MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perum Bulog menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan sebanyak 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember. Dengan skema itu, setiap penerima akan memperoleh total bantuan sebanyak 30 kilogram beras.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran bantuan dapat segera dilakukan setelah pemerintah menerbitkan arahan resmi. Menurutnya, Bulog telah menyiapkan berbagai kebutuhan operasional agar distribusi dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran begitu perintah diterima.
Beras bantuan juga telah dipersiapkan dalam kemasan dan karung untuk mendukung proses distribusi. Selain kesiapan stok, gudang-gudang Bulog di berbagai wilayah dinyatakan siap menyalurkan beras medium kepada penerima manfaat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Penyaluran secara bertahap selama tiga bulan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama kelompok penerima yang telah terdata dalam program bantuan pemerintah. Bulog akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan beras sampai kepada penerima sesuai jadwal.
Rizal menambahkan, kesiapan infrastruktur penyimpanan dan distribusi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Setelah surat perintah resmi diterbitkan, Bulog akan menyesuaikan jadwal pengiriman, mengatur distribusi dari gudang, serta memastikan kualitas beras medium tetap terjaga selama proses penyaluran.
Bulog menyatakan ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi yang cukup untuk mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Jaminan tersebut disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani dengan merujuk pada jumlah cadangan beras yang saat ini dikuasai Bulog, yakni sekitar 4,5 juta ton. Angka itu menjadi dasar bahwa kebutuhan program dapat dipenuhi tanpa mengganggu keberlangsungan cadangan untuk kebutuhan nasional lainnya.
Dalam rencana bantuan pangan selama tiga bulan, kebutuhan beras disebut berada di bawah 1 juta ton. Sementara itu, volume yang telah disiapkan untuk program tersebut mencapai sekitar 996 ribu ton. Perbandingan kebutuhan penyaluran dan jumlah cadangan menunjukkan adanya ruang yang cukup besar bagi Bulog untuk menjalankan distribusi sesuai arahan pemerintah.
Dengan menggunakan perhitungan tersebut, setelah bantuan pangan disalurkan, Bulog masih akan memiliki cadangan lebih dari 3 juta ton. Sisa stok ini memberikan bantalan yang penting untuk menjaga stabilitas pasokan, terutama apabila terjadi perubahan kebutuhan atau dinamika harga beras di pasar. Ketersediaan cadangan juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Karena itu, kesiapan logistik dan kecukupan stok tidak menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Bulog telah memiliki persediaan yang memadai, sedangkan kebutuhan penyaluran telah dihitung dan disiapkan secara khusus. Pelaksanaan program kini lebih bergantung pada perintah serta keputusan teknis pemerintah, termasuk penetapan waktu dan mekanisme distribusi kepada 33,2 juta penerima. Selama arahan tersebut diterbitkan, Bulog menyatakan siap mengerahkan sumber daya dan menyalurkan beras sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
Penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kilogram kepada 33,2 juta penerima belum dapat dilakukan secara langsung. Meskipun stok dan kesiapan operasional telah tersedia, pelaksanaan program masih menunggu penyelesaian rangkaian administrasi lintas kementerian. Proses tersebut diperlukan agar penyaluran memiliki dasar hukum, anggaran, serta arahan resmi yang jelas.
Rangkaian administrasi diawali dengan hasil rapat koordinasi terbatas yang digelar pada akhir September. Hasil pembahasan dalam rapat itu kemudian menjadi dasar bagi penyusunan dan pemrosesan surat keputusan. Dokumen tersebut selanjutnya diteruskan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan tahapan persetujuan sesuai mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Setelah proses di Sekretariat Negara selesai, tahapan berikutnya berkaitan dengan penganggaran melalui Kementerian Keuangan. Aspek anggaran menjadi bagian penting karena pelaksanaan bantuan kepada puluhan juta penerima membutuhkan kepastian pembiayaan dan pengaturan teknis. Setelah seluruh proses tersebut terpenuhi, surat akan diteruskan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Bapanas nantinya memberikan perintah kepada Bulog sebagai pelaksana penyaluran di lapangan. Perintah resmi itu akan menjadi dasar bagi Bulog untuk mengatur distribusi, menetapkan jadwal, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah. Dengan demikian, bantuan tidak hanya bergantung pada kesiapan beras, tetapi juga pada kelengkapan prosedur administratif.
Ahmad Rizal menjelaskan bahwa Bulog pada dasarnya telah siap menjalankan tugas tersebut. Persediaan dan kemampuan operasional perusahaan telah disiapkan untuk mendukung penyaluran kepada penerima manfaat. Namun, Bulog tetap harus menunggu surat perintah resmi sebelum memulai distribusi. Langkah ini diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai keputusan pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Karena itu, waktu penyaluran belum dapat dipastikan sebelum seluruh dokumen selesai diproses. Pemerintah masih menyelesaikan tahapan antarlembaga, sedangkan Bulog menunggu instruksi formal dari Bapanas. Setelah surat perintah diterima, proses distribusi diharapkan dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau Zulhas, memastikan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai dikirim pada pekan tersebut. Penyaluran ini dilakukan setelah pemerintah memberikan arahan, sehingga Bulog kini tinggal menunggu perintah resmi untuk mendistribusikan beras kepada penerima yang telah ditetapkan.
Berbeda dari penyaluran bulanan biasa, bantuan kali ini diberikan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan selama Oktober, November, dan Desember. Setiap penerima akan memperoleh total 30 kilogram beras, atau masing-masing 10 kilogram untuk setiap bulan. Kebijakan tersebut ditujukan kepada 33,2 juta penerima yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah berdasarkan data pemerintah.
Zulhas menyebut ketersediaan bantuan pangan hingga akhir tahun mencapai sekitar 1 juta ton. Jumlah tersebut disiapkan untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah juga meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan kepastian bantuan, sebab program telah disiapkan dan tinggal menunggu pelaksanaan sesuai instruksi yang ditetapkan.
Selain bantuan beras gratis bagi kelompok penerima manfaat, pemerintah menyiapkan tambahan 1 juta ton beras bersubsidi. Skema ini ditujukan kepada masyarakat yang masih membeli beras secara mandiri, tetapi membutuhkan harga yang lebih terjangkau. Menurut Zulhas, beras tersebut akan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Kebijakan beras bersubsidi diharapkan dapat membantu menjaga daya beli rumah tangga sekaligus menekan beban pengeluaran pangan. Dengan dua skema tersebut, pemerintah berupaya menjangkau masyarakat miskin penerima bantuan serta kelompok yang tidak masuk daftar penerima, tetapi tetap menghadapi tekanan harga beras. Penyaluran bantuan dan beras subsidi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan serta kestabilan harga hingga akhir tahun.
