Jakarta | Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz mengundurkan diri dari posisi tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Keduanya merupakan putra Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, membenarkan bahwa surat pengunduran diri mereka telah diterima oleh pimpinan kementerian. Keterangan tersebut disampaikan Dahnil saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober. Dengan diterimanya surat itu, pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut telah diketahui oleh pimpinan kementerian secara resmi, berdasarkan penjelasan Wakil Menteri.
Informasi mengenai pengunduran diri ini muncul setelah keduanya menuai kritik terkait posisi mereka di kementerian. Namun, keterangan yang disampaikan Dahnil berfokus pada penerimaan surat oleh pimpinan, bukan pada uraian mengenai alasan personal masing-masing. Karena itu, status yang dapat dipastikan dari pernyataan tersebut adalah bahwa Barbarossa dan Gibran telah menyampaikan pengunduran diri melalui surat, dan pimpinan kementerian telah menerimanya. Dahnil menjadi pihak yang mengonfirmasi kabar itu kepada awak media ketika berada di kantor kementerian. Penjelasan ini memberi kepastian mengenai langkah formal yang telah diambil, sekaligus menegaskan bahwa keduanya tidak lagi melanjutkan posisi tenaga ahli tersebut.
Pengunduran diri dua putra Menteri Haji dan Umrah itu menjadi perkembangan terbaru di tengah sorotan publik terhadap penempatan mereka sebagai tenaga ahli. Pernyataan Dahnil memastikan bahwa proses penyampaian surat telah sampai kepada pimpinan kementerian, tetapi tidak memuat rincian lebih lanjut tentang tindak lanjut administratif maupun waktu efektif berakhirnya tugas. Dengan demikian, kabar utama yang dapat disampaikan adalah keputusan Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz untuk melepas jabatan tenaga ahli serta konfirmasi bahwa surat mereka sudah diterima. Keterangan tersebut bersumber dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, yang menyampaikannya langsung saat ditemui di Jakarta Pusat pada Senin, 26 Oktober.
Penunjukan Barbarossa dan Gibran sebagai tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji menjadi sorotan setelah diketahui bahwa keduanya merupakan anak kandung Menteri Haji. Kedekatan hubungan keluarga itu memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar pengangkatan dan proses yang digunakan. Kritik tidak hanya tertuju pada keputusan menunjuk mereka, tetapi juga pada potensi kesan bahwa akses terhadap jabatan di lembaga pemerintah dapat dipengaruhi hubungan pribadi. Di media sosial, sebagian warganet mengaitkan pengangkatan tersebut dengan dugaan nepotisme. Tuduhan itu merupakan respons atas polemik yang berkembang, bukan penetapan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Perhatian terhadap isu tersebut meningkat seiring pembahasan mengenai integritas dan tata kelola lembaga. Dalam situasi seperti ini, penjelasan mengenai pertimbangan penunjukan menjadi penting agar publik dapat memahami konteks keputusan. Namun, polemik yang timbul memperlihatkan bahwa hubungan keluarga dengan pejabat publik dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan, sekalipun persoalan itu masih berupa kritik dan dugaan. Karena itu, keputusan terkait jabatan tersebut turut dinilai dari dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Sorotan publik kemudian menjadi latar bagi langkah Barbarossa dan Gibran untuk melepas posisi tenaga ahli.
Dahnil menjelaskan bahwa keputusan mundur diambil untuk menjaga integritas lembaga sekaligus meredam kegaduhan publik. Penjelasan itu menempatkan pengunduran diri sebagai respons terhadap polemik yang berkembang, bukan sebagai pengakuan bahwa dugaan nepotisme terbukti. Dahnil juga menyampaikan komitmen bahwa kementerian ingin terhindar dari praktik yang tidak beretika, manipulatif, koruptif, maupun perilaku mafia. Pernyataan tersebut menggambarkan sikap yang ingin dijaga oleh kementerian di tengah kritik, tanpa dengan sendirinya menjadi kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengangkatan. Dengan mundurnya kedua tenaga ahli, perhatian publik tetap tertuju pada pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan jabatan di lembaga pemerintah.
Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa keterlibatan dua putra Menteri Haji bermula pada masa awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Lembaga tersebut dibentuk pada akhir Oktober 2024 sebagai bagian dari penataan penyelenggaraan urusan haji. Namun, menurut Dahnil, BP Haji belum memiliki perangkat dasar untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Saat itu belum tersedia struktur organisasi yang lengkap, kantor operasional, maupun staf administrasi yang dapat mendukung kegiatan lembaga.
