Jakarta | BPOM menerbitkan izin edar bagi 43 produk obat tuberkulosis (TB) selama periode 2024–2026. Pada rentang waktu yang sama, lembaga tersebut juga menyetujui 33 produk obat generik pertama untuk berbagai indikasi. Cakupan indikasi obat generik itu meliputi kanker, TB, dan diabetes. Capaian tersebut menunjukkan adanya penambahan pilihan produk yang telah memperoleh persetujuan untuk diedarkan, baik untuk penanganan TB maupun sejumlah penyakit lainnya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa persetujuan tersebut ditujukan untuk memperluas pilihan terapi dan mendukung akses masyarakat terhadap obat. Taruna menyampaikan keterangan itu di Jakarta pada Sabtu. Dengan bertambahnya produk yang mendapat izin, tenaga kesehatan dan masyarakat diharapkan memiliki pilihan obat yang lebih beragam sesuai indikasi penggunaannya. Tujuan yang disampaikan BPOM berfokus pada ketersediaan alternatif terapi dan akses, bukan pada klaim bahwa seluruh kebutuhan pengobatan telah terpenuhi.
Jumlah izin untuk produk obat TB dan persetujuan bagi obat generik pertama menjadi dua bagian penting dari perkembangan yang dicatat BPOM pada periode tersebut. Untuk TB, terdapat 43 produk yang memperoleh izin edar. Sementara itu, 33 produk generik pertama disetujui bagi beragam indikasi, termasuk kanker, TB, serta diabetes. Penyebutan angka dan indikasi ini memberi gambaran mengenai cakupan persetujuan yang diumumkan, tanpa mengubahnya menjadi ukuran langsung keberhasilan pengobatan atau ketersediaan produk di setiap fasilitas layanan.
Izin edar merupakan persetujuan bagi produk untuk diedarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, angka yang diumumkan dapat membantu publik memahami perkembangan persetujuan obat, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan jumlah obat yang sudah tersedia di pasaran. Pernyataan Taruna menekankan arah kebijakan yang ingin dicapai melalui penambahan produk: pilihan terapi yang lebih luas dan dukungan bagi akses masyarakat terhadap obat. Rincian mengenai masing-masing produk, termasuk penggunaan dan ketersediaannya, perlu merujuk pada informasi resmi BPOM serta keterangan produk terkait.
Eliminasi tuberkulosis (TB) menjadi salah satu program percepatan pemerintah di bidang kesehatan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penemuan kasus, tetapi juga memastikan pasien memperoleh pengobatan dan memutus rantai penularan. Karena TB dapat menyebar melalui udara, penanganan yang cepat dan terkoordinasi diperlukan untuk menekan risiko penularan di keluarga maupun masyarakat. Target eliminasi juga menuntut penguatan deteksi, akses layanan, dan kesinambungan pengobatan bagi pasien di berbagai wilayah.
Data Kementerian Kesehatan per Oktober 2026 menunjukkan bahwa sekitar 666 ribu kasus telah ditemukan dari estimasi 1.080.000 kasus TB. Sementara itu, tingkat pengobatan tercatat sebesar 90 persen, atau sekitar 599 ribu kasus. Angka tersebut menggambarkan kemajuan dalam menjangkau orang yang sakit dan menghubungkan mereka dengan layanan pengobatan, sekaligus menunjukkan masih adanya kesenjangan perkiraan jumlah kasus dengan kasus yang terdeteksi. Penemuan kasus menjadi langkah awal penting, sebab pasien yang belum teridentifikasi dapat terus menularkan penyakit tanpa memperoleh perawatan yang dibutuhkan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa penurunan insiden TB selama dua tahun terakhir dikaitkan dengan skrining dan pengobatan yang agresif. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menemukan pasien lebih dini dan mencegah penularan berlangsung lebih luas. Selain pemeriksaan terhadap orang yang mengalami gejala, pemerintah juga mendorong pengobatan bagi kontak erat pasien TB. Langkah ini membantu menjangkau orang yang berisiko setelah berinteraksi dekat dengan pasien, sehingga kebutuhan pencegahan atau penanganan dapat dinilai lebih awal oleh tenaga kesehatan.
