TNI Angkatan Darat menjelaskan bahwa penambahan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru merupakan bagian dari penyesuaian organisasi untuk memperkuat pengamanan wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperpendek rentang kendali komando, sehingga pengelolaan satuan dan pelaksanaan tugas kewilayahan dapat berlangsung lebih efektif. Penambahan Kodam tidak hanya berkaitan dengan pembentukan struktur baru, tetapi juga dengan kebutuhan menyesuaikan organisasi terhadap perkembangan situasi di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa penyesuaian organisasi diperlukan agar kendali komando dapat berjalan lebih baik. Menurut dia, rentang kendali yang lebih efektif akan mendukung koordinasi antarsatuan agar berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, satuan-satuan di berbagai daerah dapat berkoordinasi secara lebih terarah dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Donny juga menekankan bahwa perubahan tersebut diharapkan membuat respons kewilayahan menjadi lebih optimal. Perpendekan rentang kendali memungkinkan penyampaian informasi, koordinasi, dan pengambilan langkah di tingkat kewilayahan dilakukan secara lebih cepat. Kebutuhan itu menjadi dasar bagi TNI AD untuk menata kembali organisasi komando wilayah melalui penambahan enam Kodam baru.
Penjelasan tersebut menempatkan pembentukan enam Kodam sebagai langkah untuk menyesuaikan struktur komando dengan kebutuhan pengamanan wilayah. TNI AD menilai struktur yang disesuaikan dapat membantu memperkuat kendali dan mempercepat hubungan kerja antarsatuan. Donny menyebut kebutuhan utama dari penyesuaian ini adalah membuat rentang kendali lebih efektif, koordinasi lebih cepat, serta respons kewilayahan yang lebih optimal. Ketiga aspek tersebut menjadi inti kebijakan penambahan Kodam baru dan menjadi dasar bagi pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan TNI AD.
Indonesia memiliki wilayah daratan yang luas dan tersebar di ribuan pulau. Bentang geografis tersebut membentuk ruang pengelolaan yang tidak seragam, baik dari segi jarak, aksesibilitas, maupun kondisi lingkungan. Sebagian wilayah berada di kawasan perkotaan yang padat, sementara wilayah lain memiliki karakter kepulauan, pegunungan, pesisir, atau perbatasan dengan tingkat keterhubungan yang berbeda. Keragaman ini membuat pengelolaan wilayah memerlukan pendekatan organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi setempat.
Selain faktor geografis, setiap daerah juga memiliki karakter masyarakat yang beragam. Perbedaan latar sosial, budaya, kepadatan penduduk, serta pola hubungan antarkomunitas menjadi bagian dari dinamika kewilayahan Indonesia. Karena itu, pelaksanaan tugas pengendalian dan pengamanan tidak dapat hanya mengandalkan pola koordinasi yang sama untuk seluruh wilayah. Struktur organisasi kewilayahan perlu memiliki jangkauan dan kapasitas yang memadai agar hubungan satuan di lapangan dengan tingkat komando dapat berlangsung secara efektif.
Luasnya wilayah dan tersebarnya pusat-pusat kegiatan masyarakat berpengaruh langsung terhadap jalur komunikasi serta proses pengambilan keputusan. Apabila rentang kendali terlalu panjang, penyampaian informasi, penerusan arahan, dan koordinasi antarsatuan dapat membutuhkan waktu lebih lama. Penguatan organisasi kewilayahan menjadi salah satu kebutuhan untuk memperpendek jalur komando, sehingga informasi dari daerah dapat diterima secara lebih cepat dan arahan dari tingkat atas dapat diteruskan dengan lebih efisien.
Dalam kerangka tersebut, penataan organisasi TNI AD diarahkan untuk menyesuaikan struktur kewilayahan dengan kenyataan geografis dan sosial Indonesia. Kehadiran organisasi yang lebih dekat dengan wilayah tanggung jawabnya dapat mendukung koordinasi yang lebih teratur satuan, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Dengan jalur koordinasi yang lebih ringkas, pelaksanaan tugas pengendalian serta pengamanan wilayah dapat dilakukan secara lebih responsif, terukur, dan sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
Manfaat pembentukan enam Kodam baru tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah. Menurut Donny, keberadaan struktur tersebut juga diharapkan dapat mempermudah TNI Angkatan Darat dalam mengirimkan bantuan kepada warga ketika terjadi bencana. Dengan demikian, pembentukan Kodam dipandang memiliki fungsi yang lebih luas, yakni mendukung pelaksanaan tugas TNI AD agar dapat berjalan secara lebih efektif sesuai kebutuhan di wilayah.
Harapan tersebut menempatkan aspek bantuan kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan Kodam baru. Ketika bencana terjadi, keberadaan struktur kewilayahan yang lebih dekat diharapkan membantu TNI AD dalam menyalurkan bantuan kepada warga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembentukan organisasi baru tidak semata-mata diarahkan untuk memperkuat pengamanan, tetapi juga untuk mendukung kehadiran TNI AD dalam situasi yang membutuhkan bantuan bagi masyarakat.
Donny menegaskan bahwa pembentukan Kodam bukan sekadar penambahan struktur organisasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD. Struktur baru diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tanggung jawab yang berada dalam lingkup TNI AD, termasuk dalam memberikan dukungan kepada warga ketika bencana terjadi.
Dengan sudut pandang itu, pembentukan enam Kodam baru berkaitan dengan kebutuhan untuk membuat pelaksanaan tugas TNI AD menjadi lebih efektif. Aspek pengamanan wilayah tetap menjadi bagian penting, namun manfaat yang diharapkan juga mencakup kemudahan dalam mengirimkan bantuan kepada masyarakat. Penjelasan Donny menekankan tujuan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan pembentukan Kodam, tanpa memisahkannya dari tanggung jawab utama TNI AD dalam menjalankan tugasnya.
Peresmian enam Kodam baru menjadi bagian utama dari penguatan organisasi TNI pada Senin, 5 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI, Jakarta. Penambahan tersebut diarahkan untuk mempercepat kendali, memperluas jangkauan komando, serta meningkatkan pengamanan wilayah sesuai kebutuhan pertahanan nasional.
Dari 204 satuan itu, enam di antaranya merupakan Kodam, disertai 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, dan tiga Batalyon Bantuan Tempur. Penguatan juga dilakukan oleh matra lain. TNI AL menambah satu brigade dan empat batalyon marinir, sedangkan TNI AU membentuk 10 satuan baru, mulai dari Divisi II Pasukan Gerak Cepat hingga satuan radar. Keseluruhan pembentukan ini mencerminkan penataan organisasi yang mencakup unsur komando kewilayahan, satuan tempur, serta dukungan operasi.
Prosesi peresmian ditandai dengan penekanan sirene oleh Presiden Prabowo. Pada kesempatan yang sama, keenam Pangdam dilantik secara simbolis melalui penyerahan tongkat komando dan bendera kesatuan. Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau dipimpin Mayjen TNI Rionardo. Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin Mayjen TNI Drajad Brima Yoga. Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur dipimpin Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua. Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Maluku Utara dipimpin Mayjen TNI Nefra Firdaus. Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah dipimpin Mayjen TNI Aminton Manurung, sedangkan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat dipimpin Mayjen TNI Edi Saputra.
