JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pemerintah Amerika Serikat berencana menyiarkan secara langsung pelaksanaan eksekusi mati Nidal Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat AS yang dinyatakan bertanggung jawab atas penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009. Serangan tersebut menewaskan 13 orang dan menjadi salah satu tragedi paling mematikan yang pernah terjadi di lingkungan militer Amerika Serikat. Rencana penayangan ini menempatkan kembali kasus Hasan dalam perhatian publik, terutama karena eksekusi tersebut akan dilakukan dengan regu tembak.
Eksekusi dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember. Apabila terlaksana sesuai rencana, penayangan terbuka kepada publik itu akan menjadi langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh militer Amerika Serikat. Pemerintah selama ini umumnya membatasi akses terhadap pelaksanaan eksekusi, sehingga keputusan untuk menyiarkannya secara langsung diperkirakan memicu perhatian luas serta perdebatan mengenai transparansi, kepentingan publik, dan batas penyiaran hukuman mati.
Seorang pejabat Pentagon mengonfirmasi kepada Reuters bahwa eksekusi Hasan memang akan disiarkan secara langsung. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan, sehingga belum ada pernyataan resmi yang mencantumkan namanya. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan rincian teknis mengenai siaran itu, termasuk bentuk akses, media yang akan digunakan, maupun siapa saja yang dapat menyaksikannya. Informasi tersebut kemungkinan akan dijelaskan melalui pengumuman lanjutan menjelang tanggal pelaksanaan. Rencana ini juga masih bergantung pada terlaksananya eksekusi sesuai jadwal dan tidak adanya perubahan hukum atau administratif yang dapat menundanya. Hasan telah lama menjadi subjek proses hukum militer setelah serangan Fort Hood, dan eksekusi dengan regu tembak menandai tahap akhir dari perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan adanya rencana siaran langsung, pelaksanaan hukuman tersebut tidak hanya menjadi peristiwa hukum, tetapi juga perkembangan penting dalam kebijakan keterbukaan militer Amerika Serikat.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menjadi salah satu pejabat yang mendorong penggunaan regu tembak dalam eksekusi Nidal Hasan. Dalam program Human Events Daily yang disiarkan oleh Real America’s Voice pada Kamis, 8 Oktober 2026, Hegseth menyampaikan keinginannya agar pelaksanaan hukuman mati itu dapat dibuka kepada publik. Ia belum menjelaskan mekanisme penayangannya, termasuk bentuk akses, media yang digunakan, maupun pihak yang akan mengelola siaran tersebut.
Menurut Hegseth, masyarakat perlu menyaksikan pelaksanaan hukuman itu untuk memahami konsekuensi serius dari tindakan semacam tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia memandang eksekusi bukan hanya sebagai tahap akhir dari proses hukum, melainkan juga sebagai pesan mengenai akibat yang dapat timbul dari kekerasan mematikan. Meski demikian, gagasan mengenai keterbukaan pelaksanaan tersebut tetap bergantung pada keputusan resmi dan aturan yang mengatur eksekusi militer.
Hasan dijadwalkan dieksekusi di Fort Hood pada Kamis pukul 13.00 waktu setempat. Penentuan hari, jam, dan lokasi itu disesuaikan dengan perkiraan waktu serta tempat terjadinya penembakan pada 2009. Pengaturan tersebut memberi dimensi simbolis terhadap pelaksanaan hukuman, karena menghubungkan lokasi eksekusi dengan tempat berlangsungnya serangan yang menewaskan dan melukai sejumlah personel militer.
Ketika ditanya mengenai permintaan terakhir Hasan, Hegseth menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa permintaan tersebut dan tidak memedulikannya. Respons itu menegaskan sikapnya yang berfokus pada pelaksanaan putusan, bukan pada preferensi pribadi terpidana menjelang eksekusi. Dengan demikian, pernyataan Hegseth mencakup dua hal utama: dukungan terhadap regu tembak sebagai metode eksekusi dan dorongan agar publik melihat secara langsung konsekuensi dari tindakan Hasan.