Upaya lain mencakup uji klinis vaksin M72 serta pengembangan regimen pengobatan yang diharapkan dapat memangkas durasi terapi. Saat ini, pengobatan TB dapat berlangsung sekitar empat hingga enam bulan; regimen baru diarahkan untuk memungkinkan durasi menjadi satu bulan. Pengembangan tersebut masih perlu melalui pengujian dan penilaian sebelum dapat digunakan secara luas. Jika terbukti aman dan efektif, waktu pengobatan yang lebih singkat berpotensi meringankan beban pasien serta mendukung kepatuhan menyelesaikan terapi. Bersama skrining, pengobatan kontak erat, dan penemuan kasus, inovasi vaksin serta regimen menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat eliminasi TB di Indonesia.
Dalam rentang 1 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026, BPOM melaporkan capaian pengawasan dan penindakan yang disampaikan dalam konteks dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut mencakup langkah untuk menindak pelanggaran di bidang obat dan makanan serta memperkuat perlindungan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Penyampaian angka-angka ini menggambarkan skala kegiatan pengawasan selama periode tersebut, bukan rincian mengenai kasus atau pihak tertentu.
Dalam upaya penegakan hukum, BPOM melakukan penyidikan pro-justitia dalam 360 perkara. Nilai barang bukti yang terkait dengan penyidikan tersebut tercatat sebesar Rp335 juta. Penyidikan pro-justitia merupakan bagian dari penanganan pelanggaran melalui proses hukum, sementara pengawasan juga dilakukan untuk mengidentifikasi peredaran produk yang diduga ilegal. Data ini menunjukkan jumlah perkara dan nilai barang bukti yang dilaporkan untuk periode pengawasan yang disebutkan, tanpa menguraikan perkara secara individual.
Pengawasan juga menjangkau perdagangan melalui internet. BPOM merekomendasikan penurunan 451.791 tautan daring yang menjual produk ilegal. Selain itu, sebanyak 1.602 produk ilegal dicantumkan dalam daftar negatif. Rekomendasi penurunan tautan dan pencantuman produk dalam daftar tersebut merupakan langkah untuk mengurangi akses terhadap penawaran yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Angka tersebut perlu dibaca sebagai capaian pengawasan dan penindakan BPOM selama periode 1 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026, bukan sebagai keterangan tentang satu kasus tertentu.
Secara keseluruhan, capaian ini memperlihatkan bahwa pengawasan BPOM berlangsung melalui lebih dari satu jalur: penegakan hukum, pemantauan ruang digital, dan penyediaan informasi mengenai produk ilegal. Kombinasi tersebut penting karena peredaran produk dapat berlangsung di berbagai saluran, termasuk platform daring. Dengan menyampaikan data perkara, barang bukti, tautan yang direkomendasikan untuk diturunkan, dan produk dalam daftar negatif, BPOM memberikan gambaran terukur mengenai kegiatan pengawasan. Masyarakat tetap disarankan untuk memeriksa legalitas produk melalui kanal resmi sebelum membeli atau menggunakannya, serta melaporkan dugaan peredaran produk ilegal kepada otoritas terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam mendukung prioritas pemerintah, BPOM menerapkan pengawasan obat dan makanan berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya pengawasan diarahkan pada produk, kegiatan, dan tahapan rantai pasok yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat. Menurut Taruna, upaya tersebut berjalan bersama penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian, lembaga, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan penyelenggara program. Kerja sama diperlukan agar kebijakan dan pelaksanaan pengawasan saling mendukung, sekaligus membantu memastikan ketersediaan produk yang memenuhi ketentuan. BPOM juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program, sehingga pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat dapat dilakukan secara lebih terarah.
Taruna menyatakan bahwa dukungan BPOM diarahkan untuk melindungi masyarakat, memastikan keamanan obat dan makanan, serta mendorong industri yang berdaya saing. Pendampingan dan pengawasan, menurutnya, bukan hanya berfungsi untuk memeriksa kepatuhan, tetapi juga membantu pihak terkait memahami ketentuan dan memperbaiki proses. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat berjalan seiring dengan pengembangan usaha yang bertanggung jawab. Pendekatan berbasis risiko turut memberi ruang bagi pengawasan yang lebih responsif terhadap perkembangan produk, teknologi, dan kebutuhan program kesehatan. Kolaborasi yang konsisten diharapkan memperkuat pelaksanaan kebijakan, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga agar produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.
Pengakuan BPOM sebagai.