Kondisi tersebut membuat BP Haji harus memulai pekerjaan dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Dahnil menyebut, pada tahap awal hanya dirinya dan menteri yang berada dalam badan tersebut. Sejumlah pekerjaan tetap perlu dilakukan, sementara kebutuhan kelembagaan belum terpenuhi. Ia juga mengatakan belum ada orang yang bersedia membantu secara sukarela. Karena itu, beberapa orang kemudian ikut membantu agar pekerjaan awal dapat berjalan, meskipun badan tersebut belum memiliki sistem kerja dan dukungan administratif yang mapan.
Dalam penjelasannya, Dahnil menyebut dua putra menteri termasuk di orang-orang yang memberikan bantuan pada periode tersebut. Ia menegaskan bahwa keterlibatan mereka terjadi ketika BP Haji masih berada dalam tahap perintisan dan belum mempunyai sumber daya yang memadai. Menurut keterangan Dahnil, keduanya membantu tanpa menerima gaji. Penjelasan ini disampaikan untuk menerangkan konteks awal kehadiran mereka, di tengah perhatian publik terhadap keterlibatan keluarga pejabat dalam lembaga pemerintah.
Situasi pada masa pembentukan itu menjadi latar yang disampaikan Dahnil mengenai peran kedua putra menteri. Pada saat yang sama, sorotan publik kemudian berkembang setelah keberadaan mereka di BP Haji menuai kritik. Keduanya akhirnya melepas jabatan tenaga ahli, sebagaimana diberitakan dalam polemik tersebut. Paparan Dahnil berfokus pada keadaan organisasi ketika bantuan itu diberikan, bukan pada rincian proses pengangkatan atau evaluasi atas jabatan mereka. Dengan demikian, penjelasan tentang keterbatasan kantor, struktur, dan staf menggambarkan situasi awal lembaga, sementara keputusan mundur muncul setelah keterlibatan mereka menjadi perhatian masyarakat.Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan anak-anaknya dalam proses awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Menurut penjelasannya, kedua putranya bersama sejumlah santri turut membantu menyiapkan dan membangun lembaga tersebut ketika BP Haji masih berada dalam tahap perintisan. Bantuan itu diberikan secara cuma-cuma selama kurang lebih tiga hingga empat bulan, tanpa menerima bayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. Keterangan tersebut disampaikan untuk menjelaskan latar belakang keterlibatan mereka, sekaligus membedakan kontribusi sukarela pada masa awal dengan penugasan resmi yang kemudian muncul setelah lembaga berkembang.
Seiring perubahan BP Haji menjadi kementerian, kebutuhan terhadap tenaga yang dapat mendukung pekerjaan organisasi turut bertambah. Irfan Yusuf menyebut sejumlah orang kemudian diangkat sebagai tenaga ahli karena dinilai memiliki integritas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengangkatan itu, menurut penjelasan sebelumnya, dilakukan dalam konteks kebutuhan lembaga yang sedang berkembang, bukan semata-mata karena hubungan keluarga. Meski demikian, penempatan kedua putranya dalam posisi tersebut memunculkan perhatian dan kritik publik. Isu ini kemudian menjadi bahan pembicaraan dalam beberapa hari terakhir, terutama mengenai kepatutan pengisian jabatan di lingkungan kementerian serta pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penunjukan tenaga ahli.
Setelah tanggapan dan perhatian publik berkembang, kedua putra menteri memutuskan untuk melepaskan jabatan sebagai tenaga ahli. Keputusan tersebut diambil di tengah munculnya kritik, dan mengakhiri keterlibatan mereka dalam posisi resmi di kementerian. Dengan demikian, kursi tenaga ahli yang ditinggalkan akan kembali kosong dan memerlukan pengisian sesuai kebutuhan organisasi. Posisi tersebut selanjutnya akan diisi oleh personel baru berdasarkan kebijakan serta arahan Menteri Haji dan Umrah. Penggantian tenaga ahli diharapkan dapat mendukung kelangsungan pekerjaan kementerian, sementara proses penentuan pengisi jabatan akan mengikuti pertimbangan yang ditetapkan pimpinan.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI
