Jakarta | Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dan memperkuat multilateralisme. Ia menilai komitmen tersebut tercermin dalam keterlibatan Indonesia pada berbagai upaya internasional, termasuk misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menurut Guterres, Indonesia bukan sekadar peserta dalam misi-misi tersebut, melainkan salah satu pilar penting yang membantu menjaga keberlangsungan dan efektivitas operasi perdamaian di berbagai kawasan.
Apresiasi itu disampaikan Guterres di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti konsistensi Indonesia selama satu dekade terakhir dalam memberikan dukungan bagi kerja PBB. Konsistensi itu, lain, terlihat dari kesediaan Indonesia untuk berkontribusi pada upaya kolektif, bekerja sama dengan negara lain, serta mendukung penyelesaian persoalan internasional melalui pendekatan diplomatik. Guterres memandang kesinambungan sikap tersebut sebagai bagian penting dari peran Indonesia di tengah dinamika global.
Ia juga menyinggung kebijakan luar negeri Indonesia yang independen. Prinsip tersebut memungkinkan Indonesia menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional sekaligus berperan aktif dalam merespons tantangan bersama. Dalam pandangan Guterres, posisi yang independen memberi Indonesia ruang untuk menjembatani perbedaan dan mendorong dialog pihak-pihak yang memiliki kepentingan beragam. Peran sebagai pembawa pesan perdamaian itu dinilai sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan, mencegah ketegangan, dan mencari jalan keluar melalui kerja sama.
Pernyataan tersebut menempatkan kontribusi Indonesia dalam konteks yang lebih luas daripada pengiriman personel atau dukungan operasional semata. Keterlibatan dalam pemeliharaan perdamaian juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip multilateralisme, termasuk tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas internasional. Pujian Guterres sekaligus mengakui kesinambungan diplomasi Indonesia dan kontribusinya terhadap agenda PBB. Dengan menekankan konsistensi, kemandirian kebijakan, serta upaya membawa pesan damai, ia menggambarkan Indonesia sebagai mitra yang berperan dalam mendukung dialog dan kerja sama global.Apresiasi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres terhadap Indonesia terlihat jelas ketika ia menyoroti kontribusi negara ini dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia telah lama berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, dengan mengirimkan personel untuk membantu pelaksanaan mandat di berbagai wilayah. Peran tersebut mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama multilateral dan upaya membangun kondisi yang lebih aman bagi masyarakat terdampak konflik.
Saat ini, hampir 2.000 personel perempuan dan laki-laki Indonesia sedang bertugas dalam tujuh misi PBB di berbagai belahan dunia. Mereka menjalankan penugasan sesuai kebutuhan masing-masing misi, yang dapat mencakup dukungan keamanan, pengamatan, perlindungan warga sipil, serta kerja bersama dengan komunitas setempat. Kehadiran personel perempuan dan laki-laki juga menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia melibatkan beragam tenaga profesional dalam mendukung tujuan bersama PBB.
Guterres menilai personel Indonesia sebagai mitra yang berkomitmen dan salah satu pilar penting bagi misi-misi PBB. Penilaian itu menegaskan arti konsistensi, profesionalisme, dan kesiapan dalam menjalankan tugas di lingkungan yang kompleks. Operasi perdamaian membutuhkan kerja sama negara-negara anggota, kepemimpinan misi, dan masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, kontribusi Indonesia membantu menopang kegiatan lapangan sekaligus memperkuat upaya kolektif untuk menjaga stabilitas.
Kunjungan Guterres ke pusat pelatihan penjaga perdamaian Indonesia memberinya kesempatan untuk melihat secara langsung persiapan personel sebelum mereka bertugas. Ia menyampaikan kesan positif terhadap pusat tersebut dan memandangnya berperan penting dalam membekali calon penjaga perdamaian. Pelatihan menjadi bagian mendasar dari kesiapan misi, karena personel perlu memahami tugas, prosedur, serta kondisi penugasan yang mungkin mereka hadapi. Dengan persiapan yang memadai, mereka dapat menjalankan mandat secara lebih terarah dan bertanggung jawab.
Apresiasi terhadap pusat pelatihan itu juga memperlihatkan bahwa kontribusi perdamaian tidak hanya berlangsung di lokasi misi. Persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan turut mendukung efektivitas operasi PBB. Bagi Indonesia, pengiriman personel dan pembinaan melalui pelatihan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam partisipasi internasional. Pengakuan Guterres terhadap keduanya menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dinilai penting, baik dalam mendukung tugas di lapangan maupun dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja bersama mitra global.