Nidal Hasan kini berusia 56 tahun dan merupakan terpidana dalam perkara penembakan di kompleks Fort Hood, Texas. Ia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada Agustus 2013 setelah dinyatakan bersalah atas 45 dakwaan pembunuhan berencana serta percobaan pembunuhan berencana. Putusan tersebut menempatkannya dalam daftar terpidana mati militer Amerika Serikat, meskipun pelaksanaan hukuman baru dapat dilakukan setelah memenuhi sejumlah persyaratan hukum.
Penembakan terjadi di sebuah fasilitas medis di dalam kompleks Fort Hood, beberapa pekan sebelum Hasan dijadwalkan menjalankan tugas ke Afghanistan. Dalam serangan itu, ia menggunakan pistol yang dilengkapi alat bidik laser. Hasan kemudian ditembak polisi saat ditangkap. Akibat luka tersebut, ia mengalami kelumpuhan sebagian dan sejak itu menggunakan kursi roda. Kondisi fisiknya menjadi bagian dari latar belakang perkara, tetapi tidak mengubah putusan pengadilan militer yang telah menetapkan hukuman mati.
Hukum militer Amerika Serikat menetapkan bahwa eksekusi terhadap terpidana mati dari lingkungan militer memerlukan persetujuan presiden. Ketentuan ini menjadikan keputusan kepala negara sebagai tahapan penting sebelum hukuman dapat dilaksanakan, termasuk apabila metode yang digunakan adalah regu tembak. Pentagon menyatakan Presiden Donald Trump telah menyetujui pelaksanaan eksekusi tersebut berdasarkan rekomendasi Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Persetujuan itu berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati, sedangkan rencana untuk menyiarkannya secara langsung masih menyisakan pertanyaan. Gedung Putih tidak menjelaskan apakah Trump juga mendukung rencana siaran langsung eksekusi Hasan. Juru bicara Gedung Putih mengarahkan pertanyaan mengenai aspek tersebut kepada Pentagon. Dengan demikian, keputusan presiden mengenai eksekusi telah disampaikan, sementara rincian mengenai akses publik dan kemungkinan penayangan langsung masih bergantung pada penjelasan resmi Departemen Pertahanan.
Klaim mengenai pelaksanaan hukuman mati terhadap Nidal Hasan menempatkannya dalam catatan sejarah eksekusi militer Amerika Serikat. Hasan disebut akan menjadi prajurit pertama yang dieksekusi oleh regu tembak militer AS sejak 1945. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengaitkan rencana tersebut dengan pola pikir yang, menurutnya, mencerminkan masa Perang Dunia II, ketika hukuman semacam itu masih menjadi bagian dari praktik militer Amerika.
Namun, catatan mengenai eksekusi militer terakhir menunjukkan adanya perbedaan. Death Penalty Action menyatakan bahwa eksekusi Hasan akan menjadi eksekusi militer pertama sejak 1961. Sementara itu, Death Penalty Information Center mencatat bahwa eksekusi militer pada 1961 dilakukan dengan cara digantung. Lembaga tersebut menyebut eksekusi terakhir yang diketahui menggunakan regu tembak berlangsung pada 1945. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan pembedaan eksekusi militer secara umum dan eksekusi yang secara khusus dilakukan oleh regu tembak.
Perdebatan mengenai metode tersebut juga berlangsung di tingkat negara bagian. Sedikitnya lima negara bagian AS masih mengizinkan regu tembak sebagai pilihan hukuman mati. South Carolina bahkan kembali menggunakan metode itu pada 2025, setelah jeda selama 15 tahun. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa regu tembak, meskipun jarang digunakan, belum sepenuhnya ditinggalkan dalam sistem hukuman mati Amerika.
Pemerintahan Trump baru-baru ini menambahkan regu tembak ke dalam daftar metode eksekusi yang diizinkan untuk kejahatan federal paling berat. Pilihan itu ditempatkan bersama kursi listrik dan gas, ketika negara menghadapi kesulitan memperoleh obat suntik mati serta kendala teknis dalam pelaksanaannya. Pada pekan sebelumnya, kegagalan eksekusi Christa Pike di Tennessee memperkuat sorotan terhadap masalah tersebut. Petugas tidak berhasil memberikan suntikan mematikan, sehingga Pike tetap hidup dan harus dirawat di rumah sakit. Pengacaranya mengatakan Pike terbangun dalam keadaan marah dan bingung, masih sangat sakit, serta dibelenggu di ranjang rumah sakit.
