PALU, SULAWESI TENGAH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Putusan tersebut memisahkan pemilu nasional dari pemilu lokal, sehingga penyelenggaraan pemilihan tidak lagi berlangsung dalam satu rangkaian keserentakan sebagaimana sebelumnya dirancang. Siti Zuhro, mengusulkan agar sekretaris daerah (sekda) dapat ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah pada masa jeda menjelang pemilu lokal 2031.
Keterangan yang tercatat menyebut Menurut Siti, sekda memiliki pemahaman yang kuat mengenai proses pemerintahan karena menjalankan peran penting dalam administrasi daerah serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun, penerapannya tetap memerlukan kriteria yang jelas, proses seleksi yang transparan, dan jaminan bahwa penjabat mampu bekerja profesional tanpa memihak kepentingan politik tertentu. Menurut pandangannya, mekanisme penunjukan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sebelumnya, ketika pengisian oleh kementerian atau lembaga di tingkat pusat disebut menimbulkan silang sengkarut di sejumlah daerah. Menurut dia, pilihan tersebut masih memberikan harapan bagi keberlanjutan pemerintahan daerah, terutama karena sekda telah terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.
Data lain dalam laporan menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengubah pengaturan tahapan pemilihan umum mulai 2029. Dalam ketentuan yang dijelaskan melalui putusan tersebut, pemilu lokal dilaksanakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Siti menjelaskan bahwa jeda sekitar dua hingga dua setengah tahun harus dipersiapkan sejak awal melalui pengaturan transisi yang jelas. Karena itu, pergantian selama dua atau tiga tahun oleh seseorang yang ditunjuk begitu saja dinilai tidak ideal. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan dukungan terhadap kemungkinan sekretaris daerah (sekda) mengisi posisi penjabat kepala daerah pada masa jeda Pemilu Lokal 2031.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Gagasan ini dinilai relevan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil ketika daerah berada dalam masa transisi politik dan belum memiliki kepala daerah definitif hasil pemilihan. Pengetahuan tersebut mencakup koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, pengelolaan kebijakan, hingga kesinambungan layanan publik. Siti menyampaikan bahwa gagasan tersebut bukan hal baru. Usulan agar sekda mengisi posisi penjabat kepala daerah sebelumnya telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pembahasan itu menunjukkan bahwa penataan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah pada periode transisi memerlukan kajian kelembagaan dan aturan yang matang, terutama agar kewenangan penjabat tetap berjalan sesuai prinsip administrasi pemerintahan.
Dengan pengalaman itu, sekda dinilai lebih siap menjaga operasional pemerintahan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Adapun pemilu lokal mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota. Usulan tersebut muncul di tengah tarik-menarik kepentingan yang dinilai cukup kuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penunjukan penjabat kepala daerah kerap berkaitan dengan persoalan kewenangan, representasi daerah, serta kebutuhan menjaga netralitas birokrasi. Dalam situasi seperti itu, sekda dipandang memiliki posisi strategis karena memahami karakter pemerintahan setempat, sekaligus tetap berada dalam struktur aparatur sipil negara. Kebutuhan untuk menunjuk penjabat kepala daerah tidak terlepas dari perubahan desain keserentakan pemilu. Pemilu nasional mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemisahan ini dimaksudkan untuk membangun tahapan politik yang lebih teratur, memberi ruang evaluasi terhadap hasil pemilu nasional, serta memungkinkan penyelenggara dan peserta mempersiapkan pemilihan di tingkat daerah secara lebih fokus. Rentang waktu ini menciptakan jeda konstitusional berakhirnya proses pemilu nasional dan dimulainya pemilihan di daerah. Jeda tersebut sekaligus menimbulkan persoalan kesinambungan pemerintahan, terutama apabila masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum kepala daerah hasil pemilu lokal dilantik. Pada masa tersebut, sejumlah daerah membutuhkan penjabat kepala daerah untuk memastikan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan anggaran tetap berjalan. Karena itu, pengisian jabatan penjabat tidak semata-mata menjadi langkah administratif, melainkan bagian dari desain pemerintahan selama masa peralihan. Usulan agar sekretaris daerah mengisi posisi tersebut berangkat dari kebutuhan menjaga stabilitas birokrasi, kesinambungan program, dan efektivitas koordinasi sampai kepala daerah definitif terpilih serta dilantik. Siti Zuhro menilai pengisian posisi penjabat kepala daerah pada masa jeda pemilu lokal perlu dipikirkan secara hati-hati. Situasi tersebut menjadi alasan agar pola serupa tidak diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi politik dan pemerintahan di daerah masing-masing. Perhatian utama Siti berkaitan dengan kesinambungan kepemimpinan daerah. Kepala daerah yang telah memimpin melalui proses pemilihan memperoleh mandat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan sesuai masa jabatan yang ditetapkan. Pergantian semacam itu berpotensi memutus kesinambungan arah kebijakan dan kepemimpinan yang telah dibangun melalui proses pemilihan. Dalam pandangan tersebut, persoalannya bukan hanya mengenai siapa yang akan mengisi jabatan penjabat, melainkan juga cara menjaga hubungan mandat pemilih dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Kepala daerah hasil pemilihan memiliki posisi yang berbeda dari pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan sementara. Perbedaan sumber mandat itu perlu dihormati ketika pemerintah mempertimbangkan desain pengisian jabatan pada masa jeda pemilu lokal. Siti berpandangan, keputusan mengenai penjabat perlu memperhatikan pengalaman masa sebelumnya dan dampaknya terhadap tata kelola di daerah. Penunjukan dari pemerintah pusat yang dilakukan tanpa pertimbangan memadai dikhawatirkan kembali memunculkan silang sengkarut, terutama apabila tidak selaras dengan kebutuhan pemerintahan setempat. Oleh sebab itu, kesinambungan kepemimpinan serta penghormatan terhadap kepala daerah yang lahir dari proses pemilihan menjadi pertimbangan penting dalam membahas pengisian jabatan tersebut. Sekda umumnya memahami arah kebijakan, target pembangunan, serta tahapan penganggaran yang telah disusun bersama kepala daerah dan perangkat daerah. Pengetahuan tersebut dinilai dapat membantu memastikan program yang sedang berjalan tidak terhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan sementara. Dengan demikian, masa transisi pemerintahan dapat berlangsung lebih stabil dan pelayanan publik tetap terjaga. Pandangan itu berbeda dengan kekhawatiran terhadap penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Penunjukan dari luar daerah atau dari unsur yang belum mengikuti keseluruhan proses perencanaan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program. Tidak ada kepastian bahwa setiap kebijakan dan rencana yang telah disusun pemerintah daerah akan diteruskan oleh penjabat baru, khususnya apabila terdapat perbedaan prioritas pembangunan. Anwar mengingatkan bahwa potensi kekosongan selama dua tahun harus diantisipasi secara serius. Periode tersebut juga mencakup dua tahun penganggaran, sehingga keputusan penjabat dapat memengaruhi kesinambungan fiskal, pelaksanaan pembangunan, dan stabilitas pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan baik, masa transisi berisiko menimbulkan gejolak politik maupun administratif di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai kesiapan pemerintah daerah menghadapi jeda pemilu. Siti Zuhro menyampaikan pandangan itu saat menghadiri seminar nasional di Palu bertajuk “Menyongsong Pemilu Nasional dan Lokal, Kesiapan dan Antisipasi Pemerintah Daerah”. Forum tersebut menegaskan pentingnya desain transisi yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, kepastian program, dan kepentingan masyarakat.
4,013 views



