Jakarta | Memasuki Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi sorotan atas capaian dua tahun masa kerja. Laporan kinerja yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan masih berada pada tingkat rendah. Berdasarkan penilaian masyarakat umum, pemerintahan Prabowo-Gibran memperoleh skor 4,7 dari 10.
Penilaian tersebut menjadi lebih rendah ketika tolok ukur yang digunakan berasal dari kelompok ahli. Dalam laporan yang sama, para ahli memberikan nilai 2,9 dari 10 terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun. Perbedaan skor ini menggambarkan adanya jarak penilaian masyarakat luas dan evaluasi kalangan yang menelaah kebijakan, pelaksanaan program, serta tata kelola secara lebih mendalam. Angka itu juga memperlihatkan bahwa sejumlah agenda pemerintah belum sepenuhnya dinilai efektif atau meyakinkan.
Evaluasi mencakup beberapa aspek utama, yaitu pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan komunikasi publik. Keempat bidang tersebut digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah menerjemahkan janji politik ke dalam kebijakan, mengelola institusi negara, mengambil keputusan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Rendahnya nilai pada evaluasi umum menempatkan kinerja pemerintah dalam tekanan, terutama terkait konsistensi pelaksanaan agenda dan kualitas penyampaian kebijakan.
Temuan riset itu disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam pemaparan daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Penyampaian laporan tersebut menjadi salah satu penanda penting dalam evaluasi perjalanan pemerintahan memasuki tahun kedua. Selain merekam persepsi terhadap capaian yang telah berlangsung, hasil kajian ini juga menunjukkan sejumlah tantangan yang perlu dijawab pemerintah melalui perbaikan kinerja, penguatan akuntabilitas, dan komunikasi publik yang lebih terbuka.
Penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan secara terpisah melalui dua kategori responden, yaitu kelompok ahli dan masyarakat umum. Pemisahan kategori tersebut menghasilkan skor masing-masing bagi presiden dan wakil presiden berdasarkan penilaian dari kedua kelompok. Hasil yang disampaikan menunjukkan bahwa setiap pejabat memperoleh nilai yang berbeda penilaian ahli dan penilaian masyarakat umum.
Presiden Prabowo Subianto memperoleh skor 2,8 dari 10 berdasarkan penilaian kelompok ahli. Sementara itu, penilaian masyarakat umum memberikan skor 4,6 dari 10 kepada Prabowo. Dengan demikian, nilai yang tercatat untuk Presiden berasal dari dua kelompok penilai, dengan skor 2,8 dari kelompok ahli dan 4,6 dari masyarakat umum. Kedua skor tersebut berada di bawah lima.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh skor 2,2 dari 10 menurut kelompok ahli. Berdasarkan penilaian masyarakat umum, Gibran mendapatkan nilai 4,9 dari 10. Hasil tersebut menempatkan skor Gibran dari kelompok ahli dan masyarakat umum sama-sama di bawah lima. Secara terpisah, kedua pejabat memperoleh skor di bawah lima pada masing-masing kelompok penilai. Kelompok ahli memberikan nilai 2,8 kepada Prabowo dan 2,2 kepada Gibran, sedangkan masyarakat umum memberikan nilai 4,6 kepada Prabowo dan 4,9 kepada Gibran. Angka-angka ini merupakan hasil penilaian yang dicatat untuk setiap pejabat berdasarkan kategori responden yang terlibat dalam survei.
Survei mengenai situasi kebatinan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan adanya tekanan psikologis yang cukup kuat. Pertanyaan ini tidak semata-mata mengukur tingkat kepuasan terhadap program pemerintah, tetapi juga merekam perasaan warga ketika berhadapan dengan kebijakan dan perilaku pemimpin nasional. Hasilnya memperlihatkan bahwa 75 persen masyarakat mengaku merasa stres terhadap kebijakan pemerintah. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami beban emosional ketika menilai, mengikuti, atau merasakan dampak berbagai keputusan pemerintahan.
Tekanan itu juga berkaitan dengan persepsi terhadap figur presiden. Sebanyak 67 persen responden menyatakan merasa stres terhadap perilaku Prabowo Subianto. Temuan ini perlu dibaca sebagai gambaran respons masyarakat umum, bukan sebagai penilaian teknis mengenai kapasitas kepemimpinan. Dengan kata lain, survei tersebut menangkap pengalaman dan suasana batin warga dalam menghadapi kebijakan serta perilaku presiden selama dua tahun masa pemerintahan. Perbedaan ini penting agar angka mengenai stres publik tidak dicampuradukkan dengan evaluasi yang dilakukan oleh kelompok ahli.
Penilaian terhadap kapasitas kepemimpinan presiden berasal dari kelompok responden yang berbeda. Dari 129 ahli yang disurvei, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Prabowo tidak memadai. Penilaian tersebut merefleksikan pertimbangan yang lebih terkait dengan kemampuan memimpin, mengelola pemerintahan, merumuskan arah kebijakan, dan merespons tantangan publik. Karena itu, hasilnya tidak dapat diperlakukan sebagai pengukuran langsung atas kondisi psikologis masyarakat.
Meski memakai dasar penilaian yang berbeda, survei ahli juga memperlihatkan kekhawatiran yang luas. Sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Jika dibaca secara berdampingan, data ini menunjukkan dua lapis sorotan: masyarakat umum melaporkan tekanan emosional dalam berhadapan dengan pemerintah dan presidennya, sementara para ahli mempertanyakan kecukupan kapasitas kepemimpinan serta arah kebijakan yang ditempuh. Pemisahan kedua respons tersebut membantu menghasilkan evaluasi yang lebih akurat terhadap situasi pemerintahan.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu sorotan substantif dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Laporan menunjukkan bahwa 53 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan kebijakan dan pengalaman yang dirasakan masyarakat maupun para pengamat. Tekanan ekonomi dapat tercermin dalam daya beli, kestabilan harga, kesempatan kerja, serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, capaian makroekonomi perlu dibaca bersama indikator kesejahteraan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Isu lain yang memperoleh penilaian sangat kritis adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 96 persen responden menganggap upaya pemerintah dalam menangani persoalan tersebut tidak efektif. Angka ini menandakan kuatnya persepsi bahwa pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan terdampak belum berjalan secara memadai. Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga mengganggu kesehatan publik, aktivitas ekonomi, serta hubungan sosial di wilayah yang terdampak asap. Evaluasi kebijakan karenanya perlu mencakup koordinasi lintas lembaga dan kapasitas pemerintah daerah.
Temuan tersebut berasal dari penelitian yang melibatkan dua kelompok responden. Kelompok pertama terdiri atas 129 responden ahli dari beragam latar belakang, domisili, dan pengalaman profesional. Kelompok kedua mencakup 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026, sehingga hasilnya menggambarkan penilaian responden pada periode tersebut.
Survei masyarakat menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads. Sementara itu, responden ahli dijangkau dengan metode snowball sampling, yaitu perekrutan yang berkembang melalui rekomendasi dari responden atau jejaring profesional sebelumnya. Strategi ini ditujukan untuk memperoleh partisipan yang memiliki keahlian relevan dengan isu pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Perbedaan metode perlu diperhatikan ketika membaca hasil, terutama karena temuan survei menunjukkan persepsi kelompok yang dikumpulkan melalui mekanisme dan karakteristik partisipasi yang berbeda.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
