JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto menilai rencana bantuan subsidi upah (BSU) yang disiapkan pemerintah berpotensi membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Menurut dia, bantuan tersebut dapat memberikan dukungan bagi pekerja yang menghadapi kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tetap terjaga.
Eko mengatakan keberadaan BSU dapat membantu masyarakat mempertahankan konsumsi di tengah kondisi yang sedang dihadapi. Dengan adanya bantuan tersebut, pekerja penerima dapat memperoleh tambahan dukungan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penilaian itu disampaikan Eko ketika dimintai pandangan mengenai rencana pemerintah menyalurkan BSU kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Ia menegaskan bahwa bantuan subsidi upah dinilai sangat diperlukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat saat ini. Menurut Eko, kebijakan tersebut dapat berperan dalam menjaga daya beli, khususnya bagi kelompok kelas bawah yang menjadi sasaran bantuan. Karena itu, rencana BSU pemerintah dipandang dapat membantu menopang kemampuan ekonomi masyarakat penerima.
Ekonom Eko menilai bantuan tersebut dibutuhkan karena konsumsi dalam negeri masih menghadapi tekanan. Daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, dapat terpengaruh ketika kenaikan harga terjadi pada berbagai kebutuhan secara bersamaan. Kondisi ini membuat sebagian pendapatan harus dialihkan untuk memenuhi pengeluaran pokok, sehingga ruang untuk belanja kebutuhan lain menjadi semakin terbatas. Tekanan terhadap konsumsi tidak hanya berkaitan dengan satu komponen harga, melainkan muncul dari perubahan sejumlah biaya yang ikut membentuk harga barang dan jasa.
Dari sisi pasokan, tekanan tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan perkembangan ekonomi global. Fenomena El Nino dapat mengganggu produksi serta distribusi sejumlah komoditas, khususnya yang bergantung pada kondisi iklim. Ketika ketersediaan barang menurun atau proses pengadaan menjadi lebih sulit, biaya yang ditanggung pelaku usaha dapat meningkat. Pada saat yang sama, gejolak geopolitik dunia turut memengaruhi jalur perdagangan, harga energi, dan kepastian pasokan bahan baku. Perubahan pada faktor-faktor tersebut berpotensi diteruskan ke harga barang yang dibeli masyarakat.
Kenaikan biaya juga terlihat pada sejumlah kebutuhan bahan baku, termasuk plastik dan bahan bakar minyak atau BBM. Plastik digunakan dalam berbagai kegiatan produksi dan pengemasan, sedangkan BBM berperan dalam proses transportasi serta distribusi barang. Apabila harga keduanya meningkat, biaya operasional dapat bertambah di berbagai tahap, mulai dari produksi hingga barang diterima konsumen. Dampaknya dapat merambah pada harga kebutuhan sehari-hari dan memperberat pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah.
Dalam situasi tersebut, Eko memandang bantuan dalam bentuk dukungan upah dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya. Tambahan pendapatan dapat memberi ruang bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan ketika harga berbagai komponen mengalami peningkatan. Dukungan itu juga berkaitan langsung dengan kemampuan pekerja untuk mempertahankan pengeluaran rumah tangga di tengah biaya hidup yang bergerak naik, termasuk akibat tekanan pada bahan baku, energi, dan distribusi.
Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja diharapkan dapat menopang konsumsi masyarakat pada periode akhir tahun. Bantuan tersebut memberikan tambahan ruang bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membelanjakan sebagian pendapatannya untuk keperluan rumah tangga. Ketika daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terjaga, aktivitas belanja domestik berpotensi tetap berlangsung di tengah berbagai tekanan yang dihadapi konsumen. Pergerakan konsumsi ini penting karena turut menjaga permintaan terhadap barang dan jasa di dalam negeri.
Ekonom Eko menilai BSU dapat ikut menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan aktivitas konsumsi. Dana yang diterima pekerja dapat berputar kembali dalam kegiatan ekonomi ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan di pasar domestik. Dengan demikian, bantuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dukungan langsung kepada penerima, tetapi juga berpotensi memberi dorongan terhadap kegiatan usaha yang melayani kebutuhan masyarakat. Namun, Eko menekankan bahwa dampaknya akan lebih signifikan apabila perputaran ekonomi di sektor swasta turut meningkat.
Penguatan aktivitas sektor swasta diperlukan agar manfaat bantuan dapat menyebar lebih luas melalui transaksi usaha dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, fungsi paling langsung dari BSU tetap berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi gejolak kebutuhan pokok. Bantuan itu diharapkan membantu pekerja dan keluarganya menjaga pemenuhan kebutuhan dasar ketika pengeluaran rumah tangga mengalami tekanan. Dalam konteks tersebut, BSU menjadi instrumen yang memberi dukungan segera kepada kelompok sasaran, sekaligus berpotensi membantu mempertahankan konsumsi dalam negeri pada akhir tahun.
Pemerintah menyiapkan rangkaian kebijakan ekonomi untuk kuartal IV 2026 dengan perhatian utama pada perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha. Arah kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga aktivitas ekonomi agar tetap berjalan, terutama ketika kelompok masyarakat berpendapatan rendah menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga. Perlindungan daya beli ditempatkan sebagai salah satu fokus penting karena dapat membantu menopang permintaan domestik sekaligus mendukung kestabilan kegiatan usaha.
Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari perlindungan bagi pekerja. Bantuan itu diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan untuk setiap pekerja. Dengan demikian, total bantuan yang diterima seorang pekerja berdasarkan skema tersebut mencapai Rp900 ribu selama periode penyaluran. Program ini ditujukan kepada 13,3 juta pekerja, dengan anggaran yang disiapkan pemerintah hampir Rp12 triliun. Besaran anggaran tersebut sejalan dengan perhitungan nilai bantuan secara keseluruhan, yakni sekitar Rp900 ribu untuk setiap penerima dalam tiga bulan.
Selain BSU, rangkaian stimulus ekonomi pada kuartal IV 2026 diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja serta menjaga keberlanjutan dunia usaha. Ketiga fokus tersebut—perlindungan daya beli, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, dan kesinambungan kegiatan usaha—menjadi bagian dari respons kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Melalui dukungan kepada pekerja dan penguatan aktivitas ekonomi, kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat kelas bawah serta menjaga perputaran ekonomi.
Berbagai program prioritas tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait. Rapat koordinasi itu berlangsung di Istana Negara dan menjadi forum pembahasan atas arah kebijakan ekonomi pemerintah untuk kuartal IV 2026.