Penilaian António Guterres terhadap Indonesia menempatkan diplomasi negara ini sebagai penghubung di tengah perbedaan kepentingan global. Indonesia, menurut Sekretaris Jenderal PBB itu, dapat menjembatani negara-negara Utara dan Selatan sekaligus Timur dan Barat. Peran tersebut bertumpu pada tradisi politik luar negeri yang aktif, pengalaman membangun kerja sama lintas kawasan, serta kemauan untuk berdialog dengan beragam pihak. Dalam situasi ketika ketegangan geopolitik meningkat, kemampuan menjaga saluran komunikasi menjadi modal penting bagi upaya mencegah konflik dan mencari titik temu.
Apresiasi itu juga relevan dengan perubahan menuju tatanan dunia multipolar. Pengaruh internasional kini semakin tersebar, tidak lagi terkonsentrasi pada segelintir negara atau pusat kekuatan. Negara-negara berkembang memiliki suara dan kepentingan yang kian diperhitungkan dalam pembahasan isu global, dari keamanan hingga pembangunan. Indonesia dapat menggunakan posisinya untuk mendorong tata kelola internasional yang lebih inklusif, sekaligus mengingatkan bahwa keputusan bersama perlu mencerminkan kebutuhan berbagai kawasan. Menjembatani perbedaan bukan berarti menghapus kepentingan yang beragam, melainkan membantu pihak-pihak terkait menemukan ruang kerja sama yang dapat diterima.
Dalam konteks kelembagaan, Guterres mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat hubungan ASEAN dan PBB. Kedua organisasi memiliki kapasitas dan pengalaman yang saling melengkapi, baik dalam menjaga perdamaian dan keamanan, mendukung pembangunan, maupun memajukan hak asasi manusia. Kerja sama yang lebih erat dapat membantu merespons tantangan kawasan secara terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip PBB dan peran sentral negara-negara ASEAN. Dialog reguler, pertukaran keahlian, serta dukungan terhadap agenda bersama menjadi bagian penting dari kemitraan tersebut.
Komitmen ini akan mendapat perhatian melalui pertemuan tingkat menteri PBB mengenai pemeliharaan perdamaian yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada tahun berikutnya, dengan Indonesia sebagai tuan rumah bersama. Pertemuan itu memberi kesempatan bagi pemerintah, PBB, dan mitra internasional membahas kebutuhan operasi perdamaian serta dukungan bagi personel di lapangan. Penyelenggaraannya juga menegaskan kontribusi Indonesia dalam diplomasi multilateral: bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai fasilitator yang mempertemukan pandangan dan mendorong tindakan bersama.
Guterres menyoroti luasnya keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, mulai dari ASEAN dan G20 hingga BRICS, APEC, D8, serta Organisasi Kerja Sama Islam. Keanggotaan dan partisipasi tersebut memberi Indonesia ruang untuk menyuarakan kepentingan nasional sekaligus ikut merumuskan tanggapan bersama terhadap persoalan lintas batas. Di Asia-Pasifik, peran Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara dan anggota ASEAN dapat membantu membangun dialog, menjaga keterhubungan, serta mendorong stabilitas kawasan. Dalam forum global, keterlibatannya membuka peluang untuk menjembatani pandangan negara maju dan berkembang, termasuk dalam pembahasan tata kelola ekonomi dan kerja sama internasional.
Menurut Guterres, pengaruh Indonesia dalam diplomasi dunia juga berakar pada sejarahnya. Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 menjadi tonggak solidaritas negara-negara yang baru merdeka dan memperjuangkan hubungan internasional yang lebih setara. Perjuangan kemerdekaan Indonesia turut menginspirasi gerakan serupa di Asia dan Afrika, sekaligus memperkuat seruan untuk menentukan masa depan tanpa dominasi kolonial. Pengalaman itu membentuk tradisi diplomasi yang menempatkan kedaulatan, dialog, dan kerja sama sebagai prinsip penting. Di dalam negeri, masyarakat dengan latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya yang beragam telah menghadapi tantangan membangun satu bangsa.
Baca juga: Wakili Panglima TNI, Kaster TNI Tegaskan Komitmen Indonesia Bagi Perdamaian Indo-Pasifik
