Jakarta | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan belanja pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan 93 permasalahan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan total nilai mencapai Rp355,16 miliar. Temuan itu tersebar pada 53 kementerian atau lembaga dan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidaktepatan penyaluran hingga kelemahan dalam pendataan dan pengawasan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama dalam hasil pemeriksaan tersebut. BPK menemukan adanya penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) kepada penerima yang telah meninggal dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan belum berjalan secara memadai. Apabila tidak segera diperbaiki, kelemahan tersebut dapat menyebabkan anggaran pendidikan tidak diterima oleh pihak yang berhak serta meningkatkan risiko terjadinya pemborosan keuangan negara.
Selain persoalan KIP-K, BPK juga menyoroti pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP). Permasalahan dalam program tersebut berkaitan dengan akurasi data, ketepatan sasaran, serta pengendalian atas penyaluran bantuan. Data penerima yang tidak diperbarui secara berkala dapat menimbulkan pembayaran yang tidak semestinya dan menyulitkan pemerintah memastikan manfaat program diterima oleh siswa dari keluarga yang memenuhi kriteria.
Atas berbagai temuan itu, BPK meminta kementerian atau lembaga terkait segera memperbaiki sistem pendataan, memperkuat verifikasi penerima, dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan program. Kementerian atau lembaga juga diminta menindaklanjuti kelebihan pembayaran dengan memulihkan nilai tersebut melalui penyetoran ke kas negara. Tindak lanjut ini diperlukan agar pengelolaan bantuan pendidikan menjadi lebih akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya persoalan dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Temuan tersebut berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia. Nilai dana yang terkait dengan penyaluran itu mencapai Rp2,7 miliar. Data tersebut menjadi bagian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pelaksanaan belanja pendidikan.
Penyaluran KIP-K kepada penerima yang telah meninggal dunia disebut sebagai salah satu bentuk belanja yang tidak sesuai ketentuan. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat realisasi anggaran yang tidak sejalan dengan persyaratan penerima bantuan sebagaimana tercermin dalam hasil pemeriksaan. BPK mencatat persoalan tersebut sebagai bagian dari rangkaian temuan yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan program bantuan pendidikan.
Secara keseluruhan, BPK menemukan 93 permasalahan dalam pemeriksaan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penyaluran dana KIP-K senilai Rp2,7 miliar kepada 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia termasuk di dalam rangkaian permasalahan tersebut. Penyebutan temuan ini menegaskan perlunya pencermatan terhadap kesesuaian belanja dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam program yang menggunakan anggaran negara untuk mendukung akses mahasiswa terhadap pendidikan tinggi. Informasi mengenai temuan BPK ini terbatas pada nilai dana, jumlah penerima, serta kategorinya sebagai belanja yang tidak sesuai ketentuan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan belanja bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memadai. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan dalam validasi data penerima, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan atas penyaluran dan pemanfaatan dana. Kondisi ini berpotensi menyebabkan bantuan diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria atau tidak dapat digunakan sesuai tujuan program.
Salah satu temuan utama adalah kelebihan penyaluran sebesar Rp12,37 miliar kepada 19.331 penerima. Sebagian penerima tersebut tercatat juga memperoleh bantuan PIP dari Kementerian Agama. Selain itu, terdapat penerima yang telah diberi penandaan oleh pemerintah daerah karena menerima bantuan pendidikan serupa. Data yang tumpang tindih ini memperlihatkan bahwa proses pemadanan informasi penerima belum sepenuhnya efektif untuk mencegah pembayaran ganda.
BPK juga mengidentifikasi potensi kelebihan penyaluran kepada 86.337 penerima dengan nilai Rp80,75 miliar. Potensi masalah itu berkaitan dengan nomor induk kependudukan yang tidak padan, berstatus nonaktif, atau terdeteksi mengalami duplikasi. Ketidaksesuaian tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sebelum dana disalurkan, sehingga anggaran negara dapat diberikan kepada peserta didik yang benar-benar berhak.
Temuan lain mencakup sekitar 5,3 juta penerima dengan nilai bantuan Rp3,83 triliun yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada desil 6 sampai 10 atau tidak memiliki data desil. Informasi ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran penerima PIP. Di sisi lain, dana yang belum diaktivasi juga menjadi persoalan. Sebanyak 627.314 penerima dengan nilai Rp535,46 miliar belum dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal karena proses aktivasi belum dilakukan. Perbaikan pemutakhiran data, pengawasan, dan pendampingan aktivasi diperlukan agar penyaluran bantuan pendidikan lebih akurat dan manfaatnya diterima peserta didik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk membenahi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Rekomendasi tersebut diarahkan pada penguatan tata kelola, ketepatan sasaran, serta kepastian dalam penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan.
Pertama, kementerian perlu meninjau kembali petunjuk teknis pelaksanaan PIP. Peninjauan itu mencakup pengaturan periode pengambilan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima. Kejelasan periode pengambilan data diperlukan agar informasi mengenai kondisi peserta didik tetap relevan, sekaligus mengurangi risiko perbedaan data yang digunakan dan keadaan penerima yang sebenarnya.
Kedua, BPK merekomendasikan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) beserta data desilnya sebagai salah satu sumber utama dalam penetapan penerima. Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat memperkuat identifikasi keluarga yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi sesuai kriteria bantuan. Dengan basis data yang lebih terintegrasi, proses penetapan penerima dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.
Ketiga, perlu ditetapkan kebijakan relaksasi aktivasi rekening bagi penerima PIP. Kebijakan ini penting untuk mengatasi kendala yang menyebabkan penerima belum mengaktifkan rekening, sehingga hak bantuan tidak terhambat hanya karena persoalan administratif atau keterbatasan tertentu dalam proses aktivasi.
Keempat, kementerian perlu meninjau perjanjian kerja sama dengan bank penyalur. Perjanjian tersebut harus mengatur sanksi apabila bank lalai menjalankan kewajibannya, serta menetapkan batas maksimal pelaporan akhir program. Batas waktu ini diperlukan untuk menentukan nilai dana yang telah tersalur dan besaran bantuan yang wajib dikembalikan ke kas negara. Rangkaian rekomendasi itu ditujukan untuk memperbaiki akurasi pendataan, mencegah kelebihan penyaluran, dan memastikan dana bantuan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Baca juga: Optimalkan Bantuan Untuk Korban Gempa NTT, TNI Kerahkan 1.265 Personel dan Salurkan 188 Ton Bantuan | 28 Hari Pasca Gempa NTT, TNI Sudah Kirim 1.246,251 Ton Bantuan | Hari Kedua Puluh Lima Penanganan Gempa NTT, TNI Kirim 1.226,182 Ton Bantuan
