanam karena kawasan tersebut diarahkan menjadi salah satu pusat pembukaan lumbung pangan baru. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama ketika kondisi global menghadapi ketidakpastian yang dapat mengganggu rantai pasok, harga komoditas, dan ketersediaan bahan pangan. Dody menyampaikan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan produksi dari wilayah yang selama ini menjadi sentra pertanian. Negara perlu menyiapkan kawasan produksi baru yang mampu bekerja secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kebutuhan pangan masyarakat.
Pembangunan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki cadangan pangan yang memadai. Cadangan tidak hanya berarti menyimpan hasil panen, tetapi juga memastikan adanya sumber produksi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Karena itu, pengembangan Wanam perlu ditopang oleh perencanaan air yang terukur, mulai dari penyediaan, pengelolaan, hingga distribusinya ke lahan pertanian. Infrastruktur yang memadai akan membantu mengurangi risiko kegagalan tanam sekaligus memberikan kepastian bagi pengembangan kegiatan budidaya.
Dody menyebut air tetap mengalir di Wanam ketika musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi kawasan yang dipersiapkan untuk menghasilkan panen perdana. Namun, ketersediaannya tetap harus dijamin dalam berbagai keadaan, termasuk saat terjadi perubahan cuaca, peningkatan kebutuhan, atau gangguan pada sistem distribusi. Ketersediaan alami perlu dilengkapi dengan sarana pengaturan dan penyaluran yang andal agar air dapat dimanfaatkan secara merata. Dengan irigasi yang cukup dan berkelanjutan, lahan pertanian dapat dikelola lebih konsisten, produktivitas menjadi lebih terjaga, dan rencana pembukaan lumbung pangan baru memiliki dasar yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan dan Energi Nasional (KSPEAN) Wanam, Merauke, tidak dilakukan secara sekaligus. Pengembangan kawasan disusun melalui tahapan yang diprioritaskan berdasarkan kesiapan infrastruktur, kebutuhan lapangan, serta target produksi yang dapat segera diwujudkan. Pendekatan bertahap ini memungkinkan hasil awal terlihat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan berikutnya, termasuk dukungan infrastruktur air untuk menunjang kegiatan pertanian.
Salah satu sasaran awal atau quick win dalam pengembangan tersebut adalah penyiapan lahan seluas 10.000 hektare. Area ini diharapkan menjadi bagian penting dari tahap awal pengembangan lumbung pangan baru di Wanam. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan jaringan air, lahan, akses logistik, serta sarana pendukung lain agar kegiatan produksi dapat berjalan secara terukur. Panen perdana menjadi penanda bahwa tahapan awal pengembangan kawasan mulai menghasilkan manfaat dan membuka ruang bagi perluasan berikutnya.
Tahap lanjutan akan diintegrasikan dengan pembangunan industri pangan, pelabuhan, bandara, dan berbagai infrastruktur pendukung lain. Integrasi tersebut diperlukan agar kawasan tidak hanya berfungsi sebagai lokasi produksi, tetapi juga memiliki sistem pengolahan, distribusi, dan konektivitas yang mendukung keberlanjutan kegiatan pangan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan masyarakat sekitar turut dilibatkan sebagai tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan di Wanam memberikan kesempatan dan manfaat bagi warga lokal, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan lumbung pangan baru tersebut.
