Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Embung Kebagusan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mampu mengurangi banjir di wilayah hulu Mampang sekitar 1,43 hingga 2 persen. Target tersebut menjadi gambaran mengenai kontribusi embung dalam menekan dampak banjir yang terjadi di kawasan hulu Mampang. Besaran pengurangan yang diproyeksikan berada dalam kisaran tersebut, sehingga Embung Kebagusan diharapkan memberikan pengaruh terhadap kondisi banjir di wilayah terkait.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin menyebut kisaran reduksi banjir itu saat meninjau pembangunan Embung Kebagusan di Jakarta Selatan pada Selasa. Menurut keterangan tersebut, embung itu diproyeksikan dapat mengurangi banjir di hulu Mampang sebesar sekitar 1,43 hingga 2 persen. Penyebutan kisaran itu menunjukkan target pengurangan yang hendak dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembangunan embung di Pasar Minggu tersebut.
Dengan demikian, Embung Kebagusan diproyeksikan memiliki peran dalam mengurangi banjir di hulu Mampang, meskipun besaran reduksinya dinyatakan dalam rentang 1,43 sampai 2 persen. Informasi mengenai target itu disampaikan Ika Agustin ketika meninjau pembangunan embung di Jakarta Selatan pada Selasa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan angka tersebut sebagai sasaran pengurangan banjir yang diharapkan dapat diberikan oleh Embung Kebagusan bagi wilayah hulu Mampang.
Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, pembangunan Embung Kebagusan memerlukan anggaran sedikitnya Rp254 miliar. Nilai tersebut mencakup seluruh kebutuhan utama proyek, yakni biaya pembangunan fisik embung dan pembebasan lahan yang menjadi lokasi fasilitas pengendalian air. Rincian ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya diarahkan untuk pekerjaan konstruksi, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan lahan yang memadai.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp54 miliar dialokasikan untuk pembangunan embung. Dana ini diperuntukkan bagi pekerjaan fisik, termasuk pelaksanaan konstruksi serta komponen teknis yang diperlukan agar embung dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Alokasi pembangunan tersebut menjadi unsur penting dalam mewujudkan infrastruktur penampungan air yang diharapkan mampu mendukung pengurangan limpasan dari kawasan hulu Mampang.
Sementara itu, anggaran pembebasan lahan mencapai Rp200 miliar. Dana tersebut digunakan untuk memperoleh lahan seluas dua hektare yang diperlukan bagi pembangunan Embung Kebagusan. Besarnya porsi pembebasan lahan dibandingkan biaya konstruksi mencerminkan nilai strategis lokasi proyek di kawasan perkotaan, terutama karena ketersediaan lahan untuk infrastruktur pengendalian banjir relatif terbatas.
Dengan demikian, komposisi pembiayaan proyek terdiri atas Rp54 miliar untuk pembangunan dan Rp200 miliar untuk pembebasan lahan seluas dua hektare. Jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, kebutuhan anggarannya mencapai sedikitnya Rp254 miliar. Angka itu menjadi dasar pembiayaan pekerjaan Embung Kebagusan sesuai data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, dengan peruntukan yang tetap terpisah pembangunan fisik dan pengadaan lahan.
Embung Kebagusan dirancang dengan sejumlah elemen teknis untuk mendukung fungsi tampungan dan pengaturan aliran air. Kedalaman embung mencapai sekitar lima meter, dihitung dari bagian top capping beam. Dimensi tersebut memberikan ruang tampung yang dapat dimanfaatkan untuk menahan limpasan air hujan sebelum dialirkan secara terkendali ke jaringan drainase di sekitarnya. Dengan adanya tampungan ini, debit puncak yang masuk ke sistem tata air diharapkan dapat ditekan, terutama ketika hujan berintensitas tinggi terjadi di kawasan hulu Mampang.
Fasilitas utama lainnya meliputi saluran masuk atau inlet, saluran keluar atau outlet, serta pintu air. Inlet berfungsi mengarahkan aliran menuju area tampungan, sedangkan outlet mengatur pelepasan air dari embung menuju saluran penerima. Pintu air menjadi komponen penting untuk mengendalikan volume dan waktu pengeluaran air sesuai kondisi lapangan. Pengoperasian elemen-elemen tersebut memungkinkan pengelolaan air dilakukan secara lebih terukur, baik ketika kapasitas tampungan masih tersedia maupun saat diperlukan pengosongan bertahap.
Pembangunan Embung Kebagusan juga mencakup pembenahan saluran PHB Jowe. Penataan saluran ini diperlukan agar konektivitas embung dan jaringan drainase dapat berjalan lebih baik. Saluran yang tertata membantu memperlancar aliran, mengurangi potensi hambatan, serta mendukung distribusi air menuju dan keluar dari tampungan. Dengan demikian, manfaat embung tidak hanya bergantung pada kapasitas kolam, tetapi juga pada kinerja saluran yang terhubung dalam satu sistem.
Dalam rencana jangka ke depan, pembangunan embung akan diarahkan untuk menggabungkan pendekatan grey infrastructure dan blue-green infrastructure. Infrastruktur abu-abu mencakup bangunan pengendali air, saluran, dan pintu air, sementara pendekatan biru-hijau memanfaatkan ruang terbuka, vegetasi, serta elemen alami untuk menahan dan mengelola limpasan. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan sistem tata air secara menyeluruh. Embung Kebagusan, sejumlah embung lain, dan normalisasi Kali Krukut ditargetkan bersama-sama mereduksi banjir pada sistem tata air Krukut-Mampang sekitar 8 persen. Target ini menempatkan setiap infrastruktur sebagai bagian dari jaringan pengendalian air yang saling mendukung, bukan sebagai fasilitas yang berdiri sendiri.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengakui bahwa pembangunan Embung Kebagusan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses jalan menuju lokasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat akses menuju area proyek berkaitan dengan kelancaran kegiatan di lapangan.
Keterbatasan akses itu selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi pembangunan infrastruktur pengendalian air. Evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan embung, tetapi juga dengan kebutuhan pendukung yang memungkinkan lokasi pembangunan dapat dijangkau dengan lebih baik. Dengan demikian, aspek akses jalan menjadi bagian yang turut diperhitungkan dalam perencanaan kegiatan berikutnya.
Dinas SDA DKI Jakarta berharap pembangunan embung dan waduk pada masa mendatang dapat mencakup penyediaan akses jalan menuju lokasi. Penyediaan akses tersebut diharapkan masuk dalam perencanaan sejak tahap awal, sehingga pembangunan infrastruktur pengendalian air tidak hanya memperhatikan bangunan utama, tetapi juga jalan yang menghubungkannya dengan kawasan sekitar. Keterbatasan akses di Embung Kebagusan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pembangunan embung dan waduk selanjutnya.
